Kerja Sama Multilateral Indonesia di Sektor Keuangan

Dr.Adi Budiarso, FCPA (Aus) (Tahun: 2020)

Dalam rangka menindaklanjuti upaya reformasi sistem keuangan menuju stabilitas sistem keuangan, peningkatan peran Indonesia dalam kerja sama internasional secara bilateral, regional, dan multilateral akan menjadi faktor strategis guna mengembangkan kebijakan kerja sama keuangan internasional yang bermanfaat tidak hanya secara khusus bagi Indonesia, namun juga sebagai salah satu bentuk kontribusi Indonesia terhadap perekonomian global. Salah satu inisiatif penting Indonesia untuk melaksanakan tanggung jawab dalam melaksanakan politik luar negeri adalah melalui peningkatan kerja sama dengan berbagai mitra multilateral dan regional di berbagai sektor. Buku ini menyajikan berbagai rekomendasi yang disampaikan dalam berbagai artikel tentang kerja sama internasional Indonesia di sektor keuangan. Hal yang perlu diketahui sebagai dasar bagi implementasi kebijakan adalah permasalahan terkait governance dan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam isu-isu perubahan iklim serta dampak bagi Indonesia. Fokus lain dalam buku ini ialah adanya upaya kerja sama multilateral yang saat ini sedang dilakukan oleh Indonesia serta berbagai upaya kedepan guna meningkatkan intensitas dan kualitas dari kerja sama tersebut, serta pemaparan kerja sama Indonesia di berbagai forum keuangan internasional dimana Indonesia terlibat aktif di dalamnya. Selain itu buku ini mencoba mengeksplorasi the way forward dalam kerja sama keuangan internasional yang secara khusus membahas Langkah ke depan yang akan merujuk kepada dimensi baru dalam kerja sama multilateral dan regional menuju perwujudan dari Multilateralisme Baru (New Multilateralism). Dua hal yang akan secara khusus menjadi fokus pembahasan dalam edisi ini yaitu yang terkait dengan teknologi dan keberlanjutan. Diharapkan hal tersebut dapat menjadi salah satu trigger bagi pembaca untuk memunculkan ide-ide inovasi peningkatan kerja sama multilateral Indonesia serta dapat menjadi referensi utama dan pengantar menuju analisis isu-isu terkait kerja sama keuangan internasional yang lebih mendalam. BAB I DASAR-DASAR KERJA SAMA KEUANGAN INTERNASIONAL BAB II ISU TERKINI KERJA SAMA KEUANGAN INTERNASIONAL BAB III THE WAY FORWARD

Potret Ekonomi Indonesia 2019

Aktiva Primananda Hadiarta (Tahun: 2020)

Tahun 2019 telah kita tinggalkan. Begitu banyak kejadian penting yang turut mewarnai tantangan dan dinamika perekonomian Indonesia di sepanjang tahun 2019. Peristiwa domestik yang paling menarik tentunya adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang turut berkontribusi pada beberapa indikator pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, Indonesia juga dihadapkan pada sejumlah tantangan eksternal yang turut berdampak pada perekonomian domestik, seperti eskalasi perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, penurunan permintaan global, stagnasi harga komoditas dunia, serta krisis ekonomi dan ketegangan politik di sejumlah kawasan. Memasuki tahun 2020, ekonomi global masih penuh dengan ketidakpastian. Capaiandan tantangan ekonomi nasional pada tahun 2019 dapat dijadikan refleksi dan landasan dalam menentukan arah pergerakan ekonomi di tahun 2020, melalui formulasi kebijakan fiskal, opsi kebijakan moneter, psikologis pelaku pasar, keyakinan konsumen, minat investasi, serta ekspansi usaha. Maka dari itu, diperlukan suatu referensi data dan informasi, yang dapat menangkap wajah perekonomian Indonesia di sepanjang tahun 2019, yang mencakup indikator-indikator makro ekonomi, demografi,fiskal, sektor riil, serta sektor keuangan. Penyajian data dan informasi yang sederhana dan menarik dalam bentuk infografis dan narasi singkat, akan dapat membantu pembaca memahami informasi secara komprehensif dengan lebih mudah.

Pendanaan Publik Untuk Pengendalian Perubahan Iklim Indonesia Tahun 2016 - 2018

Badan Kebijakan Fiskal (Tahun: 2020)

Indonesia memiliki kerentanan yang cukup tinggi akan dampak perubahan iklim. Kerentanan tersebut tercermin melalui kenaikan peringkat Global Climate Risk Index (CRI) Indonesia selama dua dekade terakhir. Diproyeksikan pada tahun 2050 kerugian ekonomi yang terjadi akibat dampak perubahan iklim mencapai 1,4 persen dari nilai PDB saat ini. Menyadari risiko perubahan iklim yang semakin meningkat dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, Pemerintah Indonesia melakukan usaha pengendalian perubahan iklim termasuk di antaranya berkontribusi aktif pada perundingan dan pencapaian kesepakatan di tingkat global. Indonesia termasuk salah satu negara yang melakukan ratifikasi atas Protokol Kyoto (Kyoto Protocol) tahun 2004 serta Persetujuan Paris (Paris Agreement) tahun 2016. 

Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan Jilid 1

Editor: Riznaldi Akbar, Ph.D. (Tahun: 2019)

Kementerian Keuangan sebagai instansi pemerintah yang strategis, memiliki banyak permasalahan yang dapat dijadikan sumber inspirasi untuk dikaji, ditelaah, dan diteliti. Pada tahun 2012 merupakan awal mula Kementerian Keuangan menggagas suatu forum yang dinamakan Regional Economist dan kemudian pada tahun 2015 forum tersebut menjadi Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK). Forum ini merupakan kumpulan dari ekonom yang berasal dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Dengan keberadaan FEKK ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah khususnya di bidang ekonomi, keuangan dan kebijakan fiskal. Buku Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan Forum Ekonom Kementerian Keuangan ini berisikan rangkuman sumbangan pemikiran dari para ekonom tersebut. Terdapat dua topik utama yang menjadi perhatian untuk dibuat rekomendasi kebijakan yaitu kebijakan fiskal untuk mendorong stabilisasi neraca berjalan dan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan UMKM daerah.

Blending Islamic Finance and Impact Investing for the SDGs

Badan Kebijakan Fiskal (Tahun: 2019)

Voluminous previous studies show that zakah is able to reduce poverty and hence it is expected to minimize income inequality. At this point, there is one question remains, i.e., by how much level of Gini index can be reduced after zakah enforcement? Considering this gap of research, this study is proposed to capture the dynamic changes on Gini index after zakah enforcement. In this regards, zakah enforcement refers to a condition when zakah is received by all recipients. Since the existing economy is under interest-based system, thus there will be two scenarios in this research, i.e. the economy is run without and with zakah. From these two scenarios, it can be explored a potential reduction or increment on Gini index after zakah is disbursed to all recipients under interest-based system. This research fundamentally is an exploratory research; thus, many findings will be examined in the analysis. One of interesting findings is that in the long run only around 1 percent of total population own about 25 percent of total wealth in the economy without zakah. An Agentbased Computational Model (ABM) simulation will be employed to conduct the simulation. The application of ABM in this research is to bring the use of computational study as an alternative methodology to develop research in the area of Islamic economics.