Apa Kabar Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia?

Jakarta (20/06) – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) kembali menerima kunjungan studi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung secara tatap muka setelah dua tahun terakhir harus dilakukan secara virtual akibat pandemi COVID-19. Sebanyak 75 mahasiswa/i yang didampingi dosen dan Kepala Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Metro, Hurtahidaman. Mewakili Sekretaris Badan, Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik, Endang Larasati menyambut baik kunjungan ini sebagai sarana diskusi terkait ‘Perkembangan Ekonomi Terkini dan Keuangan Syariah’. 

Sesi diskusi menghadirkan dua narasumber prominent dari BKF: Analis Kebijakan Ahli Muda, Aep Soleh dan Analis Kebijakan Ahli Pertama, MAsyita Mutiara Ramadhan. Diskusi dimoderatori langsung oleh Indha Sendary, Analis Strategi Komunikasi BKF.

“Penanganan pandemi COVID-19 semakin terkendali namun meningkatnya risiko global (geopolitik, peningkatan harga komoditas pangan dan energi, tekanan inflasi, dan pengetatan moneter), perlu diantisipasi dan dimitigasi”, ungkap Aep.

Aep melanjutkan bahwa peningkatan risiko global berdampak pada penurunan daya beli (konsumsi masyarakat), meningkatkan cost of fund dan berpotensi menghambat tren pemulihan, sehingga APBN didorong sebagai shock absorber untuk menjaga agar momentum pemulihan ekonomi semakin menguat dan melindungi daya beli masyarakat, sehingga kondisi fiskal perlu dijaga tetap sehat dan berkelanjutan.

Kebijakan fiskal 2023 tetap ekspansif yang terukur dengan defisit berkisar 2,61 sd 2,90% PDB yang diarahkan untuk ‘Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’. Strategi yang ditempuh di fokuskan untuk (i) penguatan kualitas SDM, (ii) akselarasi pembangunan infrastruktur, (iii) pemantapan reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi, (iv) revitalisasi industri, (v) pembangunan ekonomi hijau. Disertai reformasi fiskal yang holistik untuk optimalisasi pendapatan, penguatan spending better dan inovasi pembiayaan.

Beralih ke sesi keuangan syariah, Mutiara menjelaskan bahwa Indonesia menempati posisi keempat terbesar dalam perkembangan ekonomi syariah global.

“Beberapa faktor yang menyumbang peningkatan daya saing ekonomi syariah Indonesia di tingkat global, diantaranya: kenaikan ekspor makanan halal yang tinggi ke negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang mencapai 16%, peningkatan kerangka tata kelola dan regulasi industri makanan halal, dan merger Bank Syariah Indonesia (BSI), serta perkembangan teknologi finansial syariah”, lanjut Muti.

Tren potensi penegambangan ekonomi syariah di Indonesia juga semakin baik yang dapat dilihat dari pertumbuhan populasi muslim, peningkatan kesejahteraan muslim secara global, peningkatan afinitas agama, konektivitas digital terhadap keuangan syariah yang semakin baik, juga perubahan tren konsumen yang bersedia membayar lebih untuk produk yang memberikan nilai kebermanfaatan sosial maupun lingkungan.

“Indonesia bahkan mendekati negara peringkat pertama terkait Halal Food dan Financial Technology. Dukungan pemerintah untuk perekonomian syariah melalui regulasi dan kebijakan dari waktu ke waktu pun semakin komperehensif. Ini potensi yang sangat besar untuk Indonesia”, tutup Muti. (fms)