Jakarta (06/07) - Hingga saat ini, rangkaian pertemuan internasional G20 masih terus diselenggarakan. Badan Kebijakan Fiskal kali ini menyelenggarakan side event yang bertemakan ‘Opportunities & Challenges in Green Sukuk’. Acara dibuka langsung oleh Dwi Irianti, Direktur Keuangan Syariah Kementerian Keuangan dan Rob Ward, Deputy Director International Financial Services, HM Treasury.
“Indonesia berkomitmen tinggi dalam memerangi perubahan iklim. Negara ini sangat rentan terhadap dampak buruk perubahan iklim dan memahami bahwa Pemerintah harus merespons secara efektif dan sistematis. Tidak dapat disangkal bahwa aksi penanganan perubahan iklim itu tentunya membutuhkan biaya yang besar”, jelas Dwi.
Belanja pemerintah untuk perubahan iklim sejauh ini tercatat sebesar Rp 373,5 triliun (atau USD 26,68 miliar) pada periode 2016-2019. Namun jumlah tersebut hanya dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan mitigasi iklim sebesar 34% dari total dana yang dibutuhkan untuk mencapai target NDC.
“Dalam upaya ini, Kementerian Keuangan telah mengembangkan mekanisme penandaan anggaran untuk mengarusutamakan anggaran nasional yang berkorelasi dengan dampak perubahan iklim. Ini adalah sistem penganggaran berbasis kinerja dan tertanam dalam sistem penganggaran nasional. Sistem ini memungkinkan lembaga pemerintah untuk mengidentifikasi dan menilai pengeluaran mereka terkait dengan aksi mitigasi iklim”, lanjut Dwi.
Lebih lanjut Dwi menjelaskan bahwa dengan pesatnya perkembangan pasar obligasi hijau global dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Keuangan dapat melihat peluang untuk mengembangkan instrumen baru dan inovatif untuk membiayai proyek hijau. Kementerian Keuangan kemudian mengembangkan Kerangka Green Bond dan Sukuk Hijau yang mengatur pengelolaan dan penggunaan dana, kelayakan dan kriteria proyek, serta mekanisme pelaporan obligasi hijau/sukuk negara yang diterbitkan oleh pemerintah.
Sejak tahun 2018 Pemerintah Indonesia telah berhasil memasuki pasar dan menerbitkan Green Sukuk global dengan total nilai USD 5 miliar. Penerbitan Sukuk Hijau pada tahun 2022 mencetak tahap Sukuk Hijau terbesar yang pernah ada secara global. Beberapa pencapaian penting dari transaksi ini antara lain: 1) transaksi Sukuk USD Global terbesar dari Republik 2) tahap Sukuk Hijau terbesar yang pernah dicetak secara global, 3) tahap Sukuk Hijau pertama dalam jangka waktu 10 tahun oleh Republik.
“Pemerintah Indonesia telah menerbitkan laporan tahunan Sukuk Hijau sebagaimana disyaratkan oleh RoI Green Bond dan Green Sukuk Framework sebanyak empat kali pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022. Proyeksi Penurunan Emisi dari Penerbitan Sukuk Hijau Global mencapai lebih dari 10 juta ton CO2e dari 4 penerbitan pertama”, ujar Dwi.
Acara ini merupakan bentuk tindak lanjut dari ‘Green Sukuk High Level Working Group’ yang diluncurkan pada COP26 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Keuangan HM John Glenn.
“Dari acara ini, kami belajar bahwa masih ada beberapa tantangan dalam sukuk hijau, seperti: kesadaran masyarakat akan produk keuangan baru dan inovatif ini, perlunya level playing field antara sukuk hijau dan keuangan konvensional. Namun peluangnya juga besar. Pasar sukuk global tumbuh secara eksponensial dari US$85 miliar pada 2016 menjadi US$172 miliar pada 2020”, jelas Nella Sri Hendriyetty, Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Badan Kebijakan Fiskal.
Sukuk Hijau menggabungkan komponen iklim dan sosial sehingga mendukung baik pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dan juga pembiayaan untuk mencapai target Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC).
“Indonesia telah menunjukkan kepemimpinan melalui penerbitan sukuk hijau pertama di dunia dan sukuk hijau ritel pertama di dunia. Untuk memastikan proyek hijau, Indonesia mengembangkan dan menerapkan sistem Climate Budget Tagging sehingga dana yang terkumpul dapat langsung digunakan untuk kegiatan hijau. Instrumen sukuk hijau telah mengumpulkan lebih dari US$3,9 miliar untuk membiayai proyek-proyek hijau pemerintah, dan pada saat yang sama memperkuat posisi negara di pasar keuangan Syariah global”, tutup Nella.
Pemerintah berharap melalui Kepresidenan G20 Indonesia tahun ini dapat meningkatkan kesadaran tentang sukuk hijau dan mendorong negara lain untuk menerbitkan sukuk hijau. (fms)
Share