Jakarta, (05/09/2023) Perubahan iklim saat ini menjadi salah satu isu global paling mendesak yang memerlukan tindakan segera. Dampak perubahan iklim, seperti gelombang panas ekstrim yang melanda di Amerika Utara dan Eropa telah menjadi perhatian serius. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyatakan bahwa era pemanasan global telah berakhir dan berganti menjadi era pendidihan global yang membuat suhu permukaan bumi meningkat secara signifikan.
Untuk meningkatkan kesadaran publik akan isu-isu perubahan iklim, BKF kembali mengadakan Ultimate Talks edisi ke-9 pada 5 September 2023. Kegiatan ini mengusung tema Pembiayaan Perubahan Iklim yang bertujuan untuk Mendorong Aksi Global Untuk Masa Depan Yang Berkelanjutan. Ada tiga narasumber yang hadir dalam acara tersebut, yaitu Gerry Pramudya Sulaiman dari Badan Kebijakan Fiskal, Vidya Fauzianti, dari Global Green Growth Institute, dan Al Nuriza Rahmadania, dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
“Pentingnya membangun ekosistem di Indonesia yang mendukung ekosistem kebijakan peraturan regulasi dan polisi mix antara orotitas-otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk bisa jadi faktor katalis bagi sektor bisnis agar ekosistem keuangan tentang climate bisa terus tumbuh dan berprogres.” ujar Gerry Pramudya Sulaiman.
Perubahan iklim sendiri tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga memberikan ancaman serius terhadap ekonomi suatu negara. Indonesia diperkirakan mengalami kerugian ekonomi antara 0,66% hingga 3,45% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2030. Untuk mencegah hal tersebut, pemerintah Indonesia telah merespons dengan menetapkan target ambisius dalam hal emisi gas rumah kaca melalui Enhanced Nationally Determined Contributions (EMBC), dengan tujuan mengurangi emisi sebesar 31,89% secara mandiri dan 43,2% dengan bantuan international pada tahun 2030.
“Pembiayaan perubahan iklim, dikenal sebagai climate finance, mencakup pendanaan dari tingkat lokal, nasional, dan internasional. Tujuan utama dari climate finance adalah untuk memerangi perubahan iklim, baik melalui langkah-langkah adaptasi maupun mitigasi.” jelas Vidya Fauzianti, dari Global Green Growth Institute.
Maka dari itu, pentingnya Climate Finance bagi Indonesia sangatlah nyata karena negara kepulauan ini sangat rentan terhadap perubahan iklim (suhu yang terus meningkat) dan memiliki risiko yang tinggi terhadap bencana alam. Menghadapi hal tersebut, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim melalui Nationally Determined Contributions (NDC) yang diperbarui. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi global yang kuat dan pembiayaan yang mencukupi.
Walau telah melakukan banyak hal untuk mencapai target 2030, estimasi saat ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Indonesia hanya mencapai kurang dari 20% dari total yang diperlukan untuk mencapai target tersebut. Mengingat besarnya jumlah pendanaan yang diperlukan, diversifikasi pembiayaan menjadi kunci. Hal ini mengharuskan upaya untuk menggalang dana dari berbagai sumber, bukan hanya bergantung pada dana public namun kolaborasi lintas-sektor juga diperlukan untuk berhasil mengatasi tantangan perubahan iklim.
“Saat ini BPDLH tengah mengembangkan skema pendanaan untuk adaptasi perubahan iklim, juga berupaya memobilisasi dana dari sektor swasta untuk mendukung pembiayaan perubahan iklim di Indonesia” ujar Al Nuriza Rahmadania, dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Dalam rangka mencapai masa depan yang berkelanjutan, Indonesia dan dunia harus bersatu dalam upaya membiayai perubahan iklim. PKPPIM bersama dengan pemangku kepentingan lainnya, terus memainkan peran penting dalam mendorong aksi global untuk melawan perubahan iklim. Semua ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjaga planet ini bagi generasi masa depan. (ves/aew)
Share