Buku

Laporan Anggaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2018 - 2020

(Tahun : 2021)

Dalam upaya menanggulangi risiko dan dampak dari perubahan iklim, Pemerintah Indonesia telah berupaya mengeluarkan berbagai upaya salah satunya melalui komitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% dengan upaya nasional dan hingga 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030, yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC). Oleh karena itu, diperlukan upaya dari Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk mengefisiensikan anggaran publik yang telah ada, serta berinovasi untuk mencari sumber pendanaan lain untuk mencapai target penurunan emisi GRK di Indonesia.

Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM), Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Sustainable Development Financing Project, UNDP Indonesia telah melakukan pelaksanaan Penandaan Anggaran Perubahan Iklim/Climate Budget Tagging (CBT) di tingkat nasional. Laporan Anggaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2018-2020 merupakan publikasi kedua yang diterbitkan Kementerian Keuangan yang berisi penyampaian hasil dan analisis penandaan anggaran perubahan iklim yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada publik termasuk dampak
pandemi COVID-19 terhadap anggaran perubahan iklim di tahun 2020.

Baca   Download

Laporan Penandaan Anggaran Perubahan Iklim Daerah Tahun 2017 - 2020

(Tahun : 2021)

Dalam upaya menanggulangi risiko dan dampak dari perubahan iklim, Pemerintah Indonesia telah berupaya mengeluarkan berbagai upaya salah satunya melalui komitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% dengan upaya nasional dan hingga 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030, yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC). Oleh karena itu, diperlukan upaya dari Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk mengefisiensikan anggaran publik yang telah ada, serta berinovasi untuk mencari sumber pendanaan lain untuk mencapai target penurunan emisi GRK di Indonesia.

Mereplikasi keberhasilan CBT di tingkat nasional, maka pada tahun 2020 Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI telah menginisiasi penandaan anggaran perubahan iklim di tingkat daerah (regional climate budget tagging/RCBT) khususnya di 11 daerah yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Riau, Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Laporan Anggaran Perubahan Iklim di Tingkat Sub-nasional Tahun 2017-2020 di 11 daerah menjelaskan tentang dukungan Pemerintah Daerah untuk isu perubahan iklim termasuk evaluasi atas visi, misi dan arah kebijakan di dalam RPJMD masing-masing daerah, evaluasi atas output kegiatan dan anggaran, serta penilaian potensi kontribusi aksi penanganan perubahan iklim mitigasi dan adaptasi pada organisasi perangkat daerah.

 

Berikut link unduh : https://fiskal.id/laporandaerah

Catatan Linimasa Para Analis Muda

Dwi Anggi Novianti, Rizki Saputri, Ika Kartika Sari, Wignyo Parasian, Andi Yoga Trihartanto, Affan Hanif Imaduddin (Tahun : 2021)

Covid-19: Catatan Linimasa Analis Muda mencoba memotret perjalanan dunia dalam menghadapi pandemi Covid-19. Produk ini merupakan hasil kolaborasi analis-analis muda Badan Kebijakan Fiskal yang secara konsisten melakukan pemantauan wabah Covid-19 sejak awal tahun 2020, bahkan sebelum ditetapkan sebagai pandemi dan masih terkonsentrasi di Tiongkok. Begitu banyak hal penting yang muncul dari pemantauan tersebut sehingga sangat disayangkan jika tidak sampai ke publik secara luas. Melalui buku ini, para analis menuangkan hasil pemantauan- nya dengan bahasa populer—meski tetap berisi—sehingga buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca dari berbagai kalangan dan latar belakang ilmu.

Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim : Suatu Pengantar

Dr Adi Budiarso, FCPA (AUS) (Tahun : 2020)

Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat dan telah mengupayakan berbagai upaya nyata atas implementasi komitmen tersebut. Dalam rangka implementasi nyata atas komitmen tersebut, Indonesia juga telah Menyusun berbagai rencana aksi domestik guna mengurangi dampak negatif perubahan iklim. Implementasi atas berbagai inisiatif Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) tentunya membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai. Kementerian Keuangan termasuk secara khusus melalui BKF memiliki peran yang sangat besar dalam memobilisasi sumber pembiayaan perubahan iklim, baik yang bersumber dari sektor publik maupun swasta, dan dari pihak internasional maupun domestik. Mobilisasi sumber-sumber pembiayaan tersebut dapat diselaraskan dengan kebutuhan pencapaian tujuan dari upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pemenuhan kebutuhan pembiayaan ini harus dapat menjadi cerminan dari prioritas anggaran, kebijakan harga, dan peraturan finansial pasar. Untuk mencapainya diperlukan perumusan kebijakan pembiayaan perubahan iklim yang handal (reliable), menyeluruh (inclusive), serta mempertimbangkan dampak terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. 

Buku ini menyajikan berbagai hal terkait pelaksanaan peran mobilisasi sumber pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan pembiayaan perubahan iklim, dimana hal ini merupakan salah satu tantangan utama dalam mewujudkan berbagai rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Buku ini juga memberikan gambaran umum tentang isu perubahan iklim serta dampak bagi Indonesia yang dilanjutkan dengan hal-hal yang perlu diketahui sebagai dasar bagi implementasi kebijakan dalam bentuk kebijakan publik yang telah dan/atau akan diambil oleh Pemerintah di berbagai sektor. Secara khusus dipaparkan tentang perkembangan terkait dengan pembiayaan perubahan iklim yang responsive gender, terutama upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia. Pada bagian lain di buku ini juga dibahas tentang pentingnya upaya penguatan institusional berbagai pihak yang terlibat dalam pengurangan dampak perubahan iklim dan sumber-sumber alternative pembiayaan yang dapat tersedia. Dibagian akhir akan dijelaskan berbagai hal yang dapat dijadikan sebagai konsep untuk meng-address isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

BAB I DASAR-DASAR PERUBAHAN IKLIM

BAB II OPSI KEBIJAKAN ADAPTASI DAN MITIGASI

BAB III PERAN INSTITUSI DAN PEMBIAYAAN ALTERNATIF

BAB IV THE WAY FORWARD

Baca   Download

Kerja Sama Multilateral Indonesia di Sektor Keuangan

Dr.Adi Budiarso, FCPA (Aus) (Tahun : 2020)

Dalam rangka menindaklanjuti upaya reformasi sistem keuangan menuju stabilitas sistem keuangan, peningkatan peran Indonesia dalam kerja sama internasional secara bilateral, regional, dan multilateral akan menjadi faktor strategis guna mengembangkan kebijakan kerja sama keuangan internasional yang bermanfaat tidak hanya secara khusus bagi Indonesia, namun juga sebagai salah satu bentuk kontribusi Indonesia terhadap perekonomian global. Salah satu inisiatif penting Indonesia untuk melaksanakan tanggung jawab dalam melaksanakan politik luar negeri adalah melalui peningkatan kerja sama dengan berbagai mitra multilateral dan regional di berbagai sektor.

Buku ini menyajikan berbagai rekomendasi yang disampaikan dalam berbagai artikel tentang kerja sama internasional Indonesia di sektor keuangan. Hal yang perlu diketahui sebagai dasar bagi implementasi kebijakan adalah permasalahan terkait governance dan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam isu-isu perubahan iklim serta dampak bagi Indonesia. Fokus lain dalam buku ini ialah adanya upaya kerja sama multilateral yang saat ini sedang dilakukan oleh Indonesia serta berbagai upaya kedepan guna meningkatkan intensitas dan kualitas dari kerja sama tersebut, serta pemaparan kerja sama Indonesia di berbagai forum keuangan internasional dimana Indonesia terlibat aktif di dalamnya. Selain itu buku ini mencoba mengeksplorasi the way forward dalam kerja sama keuangan internasional yang secara khusus membahas Langkah ke depan yang akan merujuk kepada dimensi baru dalam kerja sama multilateral dan regional menuju perwujudan dari Multilateralisme Baru (New Multilateralism).

Dua hal yang akan secara khusus menjadi fokus pembahasan dalam edisi ini yaitu yang terkait dengan teknologi dan keberlanjutan. Diharapkan hal tersebut dapat menjadi salah satu trigger bagi pembaca untuk memunculkan ide-ide inovasi peningkatan kerja sama multilateral Indonesia serta dapat menjadi referensi utama dan pengantar menuju analisis isu-isu terkait kerja sama keuangan internasional yang lebih mendalam.

BAB I DASAR-DASAR KERJA SAMA KEUANGAN INTERNASIONAL

BAB II ISU TERKINI KERJA SAMA KEUANGAN INTERNASIONAL

BAB III THE WAY FORWARD

Baca   Download