Davos (18/01/2024) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri Pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia (Annual Meeting World Economic Forum (WEF) 2024 yang diselenggarakan di Davos, Swiss. Pertemuan WEF merupakan pertemuan rutin setiap tahun yang dihadiri lebih dari 100 pemerintah dari seluruh dunia, termasuk organisasi internasional, dan perusahaan mitra forum. Pada tahun ini, WEF 2024 dilaksanakan pada 15-19 Januari 2024 dengan mengambil tema Rebuilding Trust. Tema tersebut sejalan dengan tujuan Pertemuan WEF yaitu bekerja sama membangun kepercayaan dan membentuk prinsip, kebijakan, dan kemitraan dalam menghadapi tantangan-tantangan seperti kondisi dunia yang semakin terfragmentasi, terjadinya konflik di Timur Tengah, perubahan iklim, tekanan inflasi dan kenaikan suku bunga, hingga dampak kemajuan pesat kecerdasan buatan generatif atau artificial intelligence (AI).
Mengawali lawatannya, dalam sesi The Economics of Gender Parity, Menkeu menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, seperti budget tagging, anggaran keterampilan dan kesehatan, alokasi beasiswa pendidikan LPDP, Program Keluarga Harapan, serta akses pembiayaan untuk usaha ultra mikro. Terkait dengan kesetaraan gender di pasar tenaga kerja, Menkeu menyampaikan bahwa perempuan yang berkarir menghadapi tantangan dalam pembagian waktu untuk bekerja dan mengurus keluarga. Peningkatan penggunaan teknologi digital paska pandemi dapat menjadi momentum bagi perempuan karena memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam berkarir dan berusaha sehingga lebih berkontribusi dalam perekonomian.
Selanjutnya, pada sesi “Multilateral Development Banks (MDB): Bigger, Bolder, Better”, Menkeu menyampaikan perlunya MDB untuk menjadi lebih besar, lebih berani, dan lebih baik agar dapat memenuhi kebutuhan pendanaan bagi pembangunan dan perubahan iklim. Kebutuhan pendanaan perubahan iklim dan transisi energi membutuhkan investasi yang sangat besar, tidak hanya dari sumber publik dan MDBs, tetapi juga memerlukan partisipasi modal swasta. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai instrumen kebijakan yang tepat untuk pihak swasta, seperti melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), jaminan pemerintah, serta jenis dukungan Pemerintah lainnya. Menkeu juga menyampaikan bahwa kebutuhan pendanaan untuk perubahan iklim dan pengentasan kemiskinan seharusnya tidak saling berkompetisi, namun saling melengkapi dengan memaksimalkan sumber pendanaan dari publik dan swasta.
Pada sesi Building ASEAN's Regional Integration through the Digital Economy, Menkeu menyampaikan bahwa Indonesia memandang digitalisasi ekonomi sebagai salah satu pilar penting dalam keketuaan ASEAN 2023 untuk transformasi ekonomi yang mendukung produktivitas dan pertumbuhan yang inklusif di ASEAN. Dengan potensi ekonomi digital yang sangat besar, para pimpinan ASEAN telah mengadopsi digital economic framework dalam keketuaan ASEAN 2023. Namun, adopsi tersebut masih menghadapi beberapa masalah seperti kualitas infrastruktur yang belum merata dan ketersediaan kerangka peraturan untuk menciptakan keamanan data dan interoperabilitas antar sistem. Selain itu, Menkeu juga menyampaikan bahwa Bank Sentral Indonesia telah memiliki sistem QRIS, yang digunakan oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menekankan lima poin terkait ekonomi digital di ASEAN yaitu memastikan ketersediaan akses internet, mendorong kompetisi bisnis yang menghasilkan inovasi, sistem pendidikan yang meningkatkan literasi digital, keamanan sistem teknologi digital, dan memperluas inklusi sektor keuangan terutama untuk kaum perempuan.
Di sela pertemuan WEF, Menkeu juga menghadiri beberapa pertemuan bilateral dengan Mohammed Abdullah Al-Jadaan (Menteri Keuangan Saudi Arabia) dan Neal Mohan (CEO YouTube). Pada pertemuan dengan Menteri Keuangan Saudi Arabia, Menkeu menyampaikan bahwa sebagai pemegang saham terbesar ketiga di IsDB, Indonesia berkeinginan untuk meningkatkan perannya dan mendorong reformasi melalui keterlibatan aktif Executive Director maupun talenta profesional Indonesia di IsDB. Sementara, saat bertemu dengan CEO YouTube, Menkeu mendiskusikan peran YouTube dalam industri ekonomi kreatif dan telah menciptakan lapangan kerja baru sebagai content creator, bahkan menjadi profesi yang diinginkan bagi generasi muda di Indonesia, serta berkontribusi meningkatkan ketersediaan barang publik dalam bentuk content yang meningkatkan literasi, keterampilan, dan keahlian. (strkm)
Share