Buku
Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim : Suatu Pengantar
Dr Adi Budiarso, FCPA (AUS) (Tahun : 2020)
Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat dan telah mengupayakan berbagai upaya nyata atas implementasi komitmen tersebut. Dalam rangka implementasi nyata atas komitmen tersebut, Indonesia juga telah Menyusun berbagai rencana aksi domestik guna mengurangi dampak negatif perubahan iklim. Implementasi atas berbagai inisiatif Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) tentunya membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai. Kementerian Keuangan termasuk secara khusus melalui BKF memiliki peran yang sangat besar dalam memobilisasi sumber pembiayaan perubahan iklim, baik yang bersumber dari sektor publik maupun swasta, dan dari pihak internasional maupun domestik. Mobilisasi sumber-sumber pembiayaan tersebut dapat diselaraskan dengan kebutuhan pencapaian tujuan dari upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pemenuhan kebutuhan pembiayaan ini harus dapat menjadi cerminan dari prioritas anggaran, kebijakan harga, dan peraturan finansial pasar. Untuk mencapainya diperlukan perumusan kebijakan pembiayaan perubahan iklim yang handal (reliable), menyeluruh (inclusive), serta mempertimbangkan dampak terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia.
Buku ini menyajikan berbagai hal terkait pelaksanaan peran mobilisasi sumber pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan pembiayaan perubahan iklim, dimana hal ini merupakan salah satu tantangan utama dalam mewujudkan berbagai rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Buku ini juga memberikan gambaran umum tentang isu perubahan iklim serta dampak bagi Indonesia yang dilanjutkan dengan hal-hal yang perlu diketahui sebagai dasar bagi implementasi kebijakan dalam bentuk kebijakan publik yang telah dan/atau akan diambil oleh Pemerintah di berbagai sektor. Secara khusus dipaparkan tentang perkembangan terkait dengan pembiayaan perubahan iklim yang responsive gender, terutama upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia. Pada bagian lain di buku ini juga dibahas tentang pentingnya upaya penguatan institusional berbagai pihak yang terlibat dalam pengurangan dampak perubahan iklim dan sumber-sumber alternative pembiayaan yang dapat tersedia. Dibagian akhir akan dijelaskan berbagai hal yang dapat dijadikan sebagai konsep untuk meng-address isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
BAB I DASAR-DASAR PERUBAHAN IKLIM
BAB II OPSI KEBIJAKAN ADAPTASI DAN MITIGASI
BAB III PERAN INSTITUSI DAN PEMBIAYAAN ALTERNATIF
BAB IV THE WAY FORWARD
Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan Jilid 1
Editor: Riznaldi Akbar, Ph.D. (Tahun : 2019)
Kementerian Keuangan sebagai instansi pemerintah yang strategis, memiliki banyak permasalahan yang dapat dijadikan sumber inspirasi untuk dikaji, ditelaah, dan diteliti. Pada tahun 2012 merupakan awal mula Kementerian Keuangan menggagas suatu forum yang dinamakan Regional Economist dan kemudian pada tahun 2015 forum tersebut menjadi Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK). Forum ini merupakan kumpulan dari ekonom yang berasal dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Dengan keberadaan FEKK ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah khususnya di bidang ekonomi, keuangan dan kebijakan fiskal.
Buku Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan Forum Ekonom Kementerian Keuangan ini berisikan rangkuman sumbangan pemikiran dari para ekonom tersebut. Terdapat dua topik utama yang menjadi perhatian untuk dibuat rekomendasi kebijakan yaitu kebijakan fiskal untuk mendorong stabilisasi neraca berjalan dan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan UMKM daerah.
Blending Islamic Finance and Impact Investing for the SDGs
Badan Kebijakan Fiskal (Tahun : 2019)
Voluminous previous studies show that zakah is able to reduce poverty and hence it is expected to minimize income inequality. At this point, there is one question remains, i.e., by how much level of Gini index can be reduced after zakah enforcement? Considering this gap of research, this study is proposed to capture the dynamic changes on Gini index after zakah enforcement. In this regards, zakah enforcement refers to a condition when zakah is received by all recipients. Since the existing economy is under interest-based system, thus there will be two scenarios in this research, i.e. the economy is run without and with zakah. From these two scenarios, it can be explored a potential reduction or increment on Gini index after zakah is disbursed to all recipients under interest-based system. This research fundamentally is an exploratory research; thus, many findings will be examined in the analysis. One of interesting findings is that in the long run only around 1 percent of total population own about 25 percent of total wealth in the economy without zakah. An Agentbased Computational Model (ABM) simulation will be employed to conduct the simulation. The application of ABM in this research is to bring the use of computational study as an alternative methodology to develop research in the area of Islamic economics.
Potret Ekonomi Indonesia 2018
Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF (Tahun : 2019)
Buku infografis ini mencoba menangkap wajah perekonomian Indonesia selama tahun 2018 yang dilihat dari berbagai aspek, yaitu kinerja ekonomi, kependudukan, kesejahteraan, ketenagakerjaan, harga, investasi, neraca perdagangan, neraca pembayaran, fiskal, sektor riil, serta sektor keuangan. Diharapkan, data dan informasi yang disajikan dalam infografis ini dapat menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas dalam memahami kondisi perekonomian Indonesia di sepanjang tahun 2018, terlebih bagi Badan Kebijakan Fiskal yang memiliki peran strategis sebagai perumus kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang antisipatif dan responsif untuk mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera.
Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan Jilid 2
Editor: Riznaldi Akbar, Ph.D. (Tahun : 2019)
Kementerian Keuangan sebagai instansi pemerintah yang strategis, memiliki banyak permasalahan yang dapat dijadikan sumber inspirasi untuk dikaji, ditelaah, dan diteliti. Pada tahun 2012 merupakan awal mula Kementerian Keuangan menggagas suatu forum yang dinamakan Regional Economist dan kemudian pada tahun 2015 forum tersebut menjadi Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK). Forum ini merupakan kumpulan dari ekonom yang berasal dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Dengan keberadaan FEKK ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah khususnya di bidang ekonomi, keuangan dan kebijakan fiskal.
Buku Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan Forum Ekonom Kementerian Keuangan ini berisikan rangkuman sumbangan pemikiran dari para ekonom tersebut. Terdapat dua topik utama yang menjadi perhatian untuk dibuat rekomendasi kebijakan yaitu kebijakan fiskal untuk mendorong stabilisasi neraca berjalan dan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan UMKM daerah.
