Pre-Heating International Forum on Economic Development and Public Policy 2016 di Yogyakarta
Yogyakarta, (21/10): Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada telah menyelenggarakan Pre-Heating International Forum on Economic Development and Public Policy yang bertempat di Auditorium Mubyarto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari acara International Forum on Economic Development and Public Policy yang akan diselenggarakan pada tanggal 8-9 Desember 2016 di Nusa Dua, Bali.
Acara yang juga dihadiri oleh perwakilan akademisi, wartawan, pemeritah daerah dan pelaku bisnis ini, diisi oleh tiga orang narasumber yaitu Yoopi Abimanyu, Peneliti Senior pada Badan Kebijakan Fiskal; Wihana Kirana Wijaya, Dosen FEB UGM; dan Tavip Agus Rayanto, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Yogyakarta. Acara dimoderatori oleh Abdul Halim, dosen FEB UGM dengan empat pembahas yaitu Parjiono, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal; Triwidodo, Dosen FEB UGM; Asteria Diantika, Deputi Kepala Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta; dan H.R Gonang Djuliastono, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Yogyakarta.
Masalah alternatif pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur menjadi topik utama yang dibahas dalam forum diskusi kali ini. Infrastruktur adalah salah satu kunci utama dalam pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. Tetapi masalah pembiayaan masih menjadi masalah klasik yang selalu menghantui pembangunan infrastruktur. Pembiayaan dari luar negeri saat ini tidak dapat diandalkan ditengah situasi ekonomi dunia yang sedang berfluktuasi. Oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah harus melakukan langkah-langkah yang inovatif untuk mengumpulkan pembiayaan dari sisi domestik.
Di sisi domestik, tantangan yang dihadapi dalam mengumpulkan pembiayaan infrastruktur tidak kalah beratnya. Ada beberapa tantangan utama yang dihadapi, yang pertama adalah masih belum populernya instrumen sektor keuangan di masyarakat Indonesia. Kultur masyarakat Indonesia masih belum terbiasa untuk menggunakan instrumen sektor keuangan, dibuktikan dengan masih lebih tingginya menyimpan tabungan atau deposito daripada membeli obligasi atau saham. Masalah kedua adalah sisi regulasi yang masih belum mengakomodasi dengan baik penerbitan instrumen keuangan alternatif.
Strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pendanaan melalui sektor keuangan ini dapat dilakukan dengan menciptakan pasar obligasi korporasi bermata uang lokal dengan meng-adress isu demand, supply, market infrastructure (infrastruktur pasar) dan regulasi. Pemerintah dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi korporasi dan pemerintahan daerah untuk mengakses dana terutama dari pasar modal. Selain itu efisiensi sektor keuangan juga diperlukan untuk menekan tingginya biaya dana. Yang tidak kalah penting adalah melakukan pendalaman pasar keuangan (financial market deepening), pendalaman institusi keuangan (financial institution deepening), pendalaman kapasitas sumber daya manusia (skills deepening), dan pendalaman sektor yang dibiayai oleh sektor keuangan (sectors deepening). (PG/ATW)
