Jakarta, 10/07/23 –Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) terkait Penyampaian Pokok-Pokok Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembentukan Panja baru saja dilaksanakan pada hari Senin, 10 Juli 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu beserta jajaran pimpinan lainnya hadir langsung pada raker kali ini membahas perkembangan perekonomian terkini tahun 2023, pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2023, dan outlook APBN tahun 2023.
Dari sisi pendapatan negara, penerimaan pajak Semester I Tahun 2023 tumbuh 9.9% di saat penerimaan kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi sebesar 18.8%. Pertumbuhan penerimaan pajak ini dipengaruhi oleh kontribusi badan usaha dan tenaga kerja di sektor PPh non migas serta transaksi domestic yang stabil dan keberlanjutan implementasi UU HPP terkait tarif baru PPN terhitung mulai 1 April 2022. Sedankan kontraksi sebesar 18.8% di kepabeanan dan cukai dipengaruhi penurunan produksi hasil tembakau (cukai) dan harga CPO yang lebih rendah (bea keluar). Meski demikian, penerimaan perpajakan secara keseluruhan tumbuh moderat sebesar 5.4%.
Beralih ke belanja negara, realisasi belanja pemerintah pusat s.d. Semester I tumbuh 1.6% dari tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi belanja K/L yang mencakup dukungan persiapan pelaksaan Pemilu, pelaksanaan pembangunan IKN serta percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas serta belanja non-K/L yang mencakup realisasi subsidi dan kompensasi (BBM dan listrik), program Kartu Prakerja, serta subsidi pupuk.
“Belanja Non K/L mencapai Rp474.4 T didominasi oleh belanja penisun Rp87.5 T, ada kenaikan 5.2% dari tahun lalu baik untuk Taspen dan ASABRI. Kemudian yang terbesar dari belanja Non-K/L adalah subsidi dan kompensasi: Rp95.8 T plus Rp66.1 T. Ini hanya untuk BBM dan subsidi listrik”, tutur Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan lebih lanjut bahwa jumlah BBM naik 1.8% dari sisi konsumsi, LPG 3kg naik 5.4%, dan listrik bersubsidi naik 2%. Subsidi uang muka perumahan juga mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 32.9% atau mencapai 84,500 unit rumah. Pemerintah pun masih membayar kompensasi untuk bahan bakar yang sebenarnya tidak disubsidi, namun diberikan kompensasi serta kekurangan kompensasi tahun lalu untuk listrik sebesar Rp16.8 T.
Menkeu juga menekankan bahwa dari belanja pemerintah tersebut, yang dirasakan langsung oleh masyarakat mencapai Rp492 T yang mencakup program-program perlindungan sosial berupa bantuan-bantuan sosial yang uangnya langsung diberikan dan dinikmati masyarakat secara langsung. Bantuan ini disalurkan melalui sejumlah program Pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan PBI JKN, Bantuan Benih, Bantuan Alsintan, Bantuan Ternak, program beasiswa, Bantuan Operasi Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasi Kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang langsung menyangkut masyarakat banyak seperti air bersih, jembatan, dan bantuan untuk daerah yang terkena bencana alam termasuk Kabupaten Cianjur yang mendapatkan Rp1.5 T untuk membangun kembali rumah-rumah yang rusak.
“Kami tutup bahwa APBN 2023 terus bekerja keras untuk meyakinkan pemulihan ekonomi Indonesia terjaga dan berbagai prioritas penting nasional dari mulai pendidikan kesehatan dan perlindungan sosial dari sisi SDM, pembangunan infrastruktur, IKN, bahkan belanja Pemilu, dan belanja pertahanan dan keamanan di tengah suasana geopolitik kita prioritaskan dan tetap kita secure,” lanjut Sri Mulyani saat sesi kesimpulan.
“Kondisi global tidak baik, penuh guncangan dan cenderung melemah. APBN akan menjadi shock absorber bagi masyarakat dan ekonomi. Namun APBN akan terus dijaga kesehatannya dan sustainability-nya dengan strategi untuk pengurangan issuance utang yang signifikan. Peranan K/L dan Pemda menjadi sangat penting untuk menjaga kualitas belanja karena belanja tadi meningkat dan kita pertahankan untuk tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi,” tutup Sri Mulyani. (fms)
Share