Pre-heating International Forum on Economic Development and Public Policy 2016 di Kupang
Jakarta, (18/11): Setelah sukses menyelenggarakan Pre-heating International Forum on Economic Development and Public Policy di Yogyakarta, kali ini Badan Kebijakan Fiskal (BKF) kembali menggelar acara serupa di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada hari Kamis (17/11) lalu. Acara yang diselenggarakan atas kerjasama dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan NTT ini bertempat di Gedung Keuangan Negara, Kupang.
Mengusung tema peningkatan sumber pendanaan non-APBN bagi pembangunan, kali ini BKF menghadirkan beberapa narasumber dari Pemerintah, Bappeda, Ekonom dan Pelaku Perbankan dan Sektor Keuangan. I Nengah Gradug, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan NTT berkesempatan membuka acara, menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat memberikan insight bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan terkait topik untuk seminar internasional yang akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 8 – 9 Desember nanti.
Fery Irawan dari BKF yang menjadi pemapar pertama dalam diskusi tersebut, menyampaikan topik tentang peningkatan peran sektor keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkesinambungan. Ia mengungkapkan saat ini kebutuhan investasi di Indonesia cukup besar. Hal ini disebabkan oleh program prioritas pembangunan infrastruktur untuk jangka menengah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Dengan melihat kebutuhan dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur, menurutnya tidaklah cukup hanya bersumber dari APBN. Lebih lanjut ia mengatakan sumber pembiayaan dari Non-APBN dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah terus berupaya membuat kebijakan untuk mendorong peran swasta dalam pembiayaan infrastruktur. Strateginya, selain melalui perbankan, pemerintah akan mengoptimalkan lembaga-lembaga yang dapat mengakumulasi dana jangka panjang misalnya dana pensiun dan BPJS ketenagakerjaan. Lembaga ini diharapkan dapat menempatkan dananya ke dalam instrumen yang sifatnya cocok dengan pembiayaan infrastruktur seperti obligasi. Pemerintah juga akan mendorong sekuritisasi BUMN, yaitu dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki BUMN untuk digunakan sebagai sumber pembiayaan proyek baru.
Di sisi lain, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi NTT, Christofel Liyanto, menyambut baik rencana pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dengan lebih banyak melibatkan sektor swasta dalam pembangunan. Namun untuk mencapai hal tersebut, menurutnya masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Pada industri keuangan dan perbankan misalnya, pemerintah harus mengedapankan asas keadilan dalam membuat sebuah kebijakan. Ia mencontohkan dengan membedakan kebijakan pajak atas tingkat suku bunga deposito antara bank umum dan bank daerah. Dengan adanya perbedaan tersebut, masyarakat cenderung mau menempatkan dananya di bank daerah. Di sisi investasi, belum ada satu industri yang kuat di NTT karena belum adanya daya tarik untuk sektor industri yang mempunyai nilai tambah tinggi. Lebih lanjut ia menjelaskan banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, seperti tidak adanya dukungan dari pemerintah maupun tokoh masyarakat setempat. Ini mengakibatkan investor yang datang ke NTT lebih memilih untuk berinvestasi di sektor yang aman dimana dampaknya tidak terlalu dirasakan pada pertumbuhan. (IS)
