Konferensi Natural Resource Taxation in the Asia-Pacific Region
Jakarta (11/8): Dalam rangka menghadapi penurunan harga komoditas hasil alam, Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan International Monetary Fund (IMF) menyelenggarakan forum diskusi/ konferensi bersama yang bertemakan “Natural Resource Taxation in the Asia-Pacific Region” di hotel Grand Hyatt, Jakarta, 11-13 Agustus 2015. Forum ini dihadiri oleh beberapa peneliti ekonomi dan delegasi negara lain di Asia-Pasifik, seperti Kepulauan Solomon, Palau, Timor Leste, Papua Nugini, Myanmar, Mongolia, Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Laos. Konferensi ini dimulai dengan kata sambutan oleh Wakil Menteri Keuangan Indonesia, Mardiasmo. Beliau menyampaikan kondisi komoditas hasil alam dalam perekonomian dunia dan pentingnya mempersiapkan sebuah kebijakan untuk mengantisipasi kondisi tersebut. Selain wakil menteri Keuangan, salah seorang delegasi IMF, Peter Mullins, juga turut menyampaikan kata sambutan dalam forum tersebut. Peter menyampaikan bahwa tujuan forum ini adalah melakukan transfer knowledge antar negara Asia-Pasifik tentang kebijakan Natural Resource Taxation, mempelajari kebijakan tersebut melalui pakar ahli, dan menyampaikan peran IMF dalam memberikan technical assistance dalam menjalankan kebijakan tersebut.
Forum diskusi dilakukan selama 3 hari dimana terdapat 5 sesi pada hari pertama. Sesi pertama membahas topik apa saja yang akan dibahas selama diskusi dan memberikan gambaran umum tentang desain serta implementasi kebijakan fiskal untuk Extractive Industries (EI). Diskusi pertama dipimpin oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara, dan delegasi IMF, Peter Mullins.
Desain prinsip umum dan praktik kebijakan fiskal untuk EI merupakan topik yang dibahas pada sesi kedua. Dipimpin oleh Direktur Jenderal Migas, Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja, diskusi berjalan sesuai dengan tema yang dibahas. Selain itu, beliau menyampaikan kondisi kebijakan migas di Indonesia saat ini. Diskusi dimulai dengan paparan yang disampaikan oleh peneliti World Bank, Bryan Land. Bryan menyampaikan prinsip umum dan praktik kebijakan fiskal dalam bidang pertambangan. Philip Daniel, Advisor Council of Natural Resource Governance Instititue (NGRI), juga turut memberikan paparan mengenai prinsip umum dan praktik kebijakan fiskal dalam bidang migas.
Sesi ketiga membahas isu dan permasalahan Natural Resource Taxation di beberapa negara Asia-Pasifik. Diskusi dipimpin oleh Ben Bingham yang merupakan perwakilan dari IMF. Beberapa negara diwakili oleh delegasi kementerian keuangan masing-masing negara mulai memaparkan masalah-masalah yang dihadapi mereka satu persatu. Wakil tersebut terdiri dari Goro Ekanto dari Indonesia, Batbayar Enkhtaivan dari Mongoloa, Zaw Naing dari Myanmar, Vann Puthipol dari Kamboja, Tran Thi Phuong Nhung dari Vietnam, dan Hongkham Phomvilath dari Laos.
Pada sesi keempat, Batjargal Baarsuren, seorang konsultan pajak pada Dexon Partners LLC, memimpin diskusi yang membahas kebijakan Natural Resource Taxation di beberapa negara lain. Pietro Guj, peneliti dari University of Western Australia memaparkan kebijakan yang diterapkan di Australia. Syakirah Md Nor, delegasi Kementerian Keuangan Malaysia, juga turut memaparkan kebijakan yang diterapkan di Malaysia. Negara benchmarking terakhir adalah Thailand yang dipaparkan oleh Chaiyasith Boonyanate, delegasi Kementerian Keuangan Thailand.
Sesi kelima dipimpin oleh Peter Mulins yang membahas isu dan tantangan Natural Resource Taxation dalam daerah Asia-Pasifik. Dalam sesi terakhir ini, masing negara-negara di samudra Pasifik seperti Papua Nugini yang diwakili oleh Kepsey Puiye, Kepulauan Solomon yang diwakili oleh Bellamy Mane, dan Palau yang diwakili oleh Scott Weers, memberikan paparan isu dan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara di kepulauan Pasifik. Perwakilan Timor Leste, Fernanda Borges, juga turut memberikan paparan isu dan tantangan yang dihadapi negaranya. (DT/AS)
