Pemerintah Indonesia Terus Tunjukkan Komitmen Penanganan COVID-19 di Kancah Internasional

Jakarta (18/03) – APEC Finance and Central Bank Deputies’ Meeting (FCBDM) 2021 telah diselenggarakan secara virtual pada tanggal 17-18 Maret 2021. Pertemuan tingkat deputi Kementerian Keuangan dan Bank Sentral dari setiap anggota ekonomi APEC kali ini diketuai oleh Selandia Baru dengan dua agenda prioritas: respons makroekonomi terhadap COVID-19 serta kerangka kerja kebijakan fiskal dan anggaran. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Suminto hadir sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia.

“Di tengah pandemi yang masih berlangasung, peran pemerintah sangat krusial dalam mendorong kinerja ekonomi dan untuk menghindari dari tekanan ekonomi yang lebih dalam. Ini tercermin dari belanja pemerintah yang menjadi satu-satunya komponen yang tumbuh positif sebesar 1.8% (yoy) pada kuartal keempat atau sebesar 1.9% selama tahun 2020. Tentunya ini didukung oleh kebijakan fiskal yang extraordinary dengan defisit dijaga pada 6.09%,” jelas Suminto saat menjadi Lead Speaker pada sesi ‘Outlook Ekonomi dan Respons Kebijakan pada COVID-19’. 

Suminto melanjutkan bahwa APBN 2020 yang mencakup program Pemulihan Ekonomi Nasional sangat berperan penting dalam membangkitkan daya beli masyarakat, khususnya untuk mayarakat miskin dan rentan dan keberlanjutan sektor usaha, termasuk UMKM. 

“Program Perlindungan Sosial dapat menjaga tingkat kemiskinan Indonesia di 10.19% selama tahun 2020 di saat Bank Dunia mengestimasikan tingkat kemiskinan di Indonesia dapat menyentuh 11.8%. Artinya, kebijakan-kebijakan extraordinary Pemerintah diperkirakan telah menyelematkan lebih dari lima juta jiwa masuk ke kategori masyarakat miskin. Lebih jauh, stimulus fiskal yang mendukung dunia usaha juga menjaga tingkat pengangguran di 7.07% dibandingkan jika tidak dilakukannya intervensi, dapat mencapai 8.90%,” lanjut Suminto. 

Sejak awal tahun 2021, pemerintah Indonesia juga terus berupaya melakukan percepatan vaksinasi COVID-19. Kloter pertama program vaksinasi telah berhasil memvaksin 1.3 juta orang tenaga Kesehatan dan 17.4 juta orang pekerja publik. Ini juga akan diikuti dengan 21.5 orang kelompok lanjut usia yang menerima vaksinasi.

Di sesi ‘Masa Depan Kebijakan Fiskal’ yang berlangsung di hari berikutnya, Suminto menyampaikan tentang langkah Pemerintah untuk meredakan pandemi. “Permerintah berkomitmen terus menjaga tren penurunan kasus COVID-19 di Indonesia dengan percepatan vaksinasi, memperkuat TLI (Tes, Lacak, Isolasi), dan 3M (Mencuci Tangan, Menggunakan Masker, Menjaga Jarak). Total vaksin yang telah diberikan sebanyak 4.99 juta dosis vaksin”, ungkap Suminto.

Suminto menambahkan bahwa Pemerintah akan melanjutkan program PEN di tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp 699.43 triliun dengan komitmen untuk terus meningkatkan kinerja PEN sehingga implementasinya dapat berjalan lebih optimal. Pemerintah juga baru-baru ini mengeluarkan insentif fiskal dengan memberikan keringanan pajak pada pembelian perumahan baru dan PPnBM pada pembelian kendaraan bermotor baru. 

“Perlu dicatat bahwa respons dalam periode krisis seperti ini sensitif terhadap waktu. Ketangkasan kebijakan fiskal dan APBN untuk menjadi bantalan selama pandemi merupakan salah satu faktor kunci untuk meredakan dampak pandemi bagi masyarakat,” tutup Suminto. 

Secara keseluruhan, agenda APEC FCBDM 2021 secara umum antara lain: i) pembahasan rencana FMP APEC 2021; ii) outlook ekonomi dan respons kebijakan terhadap COVID-19; iii) kebijakan dan kerangka kerja anggaran serta kebijakan fiskal saat ini dan mendatang; iv) reviu tengah periode Cebu Action Plan (CAP) serta implementasi Putrajaya Vision. Selain itu, pembahasan di FCBDM ini bakalan jd starting point utk pembahasan apec jalur keuangan dalam setahun ke depan. (fms)