Di Tengah Krisis COVID-19, Ketahanan Perekonomian Indonesia Terbukti Cukup Kuat
Jakarta (17/06) – Pandemi Covid-19 masih terus memberi tekanan kepada perekonomian berbagai negara di dunia. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) bekerjasama dengan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengadakan Webinar Internasional yang bertemakan ‘The COVID-19 Recession: The World and The OECD Key Partners’. Diikuti oleh lebih dari 500 peserta via zoom dan lebih dari 300 orang mengikuti siaran langsung via kanal YouTube BKF Kemenkeu, Webinar ini menghadirkan sejumlah panelis yang ekspert di bidang ekonomi, fiskal, dan sektor keuangan.
“Pandemi Covid-19 ini memberikan efek domino yang signifikan di sektor kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Ini merupakan tantangan serius untuk dunia. Bagaimana setiap negara berupaya agar krisis ini tidak semakin terpuruk”, ungkap Febrio Kacaribu, Kepala BKF saat menyampaikan keynote speech nya.
Di Indonesa, kasus Covid-19 tercatat masih terus mengalami kenaikan. Hingga 17 Juni 2020, data Kementerian Kesehatan menyebutkan total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 41,431 orang. Perekonomian Indonesia yang terus mengalami resesi akibat pandemi ini terlihat di hampir semua sektor, khususnya pada sektor transportasi dan perdagangan yang hanya mengalami pertumbuhan sekitar 1% (kuartal I 2020) dimana pada kuartal I 2019 mencapai lebih dari 5%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini tentunya berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran dan kemiskinan.
Dalam merespon krisis ini, pemerintah memperioritaskan tiga aspek: melindungi kesehatan dan kehidupan masyarakat, menjaga daya beli khususnya masyarakat menengah kebawah, dan mencegah jumlah kebangkrutan. Tiga aspek ini direalisasikan dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pembatasan jarak fisik, bekerja dan belajar dari rumah, ekspansi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Pra-Kerja, pembagian sembako, keringanan tagihan listrik, insentif perpajakan, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dll.
“Dampak ekonomi yang terjadi di berbagai belahan dunia begitu mengerikan. Pemulihan akan berjalan lambat dan krisis ini akan memiliki efek jangka panjang, dan secara tidak proposional berimbas pada orang-orang yang paling rentan. Tantangan dalam mengambil kebijakan ada pada bekerjasama dalam memproduksi dan mendistribusikan vaksin untuk membantu para pekerja yang terkena PHK mendapatkan pekerjaan baru, mempercepat restrukturasi perusahaan, dan meningkatkan perlindungan sosial pada masyarakat yang paling rentan”, jelas Alvaro Pereira, Director of the Country Studies Branch, OECD.
Lebih lanjut, Chatib Basri, Ekonom dan Mantan Menteri Keuangan RI menyatakan bahwa Indonesia masih perlu melakukan ekspansi fiskal, bahkan setelah tahun 2020. Di Indonesia, besarnya konsumsi menentukan besarnya investasi, namun tidak kebalikannya. Stimulus fiskal diperlukan sebagai loncatan awal pemulihan ekonomi nasional, yang selanjutnya harus diikuti dengan ekspansi moneter. Namun hal ini tidak mudah sebab defisit diperkirakan akan terus melebar hingga tahun 2023. Kebijakan fiskal yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk dapat bangkit dari krisis ini.
Meskipun di tengah krisis sebesar ini, perekonomian Indonesia masih dikatakan memiliki ketahanan yang kuat, sebagaimana yang diungkapkan Andrea Goldstein, Indonesia Desk, OECD Economics Department, “Di tengah pandemi ini, OECD baru saja merilis Outlook Ekonomi Dunia yang memiliki dua skenario: single-hit dan double-hit. Pada outlook ini, perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 tahun 2020 masih lebih baik dibanding Jepang, Singapura, dan Korea. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2020 diproyeksikan masih akan lebih baik dari India, Rusia, dan Brasil”. (fms)
