Meeting to Establish APEC PPP Experts Advisory Panel
Meeting to Establish APEC PPP Experts Advisory Panel dan
APIP Dialogue with the GOI
Jakarta (02/12): Sebagai rangkaian kegiatan Indonesia dalam keketuaan APEC tahun 2013, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan pertemuan dalam rangka membahas pembentukan APEC PPP Experts Advisory Panel. Selain pertemuan tersebut, pada hari yang sama, juga diselenggarakan dialog antara Asia-Pacific Infrastructure Partnership (APIP) dengan Pemerintah Indonesia. Kedua acara tersebut diselenggarakan pada Senin pagi hingga petang bertempat di Ballroom Hotel Four Season, Kuningan, Jakarta.
Meeting to Establish APEC PPP Experts Advisory Panel
Pertemuan ini diselenggarakan untuk menindaklanjuti pertemuan Menteri Keuangan negara anggota APEC (AFMM) di Bali, 20 September 2013 yang lalu. Selama pertemuan tersebut mereka menyepakati pentingnya investasi pada infrastruktur yang berkualitas tinggi sebagai cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah tersebut. Mereka juga menyepakati bahwa karena kendala anggaran pemerintah, pembangunan infrastruktur dapat ditingkatkan dengan keterlibatan sektor swasta. Mereka menyetujui didirikannya APEC PPP Experts Advisory Panel yang akan mendukung pusat kerjasama pemerintah swasta (PPP Centre) di bawah Kementerian Keuangan RI sebagai pilot project.
Pertemuan dalam rangka membentuk APEC PPP Experts Advisory Panel ini dibuka dengan penyampaian kata sambutan oleh Wakil Menteri Keuangan RI, Bambang Brodjonegoro. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi pertama yaitu penyampaian paparan dan diskusi. Sesi ini mencakup gambaran dari PPP Centre di Indonesia, apa yang sudah dilakukan dan apa rencana ke depan. Sesi ini juga mencakup mengenai kebutuhan spesifik apa dari PPP Centre yang dapat didukung oleh APEC PPP Experts Advisory Panel. Paparan dalam sesi ini disampaikan oleh Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (PPRF) BKF Kemenkeu, Freddy Saragih. Freddy Saragih menyampaikan paparan dengan judul Unit PPP di dalam Kementerian Keuangan. Dalam paparannya, Freddy Saragih menyampaikan mengenai latar belakang pembentukan Unit PPP mulai dari persiapan dan pencarian benchmarking internasional terkait Unit PPP tersebut; konsep Unit PPP di dalam Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan tujuan, fungsi, tahap dan proses persiapan, dan organisasi; sinergi dengan KKPPI, KP3EI, dan P3CU; serta langkah-langkah selanjutnya dalam rangka pembentukan Unit PPP antara lain penyusunan manual dari Unit PPP dan penyiapan SDM dari Unit PPP. Sesi ini menghadirkan 4 (empat) pembahas utama yaitu Mark Johnson dari ABAC, Jason McDonalds dari Australian Treasury, Jordan Schwarts dari World Bank, dan Haruya Koide dari ADB.
Setelah sesi pertama selesai, pertemuan kemudian dilanjutkan dengan sesi berikutnya yaitu diskusi mengenai APEC PPP Experts Advisory Panel. Sesi ini dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan RI, Bambang Brodjonegoro. Dalam sesi ini didiskusikan mengenai informasi dalam makalah yang sudah dibagikan sebelum pertemuan dan untuk melihat pandangan dari para peserta diskusi tentang beberapa aspek seperti peran dan fokus, keanggotaan dan struktur, dan tata kerja dari Panel yang akan dibentuk.
Asia-Pacific Infrastructure Partnership Dialogue with the Government of Indonesia
Dialog ini merupakan kelanjutan dari dialog serupa yang diadakan di Jakarta tahun lalu. Pada penyelenggaraan sebelumnya, dialog ini dirancang untuk membantu mengatasi masalah informasi yang tidak seimbang antara sektor publik dan swasta.
Acara dialog ini dibuka dengan penyampaian kata sambutan dan pengenalan mengenai gambaran terkini pembangunan infrastruktur di Indonesia oleh Wakil Menteri Keuangan RI, Bambang Brodjonegoro. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian kata sambutan dan pandangan dari APIP yang disampaikan oleh Wishnu Wardhana, (Ketua ABAC dan Presiden Direktur dan Grup CEO Indika Energy) dan Mark Johnson (Ketua APIP, Anggota ABAC dan Penasihat Senior, Gresham Partners Limited)
Acara kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dan diskusi agenda-agenda yang telah dipersiapkan dalam dialog ini. Diskusi ini dimoderatori bersama oleh Bambang Brodjonegoro dan Mark Johnson. Adapun agenda yang dibahas antara lain mengenai: 1) Penguatan pengaturan kelembagaan di Indonesia dalam rangka koordinasi internal dan menciptakan jaringan proyek yang dapat diterima oleh bank; 2) Perluasan pilihan-pilihan untuk pembiayaan infrastruktur di Indonesia; dan 3) Reformasi lebih lanjut untuk mempromosikan bisnis infrastruktur di Indonesia. (mi)
File Terkait:
