Jakarta, (11/7): Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia juga memiliki hutan tropis dan sumber daya alam yang melimpah. Rodolfo Lacy, Direktur Lingkungan OECD, dalam peluncuran Tinjauan Kebijakan Pertumbuhan Hijau (Green Growth Policy Review / GGPR) Indonesia di Gedung Manggala Wanabakti, KLHK, mengatakan, dengan kondisi Indonesia yang saat ini memiliki kemajuan pesat dalam ekonomi, sedikit banyak berdampak pada keberlangsungan lingkungan hidupnya. Hal ini disebabkan oleh pemanfaatan sumber daya alam yang menjadi salah satu kontributor terbesar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Lebih lanjut Rodolfo menerangkan, dibutuhkan upaya terus ? menerus untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih massif. Saat ini menurutnya Indonesia cukup mampu menekan dampak lingkungan sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan kebijakan pertumbuhan hijaunya. Namun, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, OECD sebagai mitra penting Indonesia menyatakan kesiapannya untuk membantu Indonesia menangani permasalahan tersebut dengan menerbitkan GGPR.
Indonesia sendiri terus berupaya untuk mengembangkan pembangungan yang lebih ramah lingkungan melalui berbagai kebijakan baik fiskal maupun sektoral. Menurut Montty Girianna dari Kemenko Perekonomian, kuncinya terdapat pada koherensi kebijakan dan kerjasama dari berbagai pihak terkait seperti pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi tersebut perlu diperkuat agar tidak ada tumpang tindih kebijakan dan dampak kebijakan pertumbuhan hijau makin optimal.
Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu dalam kesempatan yang sama menyampaikan dari sisi kebijakan fiskal, Kementerian Keuangan senantiasa mengembangkan terobosan ? terobosan untuk mencapai pertumbuhan hijau yang inklusif. Salah satunya dengan kebijakan budget tagging atau penandaan anggaran bagi program atau kegiatan yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Tiap tahun lanjut Suahasil, anggarannya terus meningkat. Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah yang makin serius untuk meningkatkan pertumbuhan hijau dan mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) yang ditetapkan yaitu pengurangan GRK sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% bila memperoleh bantuan internasional. Selain itu, dari sisi pembiayaan, pemerintah telah mengeluarkan green bonds dan green sukuk sebagai sumber pembiayaan bagi proyek ? proyek ramah lingkungan.
Ke depannya, Suahasil berharap bila dalam waktu dekat ini Badan Layanan Umum (BLU) lingkungan hidup dapat segera beroperasi. Selain itu, ia juga mengimbau agar tiap K/L terkait dapat memperhatikan dan mengadaptasi rekomendasi ? rekomendasi yang diberikan oleh OECD dalam tinjauannya sebagai bentuk upaya perbaikan dalam menuju pertumbuhan hijau yang makin baik.
Tinjauan Kebijakan Pertumbuhan Hijau merupakan tinjauan untuk menelaah kerangka kebijakan Indonesia dalam mendukung pertumbuhan hijau dan tingkat efektivitas penyertaan aspek ? aspek pertumbuhan hijau ke dalam kebijakan perekonomian dan perencanaan pembangunan. Dalam tinjauan ini OECD memberikan berbagai rekomendasi yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan yang tidak hanya inklusif tetapi juga berkelanjutan. (is)
Share