Sri Mulyani Sampaikan Realisasi Program PEN
Jakarta (24/08): Menteri Keuangan (Menkeu) menyampaikan progress pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rapat kerja bersama komisi XI DPR di Gedung Nusantara I DPR RI. Dalam paparannya, Menkeu mengungkapkan bahwa progress pemulihan ekonomi nasional telah terealisasi sebesar Rp174,79 Triliun atau 25,1% dari pagu.
Adapun rincian realisasinya antara lain sebagai berikut: kesehatan Rp7,3 Triliun; perlindungan sosial Rp93,18 Triliun; sektoral Kementerian Lembaga (K/L) dan Pemda Rp12,4 Triliun; insentif usaha Rp17,23 Triliun; dan dukungan UMKM Rp44,63 Triliun. Pemerintah akan melakukan upaya percepatan belanja pemerintah dengan melakukan perpanjangan berbagai program sampai dengan Desember 2020, mempercepat proses usulan baru berbagai kluster, redesain program agar lebih efektif dan mempercepat birokrasi program.
“Pemerintah terus akan mendukung terutama untuk beberapa sektor seperti pariwisata, usulan pinjaman dari 8 daerah dan bagaimana mempercepat penganggaran dan mengeksekusi terutama untuk 2 program baru yaitu bantuan produktif dan subsidi gaji,” jelas Menkeu.
Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan bahwa apabila kita melihat dan melakukan evaluasi secara cepat dari keseluruhan PEN ini, maka akan terlihat bahwa program yang desainnya simpel bisa dilakukan penyerapan secara cepat sedangkan program usulan baru eksekusinya membutuhkan waktu.
“Bapak presiden meminta pada K/L agar mendesain program harus sesimpel mungkin namun tetap accountable,” jelas Menkeu.
Beberapa tantangan dalam merealisasikan program PEN usulan baru antara lain belum didukungnya data yang valid, infrastruktur delivery belum tersedia, penambahan dan revisi regulasi rumit karena berbenturan dengan berbagai aturan dan perlunya proses penganggaran. Kementerian keuangan juga terus melakukan perbaikan untuk membantu seluruh K/L dalam rangka mempercepat penggunaan program PEN dengan membantu perubahan DIPA apabila dibutuhkan.
“Strategi percepatan penyerapan untuk kuartal III ini menjadi sangat kunci untuk bisa mengurangi kontraksi ekonomi atau bahkan bisa menghindari resesi,” ujar Menkeu.
Untuk melakukan pemulihan ekonomi ini, diperlukan kerja all out dari semua pihak. Pemerintah menggunakan seluruh instrumen terutama untuk mengakselerasi di bidang konsumsi maupun dari sisi investasi dan ekspor. Akselerasi program existing juga akan terus dilakukan.
Pada kesempatannya, Menkeu juga menjelaskan terkait usulan baru program PEN yaitu bantuan produktif UMKM. Pertama adalah pemberian bantuan produktif UMKM yang merupakan bantuan sebesar Rp2,4 juta per pelaku usaha yang diberikan kepada usaha ultramikro-mikro yang tidak sedang menerima kredit dari perbankan, dengan tujuan membangkitkan kembali aktivitas ekonomi pada tingkat usaha skala mikro-ultramikro. Kedua, yaitu bantuan gaji pekerja yang merupakan bantuan yang diberikan kepada kelompok pekerja tertentu untuk memberikan penguatan daya dorong pertumbuhan dari sisi permintaan.
Terakhir, Menkeu menyampaikan lesson learned dari pandemi Covid-19 ini, yakni pentingnya inovasi pola kerja agar tetap produktif di tengah terbatasnya mobilitas fisik; pentingnya penyempuranan program agar lebih compatible dengan kondisi kedaruratan; menyadarkan pentingnya gotong royong dan burden sharing; dan menjadikan pandemi ini sebagai momentum terjadinya reformasi. (cs)
