Editor: Riznaldi Akbar dan Aktiva Primananda Hadiarta
Kementerian Keuangan sebagai instansi pemerintah yang strategis, memiliki banyak permasalahan yang dapat dijadikan sumber inspirasi untuk dikaji, ditelaah, dan diteliti. Pada tahun 2012 merupakan awal mula Kementerian Keuangan menggagas suatu forum komunikasi dengan para Ekonom dari berbagai Perguruan Tinggi ternama di Indonesia. Dengan keberadaan forum komunikasi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah khususnya di bidang ekonomi, keuangan, dan kebijakan fiskal.
Buku ini berisikan mengenai rangkuman sumbangan pemikiran dari para Ekonom yang berfokus pada topik “Upaya Peningkatan Produktivitas Indonesia untuk Menghindari Middle Income Trap� yang sangat penting bagi masa depan Indonesia dalam kaitannya dengan lanskap ketenagakerjaan dan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Terdapat tiga sub-topik yang menjadi perhatian untuk dibuat rekomendasi kebijakan, yaitu mengenai (1) Produktivitas sektor industri pengolahan, (2) Revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital, serta (3) Produktivitas tenaga kerja.
DAFTAR ISI:
Baca Download
Buku ini berisikan mengenai rangkuman sumbangan pemikiran dari para Ekonom yang berfokus pada topik “Perubahan Demografi, Transformasi Ekonomi, dan Implikasi Fiskal� yang sangat penting bagi masa depan Indonesia dalam kaitannya dengan lanskap demografis dan kondisi ekonomi saat ini. Hal tersebut sejalan dengan tema kegiatan Indonesia – Australia High Level Policy Dialogue (HLPD) Tahun 2019.
DAFTAR FORUM EKONOM
PRODUKTIVITAS: FAKTOR PENTING DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA
APAKAH INVESTASI HUMAN CAPITAL MAMPU MENDORONG PRODUKTIVITAS NASIONAL?
FAKTOR-FAKTOR PENDORONG PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DAN TANTANGANNYA DI INDONESIA
SImpulan dan Rekomendasi Kebijakan
Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 telah menjadi bencana kemanusiaan global dan berdampak pada perubahan tatanan kehidupan serta menurunnya kinerja ekonomi di sebagian besar negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Berbagai kebijakan pembatasan pergerakan dan aktivitas masyarakat yang dijalankan banyak negara untuk membendung masifnya penyebaran virus COVID-19, seperti travel ban, border shutdown, hingga berbagai tingkatan lockdown, telah menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi global, begitu pula pada perekonomian domestik.
Dalam upaya menanggulangi risiko dan dampak dari perubahan iklim, Pemerintah Indonesia telah berupaya mengeluarkan berbagai upaya salah satunya melalui komitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% dengan upaya nasional dan hingga 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030, yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC). Oleh karena itu, diperlukan upaya dari Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk mengefisiensikan anggaran publik yang telah ada, serta berinovasi untuk mencari sumber pendanaan lain untuk mencapai target penurunan emisi GRK di Indonesia.
Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM), Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Sustainable Development Financing Project, UNDP Indonesia telah melakukan pelaksanaan Penandaan Anggaran Perubahan Iklim/Climate Budget Tagging (CBT) di tingkat nasional. Laporan Anggaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2018-2020 merupakan publikasi kedua yang diterbitkan Kementerian Keuangan yang berisi penyampaian hasil dan analisis penandaan anggaran perubahan iklim yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada publik termasuk dampakpandemi COVID-19 terhadap anggaran perubahan iklim di tahun 2020.
Mereplikasi keberhasilan CBT di tingkat nasional, maka pada tahun 2020 Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI telah menginisiasi penandaan anggaran perubahan iklim di tingkat daerah (regional climate budget tagging/RCBT) khususnya di 11 daerah yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Riau, Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Laporan Anggaran Perubahan Iklim di Tingkat Sub-nasional Tahun 2017-2020 di 11 daerah menjelaskan tentang dukungan Pemerintah Daerah untuk isu perubahan iklim termasuk evaluasi atas visi, misi dan arah kebijakan di dalam RPJMD masing-masing daerah, evaluasi atas output kegiatan dan anggaran, serta penilaian potensi kontribusi aksi penanganan perubahan iklim mitigasi dan adaptasi pada organisasi perangkat daerah.
Berikut link unduh : https://fiskal.id/laporandaerah