Workshop Establishing a Successful PPP Unit in Indonesia
Jakarta (4/7): Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan International Finance Coorperation (IFC) menyelenggarakan Workshop “Establishing a Successful Private Public Partnership (PPP) Unit in Indonesia” selama dua hari yang dimulai hari Selasa (2/7) sampai dengan hari Rabu (3/7), bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Workshop ini merupakan lanjutan dari kegiatan workshop sebelumnya yang dilakukan di bulan Februari lalu dengan serangkaian program tentang pembentukan unit PPP di Indonesia.
Dalam workshop hari ini, proposal PPP unit yang akan dibentuk di Indonesia akan dipresentasikan dan dibahas secara lebih rinci. Proposal tersebut sebagian besar berasal dari serangkaian diskusi dengan para pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan infrastruktur. Fokus pada tahap selanjutnya yaitu pada pembebasan, siklus proyek dan pengelolaan PPP unit di bawah Kementerian Keuangan, dan tidak lupa dalam menangani hubungan yang solid kepada kementerian lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh Mahendra Siregar, Wakil Menteri Keuangan pada saat memberikan keynote speech membuka acara workshop tersebut.
Bambang P.S. Brodjonegoro, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan berkesempatan memberikan Keynote Speech kedua. Beliau memberikan penjelasan mengenai progress report yang dilakukan oleh PPP Unit Working Team. Dalam keynote speech-nya, beliau menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung dan memfasilitasi percepatan pengembangan proyek PPP. Namun upaya itu tidak datang tanpa beberapa kendala. Setidaknya kami telah mengidentifikasi dua poin substansial yang kita butuhkan untuk menyelesaikan sesegera mungkin: pertama, penggunaan belanja modal dan kedua, adanya fasilitas Pemerintah yang tersebar mengakibatkan kesulitan besar dalam koordinasi. Berdasarkan alasan tersebut, kami menemukan bahwa memang ada kebutuhan untuk membentuk unit PPP dalam batas-batas mandat Kementerian Keuangan.
Dalam rangka melanjutkan tahapan yang telah dilakukan dalam membentuk unit PPP ini, secara konsisten tim kerja unit PPP memiliki agenda ke depan sebagai berikut:
- Pembuatan Peraturan PPP dan konformasi;
- Diskusi yang lebih mendalam mengenai skema organisasi dan tata laksana;
- Membangun Mekanisme Project Development Facility dalam unit PPP.
Sambutan berikutnya diberikan oleh Edgar Saravia, PPP Manager, IFC East Asia and Pacific yang dilanjutkan presentasi dari Freddy R. Saragih, Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, BKF yang berjudul “Establishing PPP Unit Within Ministry of Finance”. Usai sesi presentasi tersebut dilakukan diskusi bersama para PPP expert dan peserta workshop.
Melanjutkan bahasan di hari pertama penyelenggaraan workshop, hari kedua pada sesi pertama pagi hingga siang hari juga dilakukan presentasi dan diskusi untuk mendapatkan input dan umpan balik dari peserta workshop. Di sesi pertama ini, peserta lebih variatif dari berbagai stakeholders dan unit terkait diantaranya: KKPPI, Bappenas, Kementerian terkait, Contracting Agencies, PT. SMI, IIF, IIGF, dan PIP. Pada sesi kedua dilakukan penggabungan hasil diskusi di hari pertama dan hari kedua untuk mendesain PPP di Indonesia. (aam/as)
