Seminar Economic Survey of Indonesia 2016
Jakarta, (25/10): Dalam rangka peluncuran OECD Economic Survey of Indonesia 2016, OECD bekerjasama dengan Kementerian Keuangan mengadakan seminar di Aula Graha Sawala, Gedung Ali Wardhana Lantai I. Seminar ini merupakan kelanjutan dari OECD Day yang dilaksanakan di di Aula Mezzanine Gedung Djuanda 1, Kementerian Keuangan, pada hari sebelumnya. Seminar ini bertujuan untuk membedah lebih dalam survey ekonomi yang dilakukan OECD terhadap Indonesia di tahun 2016. Hadir sebagai pembicara Patrice Ollivaud dan Petar Vujanovic dari OECD, Syurkani Ishak Kasim, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim, Badan Kebijakan Fiskal, dan sebagai moderator, Mochamad Bara Ampera, Kepala Subbidang Program Nonkeuangan, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim, Badan Kebijakan Fiskal.
Dari hasil kajian yang dilakukan OECD tampak berbagai perbaikan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. OECD mengapresiasi keberhasilan Indonesia mempertahankan pertumbuhan ekonominya. Walaupun melambat dibandingkan dengan periode sebelumnya, Indonesia tetap mencatatkan diri sebagai salah satu negara berkembang yang dapat tumbuh jauh di atas rata-rata pertumbuhan global. Kebijakan ekonomi yang prudent dengan menetapkan batas tambahan utang sebesar 3% dari PDB juga membantu kestabilan ekonomi Indonesia. Paket kebijakan ekonomi juga dinilai efektif dalam mendorong perekonomian, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya peringkat Indonesia dalam kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business). OECD juga menilai Pemerintah Indonesia telah melakukan peningkatan yang sangat pesat pada segmen pendidikan dan kesehatan.
Beberapa hal menjadi rekomendasi dari OECD adalah bagaimana Pemerintah Indonesia bisa menjaga keseimbangan fiskal. Dengan berbagai proyek infrastruktur yang membutuhkan banyak biaya pemerintah Indonesia harus menaikkan penerimaan, terutama dari pajak. OECD merekomendasikan untuk menaikkan basis pajak, menambah jumlah wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Permasalahan ini sebenarnya telah menjadi salah satu fokus pemerintah Indonesia, salah satunya adalah dengan menggulirkan program Tax Amnesty. Rekomendasi laiinya yang diberikan oleh OECD adalah meningkatkan efisiensi belanja publik, memastikan keberlanjutan dan inklusifitas pertumbuhan ekonomi, dan melanjutkan pemberantasan korupsi. (pg)
