Samarinda, (21/08): Bertandang ke Kalimantan Timur, Badan Kebijakan Fiskal kembali menggelar seminar FEKK yang bertajuk “Menjaga Kesehatan APBN di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global.” Pada seminar kali ini, Yadi Roobyan Noor, Staf Ahli Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah berkesempatan membuka acara yang dihadiri oleh akademisi, pelaku usaha, perbankan dan pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Yadi mengungkapkan bahwa kebijakan fiskal sangat penting dalam menyikapi ketidakpastian global. Provinsi Kalimantan Timur sendiri menurutnya memfokuskan kebijakan mereka pada investasi, lingkungan hidup dan reformasi birokrasi. Lebih lanjut ia mengatakan, untuk dapat memastikan berjalannya program tersebut, diperlukan mobilisasi pendapatan yang realistis sesuai kapasitas daerah, desain belanja yang efisien dan produktif, serta skema pembiayaan kreatif dan inovatif dari sektor swasta, BUMN, dan BLU.
Sesi diskusi dibuka dengan paparan terkait kesehatan APBN di tengah kondisi ekonomi global saat ini oleh Riznaldi Akbar, Kepala Bidang Pengembangan Model dan Pengolahan Data Makro, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal. Riznaldi menyampaikan bahwa perekonomian global dan Indonesia sangat dipengaruhi oleh terjadinya trade war antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kedua negara tersebut merupakan mitra dagang utama Indonesia, sehingga dampak perang dagang dirasakan langsung oleh Indonesia.
Pada neraca perdagangan misalnya, ekspor Indonesia yang didominasi oleh komoditas masih belum dapat mengimbangi nilai impor bahan baku yang meningkat. Sementara itu, meski investasi luar negeri masih mengalir ke Indonesia, tetapi mulai ada kecenderungan outflow investasi portofolio.
Di sektor industri, Indonesia terdampak oleh turunnya harga komoditas. Lebih lanjut Riznaldi menjelaskan, untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah akan fokus pada pengembangan sektor jasa. Pada level daerah, ia mengimbau agar pemerintah provinsi melakukan diversifikasi ekonomi, agar tidak hanya bergantung pada harga komoditas. Selain itu, kualitas SDM juga perlu diperhatikan. Pasalnya, permasalahan utama angkatan kerja ditengarai terjadi karena adanya mismatch antara kualifikasi lulusan universitas dengan kebutuhan industri.
Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Riznaldi sebelumnya, Ekonom Universitas Mulawarman, Fitriadi menyampaikan bahwa perekonomian Kaltim masih didominasi oleh sektor pertambangan dan industri pengolahan. Kedepannya, potensi pengembangan perekonomian Kaltim dapat bertumpu pada industri pengolahan serta makanan dan minuman. Untuk mencapai optimalisasi sektoral tersebut, dapat dilakukan penguatan serta keterkaitan antar sektor perekonomian Kaltim yang dilengkapi dengan pengaturan penyesuaian harga faktor produksi pokok seperti tarif dasar listrik, dan tarif air minum.
Seminar FEKK bertujuan untuk mendiseminasikan kondisi perekonomian terkini serta berbagai kebijakan fiskal yang ditempuh oleh Kementerian Keuangan dalam mendorong pemerataan dan pembangunan yang berkeadilan. Seminar ini diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Midden Sihombing, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur yang menyampaikan Kinerja Fiskal Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. (MSM/MKA)
Share