Pontianak, (7/8): Setelah sukses menyelenggarakan Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK) di Manado, kali ini Badan Kebijakan Fiskal (BKF) kembali menggelar acara serupa di kota yang biasa dijuluki kota khatulistiwa, Pontianak, Kalimantan Barat. Masih sama dengan sebelumnya, tema yang diangkat pada diseminasi ini seputar Menjaga Kesehatan APBN di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global.
Acara dibuka oleh Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmiji. Dalam kesempatan tersebut, ia mengatakan bahwa saat ini di Kalimantan Barat, telah hadir portal satu data yang digunakan untuk menyusun anggaran yang berbasis data. Sehingga dengan adanya wadah tersebut, ia berharap sistem penganggaran di Kalbar akan lebih baik dan tepat sasaran karena didukung dengan data yang valid. Hal ini lanjutnya, akan berdampak pada kesehatan APBN karena anggarannya menjadi efisien.
Seminar yang dihadiri oleh akademisi, ekonom, pelaku usaha, perbankan dan pegawai pemerintah daerah ini dipandu oleh Muhammad Fahmi, Dosen FEB Universitas Tanjungpura. Pembicara pertama yaitu Edward Nainggolan, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, mengungkapkan bahwa, transfer daerah ke provinsi tersebut harus digunakan seoptimal mungkin. Pasalnya, menurut data Ditjen Perbendaharaan, realisasi belanja di Kalbar masih rendah. Padahal, transfer ke daerah di tahun 2019 untuk wilayah tersebut naik sebesar 8,81% dari anggaran tahun 2018.
Lebih lanjut ia menuturkan, jika belanja terbesar di Kalbar masih diduduki oleh belanja pegawai yang mencapai 46,31% dari anggaran yang ditetapkan. Ia pun mengimbau pemerintah daerah untuk lebih cepat bergerak dalam melakukan penyerapan khususnya pada DAK fisik dan dana desa, agar ekonomi daerah tersebut dapat tumbuh optimal.
Sementara itu, Eddy Suratman yang menjadi Ekonom Kementerian Keuangan untuk Provinsi Kalbar menekankan bahwa di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global saat ini, pemerintah daerah harus dapat mencari sumber ekonomi baru untuk menopang pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Salah satunya dengan mengoptimalkan pengelolaan sektor pariwisata. Menurut Guru Besar FEB Universitas Tanjungpura ini, sektor pariwisata merupakan sektor yang memiliki multiplier effect yang besar. Selain pariwisata, ada pula sektor UMKM dan ekonomi digital yang perlu didorong, mengingat kemajuan teknologi saat ini memungkinkan kedua sektor tersebut untuk terus tumbuh di tengah melambatnya sektor pertambangan yang menjadi penopang pertumbuhaan ekonomi Kalbar.
Dari sisi pemerintah pusat, Hidayat Amir, Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF Kementerian Keuangan, menyatakan pemerintah senantiasa menjaga kesinambungan APBN melalui optimalisasi penerimaan negara dan pengelolaan risiko fiskal dengan menjaga defisit APBN di bawah 3% dan mengarahkan keseimbangan primer menuju positif. Selain itu dari sisi belanja, pemerintah akan terus mengalokasikan belanja ke sektor – sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Belanja untuk perlindungan sosial juga diarahkan lebih tepat sasaran.
Seminar FEKK merupakan seminar diseminasi kebijakan fiskal dan ekonomi terkini yang diselenggarakan oleh BKF bekerja sama dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal dan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Selain seminar, diselenggarakan pula kuliah umum di FEB Universitas Tanjungpura yang dibawakan oleh Yasir Niti Samudra, Kepala Subbidang Pengembangan Model, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF. (ALB/PYA)
Share