Jakarta (30/06) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mewakili Pemerintah dalam Rapat Kerja antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022 dan RKP Tahun 2022.
“Walau masih di tengah ketidakpastian akibat pandemi COVID-19, kami harapkan tahun ini PDB bisa tumbuh minimal 4% sebab Pemerintah akan kesulitan jika harus mencapai target pertumbuhan 5% di tahun depan jika pertumbuhan kita tahun ini di bawah 3%. Kinerja perpajakan yang tertahan pada 10-11% PDB juga kita harapkan dapat tumbuh lebih baik dengan sitem kebijakan yang kompatibel: sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel sebagaimana disampaikan pemerintah pada draft pengantar Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang mana diharapkan kinerja perpajakan bisa tumbuh 15% PDB,” ujar Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI mengawali pendalaman Laporan Panitia Kerja (Panja) asumsi dasar, kebijakan fiskal, pendapatan, defisit, dan pembiayaan.
“Seluruh pendalaman pada laporan tadi sangat berguna bagi kami untuk menyusun RAPBN 2022 yang akan berjalan pada bulan ini sehingga bisa disesuaikan sebelum Presiden menyampaikan Nota Keuangan tanggal 16 Agustus 2021. Rambu-rambu yang disampaikan tentunya harus dimasukkan pada postur APBN 2022,” tutup Sri Mulyani.
Pada akhir rapat kerja ini, keempat Panja, pimpinan dan anggota Bangga, serta pemerintah menyetujui Pendahuluan RPABN Tahun Anggaran 2022. (fms)
Share