Seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan 2017 di Yogyakarta
Yogyakarta, (20/4): Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinisi D.I Yogyakarta dan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal, mengadakan Seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan pada hari Kamis, 20 April 2017, bertempat di Hotel Inna Garuda, Provinsi D. I. Yogyakarta. Seminar dengan tema “Menjaga Kredibilitas APBN” ini dihadiri oleh akademisi, media massa, mahasiswa, dan berbagai instansi pemerintahan yang terkait.
Welcome remarks dalam seminar kali ini disampaikan oleh Ludiro, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Yogyakarta. Seminar ini diharapkan mampu memfasilitasi komunikasi antara Kementerian Keuangan, sebagai insitusi pengelola fiskal, dengan berbagai pihak di daerah terkait isu-isu strategis seputar kebijakan fiskal.
Setelah welcome Remarks, kegiatan dilanjutkan dengan keynote speech yang disampaikan oleh Bambang Wisnu Handoyo, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Provinsi D. I. Yogyakarta. Menurut Bambang, perekonomian global pada tahun 2017 masih diliputi oleh sejumlah ketidakpastian dan risiko yang diperkirakan dapat berdampak pada pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang sama dalam memandang suatu kebijakan.
Setelah penyampaian keynote speech, kegiatan seminar dilanjutkan dengan penyampaian materi dan diskusi yang dipandu oleh Amirullah Setya Hardi, Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerja Sama dan Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada.
Perkembangan & Kebijakan Ekonomi - Fiskal Indonesia
Sesi pertama dengan tema “Perkembangan & Kebijakan Ekonomi - Fiskal Indonesia” dibawakan oleh Parjiono, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Menurut Parjiono, pertumbuhan perekonomian domestik di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan kondisi perekonomian di tingkat global. Perekonomian Indonesia juga selama ini ditopang oleh ekspor komoditas yang sejak tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan harga jual sehingga mempengaruhi tingkat pendapatan yang diperoleh oleh negara.
Pemerintah telah berupaya mengoptimalkan potensi pendapatan negara melalui berbagai kebijakan. Salah satunya dengan memberikan insentif fiskal bagi pengusaha yang mau melakukan peningkatan nilai tambah terhadap komoditas yang akan mereka jual. Selain dapat memperluas lapangan pekerjaan, pertambahan nilai komoditas diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan negara.
Walau perekonomian Indonesia menunjukkan angka pertumbuhan yang tinggi selama sepuluh tahun terakhir. Namun pada sisi lain, tingkat kesenjangan di antara masyarakat juga masih berada pada tingkat yang tinggi. Pemerintah berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui berbagai kebijakan. Salah satunya dengan mengalokasikan belanja negara untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik, sehingga dapat mendukung pertumbuhan serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Pemerintah juga meningkatkan besaran dana yang ditransfer ke Pemerintah Daerah untuk memperkuat desentralisasi fiskal.
Menjaga Kredibilitas APBN: Perkembangan Penerimaan Pajak Terkini
Sesi kedua dengan tema “Menjaga Kredibilitas APBN: Perkembangan Penerimaan Pajak Terkini” dibawakan oleh Yon Arsal, Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Menurut Yon, target penerimaan negara dari sektor perpajakan pada tahun APBN 2017 ditargetkan mencapai Rp 1.307,6 Triliun.
Guna mengoptimalkan penerimaan perpajakan tersebut, dibutuhkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel. Ada sejumlah program peningkatan kapasitas pengelolaan perpajakan yang akan dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak, di antaranya adalah meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam bentuk kemudahan pelaporan, pembayaran, dan kemudahan akses informasi perpajakan; meningkatkan efektivitas penyuluhan dan humas dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak; meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan; meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan; meningkatkan efektivitas penegakan hukum; dan melanjutkan Program Pengampunan Pajak 2016.
Tinjauan Perkembangan Ekonomi Makro dan Keuangan Daerah Provinsi D. I. Yogyakarta
Sesi ketiga dengan tema “Tinjauan Perkembangan Ekonomi Makro dan Keuangan Daerah Provinsi D. I. Yogyakarta” dibawakan oleh Abdul Halim, Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Menurut Abdul, rata-rata pertumbuhan ekonomi di wilayah Yogyakarta sejak tahun 2001 hingga 2016 masih berada di bawah target nasional.
Menurut Halim, akselerasi dalam mengejar pertumbuhan ekonomi bisa berdampak baik bagi peningkatan kesejahteraan penduduk, tapi di sisi lain juga berpotensi memunculkan persoalan berupa peningkatan ketidakmerataan. Untuk mengatasinya, Pemerintah harus berupaya meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pengembangan UMKM dan melakukan redistribusi pendapatan melalui kebijakan fiskal daerah. Selain itu juga diperlukan penggalian sektor pendapatan baru dan mengoptimalkan yang sudah ada, seperti sektor pariwisata, kerajinan, dan makanan khas olahan dengan memberdayakan masyarakat.
Pemerintah juga perlu mengalokasikan belanja modal dengan melibatkan berbagai sumber daya ekonomi yang ada di Yogyakarta. “Perlu juga dioptimalkan alokasi dana Keistimewaan sesuai dengan porsinya, terutama untuk pembangunan mental dan budaya,” kata Halim. (ed/is)
