Urbanization, Human Capital & Regional Development: The Indonesian Experiences

Parjiono, Mahpud Sujai & Arif Budi Rahman (Tahun: 2018)

Indonesian government recently deal with many important problems and issues such as urbanization, human capital, and regional development. Urbanization is one of the most common problems facing by developing countries and there is growing recognition among academicians, policy makers, and development practitioners that urbanization can help stimulating growth and development. Currently, nearly half of Indonesian's population lived in urban areas. The main cause of rapid urbanization is arguably driven by industrial activities and economic growth in several major cities, while at the same time the availability of jobs in rural areas is not attractive to young people.  Urbanization offers a wide-range of opportunities but on the other hand, it raises potential risks. The key challenge is not to control the pace of urbanization because urbanization  cannot be stopped, but rather to manage urbanization properly with adequate urban planning. If managed properly, urbanization offers many benefits.  Table of Contents: Chapter I: Urban and Sustainable Development Flood Loss Reduction through Early Warning: Evidence from Semarang City. Arif Budi Rahman Managing Urbanization Issues to Achieve Sustainable Development in Indonesia. Mahpud Sujai Waste Management and Its Utilization as One of the Energy Sources and ALternative Fuels: Case Study of Final Processing Place Suwung, Denpasar, Bali. Agunan P. Samosir Women's Environmental Literacy in Development of Human Capital for The Management of Household Waste. Donna Asteria, Herdis Herdiansyah, and Djoko Tri Haryanto Chapter II: Human Capital and Future of Works How Indonesian Human Resource Can Boost Digital Literacy in Indonesia. Yusuf Munandar Vocational Education in Indonesia: Its Problems and Incentives Needed. Abdul Aziz The Future of Indonesian Manufacturing Labor Force. Rita Helbra Tenrini and Wesly Febriyanta Chapter III: Financing and Regional Development Asset Securitization to Address Infrastructure Financing Gap in Indonesia. Adelia Surya Pratiwi and Andriansyah Evaluating Fiscal Incentives' Effectiveness for the Tourism Special Economic Zone: Case of Tanjung Lesung. Irwanda Wisnu Wardana Analysis of Fincancing Alternatives to Develop Sustainable Tourism in Indonesia. Mahfud Sujai Climate Change Adaptation in the Tourism Sector: The Indonesian Case. Arif Budi Rahman and Praptono Djunedi

Bunga Rampai "Disruptive Mindset Sektor Jasa Keuangan"

Syahrir Ika dan Suparman Zen Kemu (Tahun: 2018)

Sektor Jasa Keuangan (financial sectors) memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Selain sebagai perantara keuangan untuk mempertemukan pihak - pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus units) dengan mereka yang membutuhkan dana (deficit units), sektro ini juga menyediakan berbagai pelayanan atau jasa keuangan, seperti perlindungan risiko (bisnis maupun jiwa), pembiayaan melalui pasar modal, pelayanan modal ventura, pelayanan dana pensiun, serta pelayanan lain, seperi pegadaian, pembiayaan ekspor, koperasi, pelayanan keuangan tanpa kantor (laku pandai), dan sebagainya. Dengan peran ini, sektor jasa keuangan merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja, mendorong investasi, dan pertumbuhan ekonomi.  Sekor jasa keuangan merupakan salah satu faktor penguat fundamental ekonomi, sehingga harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Namun, saat ini pelayanan di sektor jasa keuangan belum memadai. Hal ini terlihat dari pendalaman pasar keuangan Indonesia yang masih rendah. Hal tersebut terjadi karena kurangnya inovasi dalam menawarkan model - model bisnis yang kreatif dan lemahnya kemampuan manajerial para manajer. Kondisi ini akan mempersulit pemerintah dan dunia usaha dalam memenuhi kebutuhan pendanaan investasi.  Untuk keluar dari persoalan tersebut, perlu ada inovasi, baik dari otoritas maupun pelaku usaha sektor jasa keuangan itu sendiri. Harus ada mindset baru untuk mendobrak mindset lama. Inilah yang disebut "disruptive mindset". Daftar Isi: 1. Pemanfaatan Potensi Wakaf Sebagai Instrumen Pendorong Pengembangan Sukuk di Indonesia. Lokot Zein Nasution 2. Pasar Modal Indonesia: Perkembangan dan Permasalahan. Suparman Zen Kemu 3. Pergulatan Asuransi Syariah di Indonesia. Muhammad Afdi Nizar 4. Peningkatan Keuangan Inklusif di Indonesia Melalui Fintech Syariah. Tri Achya Ngasuko 5. Analisis Investasi dan Pembiayaan Syariah Pada Sektor Pertanian dan Bagaimana Peran Kebijakan Fiskal. Abdul Aziz 6. Kontroversi Mata Uang Digital. Muhammad Afdi Nizar 7. Korelasi Pasar Modal dan Pasar Barang: Transmisi Indeks Harga Saham ke Indeks Harga Konsumen. Yoopi Abimanyu

Kebijakan Ekonomi Untuk Mendorong Pertumbuhan dan Menjaga Stabilitas

Editor: Rudi Handoko (Tahun: 2018)

Tahun 2017 merupakan tahun yang penuh dengan dinamika dan interaksi kebijakan ekonomi. Dari sisi kebijakan fiskal, pada awal 2017, pemerintah melanjutkan kebijakan amnesti pajak periode III yang berakhir pada 31 Maret 2017. Kebijakan amnseti pajak ini menjadi penting dalam rangka memperluas basis pajak sehingga kedepannya rasio pajak terhadap PDB akan semakin meningkat yang sangat diperlukan untuk membiayai program - program pembangunan. Sementara itu, defisit APBN masih tetap terjaga di bawah 3% dari PDB sesuai dengan amanat Undang - Undang. Kemudia, rasio utang pemerintah terhadap PDB tetap terjaga di bawah 30%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang ekspansif telah dikelola secara hati - hati (prudent). Dari sisi kebijakan moneter, pada tahun 2017 Bank Indonesia melanjutkan pelonggaran kebijakan moneter secara hati - hati. Dari sisi kebijakan sektor riil, pemerintah juga melanjutkan paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan selama tahun 2015 dan 2016 dengan meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid XV dan XVI selama tahun 2017. Kebijakan sektor keuangan lebih memfokuskan pada bagaimana menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong perekonomian nasional dimana peranan perbankan nasional menjadi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi pada dasarnya merupakan interaksi yang dinamis dan sinergis antara empat kebijakan ekonomi utama yaitu kebijakan fiskal dan moneter serta kebijakan di sektor keuangan dan sektor riil. Interaksi tersebut bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif adil dan merata serta menjaga stabilitas. Bunga rampai yang berjudul "Kebijakan Ekonomi untuk Mendorong Pertumbuhan dan Menjaga Stabilitas" ini berusahan menyampaiakan berbagai kajian yang mewakili masing - masing kebijakan ekonomi di atas.  Daftar Isi: 1. Hubungan Antara E-Commerce dengan Sektor Logistik dan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia. Cornelius Tjahjaprijadi 2. Menentukan Karakteristik Teknologi dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas Faktor Produksi Indonesia. Yusuf Munandar 3. Memetakan Produktivitas Faktor Produksi Indonesia di Antara Negara ASEAN-7. Yusuf Munandar 4. Analisis Efektivitas Administrasi Perpajakan Indonesia dalam Perspektif Kelembagaan. Diani Widiastuti, Davin Andika dan M. Zainul Abidin 5. Outlook Penurunan Produksi Minyak dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia. Asep Nurwanda dan Hilda Choirunnisah 6. Korelasi Defisit Transaksi Berjalan Indonsia, Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal. Yoopi Abimanyu 7. Prospek Perbankan Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Noeroso L. Wahyudi  8. Pengendalian Aliran Modal. Yoopi Abimanyu

Seri Analisis Kebijakan Fiskal: Kebijakan Multilateral Dan Pembangunan Ekonomi Indonesia

(Tahun: 2018)

Buku ini dapat menyajikan berbagai insight atau sudut pandang bagi para pembaca terkait kebijakan multilateral dan pembangunan ekonomi di Indonesia, serta mengingat pentingnya isu-isu perekonomian global untuk dapat diakses oleh publik karena besarnya dampak isu tersebut terhadap kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Dalam konteks multilateral, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menjadi unit yang bertanggung jawab terhadap kesuksesan Indonesia dalam menangani isu-isu multilateral. Berbagai forum utama yang ditangani adalah Forum G20, World Bank, IMF, ADB, IDB, dan lembaga multilateral lainnya. Lembaga multilateral menjadi forum keputusan antarbangsa khususnya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Terkait gagasan-gagasan analisis dan kajian yang telah dipilih dalam buku ini, beberapa analisis dan kajian telah disajikan dengan apik yang terbungkus dalam sembilan judul kajian dengan spektrum yang cukup lengkap. Daftar Isi : BAB I Kerja Sama Multilateral dan Manfaatnya Bagi Indonesia Analisis atas Manfaat Keanggotaan Indonesia pada Development Centre (DC) OECD. Mahpud Sujai dan Yana Taryana. Mengatasi Dampak Negatif Liberalisasi Perdagangan Internasional. Yusuf Munandar. Keikutsertaan Indonesia dalam BEPS Action Plan dan Urgensinya dalam Menggali Potensi Penerimaan Pajak. Sigit Setiawan. BAB II Keterlibatan Indonesia di Kancah Perekonomian Global Analisis Besaran Kontribusi Indonesia untuk Lembaga Keuangan Internasional: Studi Kasus Internasional Development Association (IDA) 18 Replenishment. Mahpud Sujai. Kebijakan Pertukaran Informasi Perpajakan dan Investasi Negara-Negara G20 di Indonesia. Peran International Donor Funding dalam Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia. Arif Budi Rahman. BAB III Dampak Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Komiten Pinjaman Bank Dunia, dan Kebijakan Pemerintah. Suparman Zen Kemu. Mendorong Peran Investasi Swasta Melalui Global Innitiative untuk Meningkatkan Penyediaan Pelayanan Publik di Indonesia. Rita Helbra Tenrini. Analisis Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Maju Pasca Krisis Keuangan Global dan Dampaknya terhadap Indonesia. Rudi Handoko.

Aspek Fiskal Bisnis Hulu Migas

Editor: Rofyanto Kurniawan & Hidayat Amir (Tahun: 2017)

Buku ini menjadi dokumentasi dan sarana publikasi atas kajian mengenai perubahan besar yang terjadi dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah kontribusi Migas dalam APBN. Kontribusi Migas bagi pendapatan negara merosot tajam. Terdapat dua faktor utama yang mengakibatkan penurunan kontribusi penerimaan ini: (1) harga migas dunia yang anjlok, dan (2) produksi minyak nasional yang mengalami trend penurunan. Selain fenomena tersebut di atas, buku ini juga menyoroti fenomena cost recovery yang nilainya meningkat sementara lifting produksi minyak sedang mengalami penurunan. Melihat fenomena ini para peneliti di Pusat Kebijakan APBN melakukan studi untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif terkait aspek fiskal bisnis hulu migas. Dinamika Bisnis Hulu Migas dalam hubungannya dengan negara memberikan perspektif menarik untuk didiskusikan terutama terkait aspek fiskalnya untuk memenuhi tujuan bernegara. Pertanyaan sederhana: “Apakah sektor migas telah memberikan kontribusi terbaik bagi fiskal?” ternyata tidak mudah untuk dijawab. Buku ini hanya sebagian kecil kepedulian dari peneliti di Badan Kebijakan Fiskal untuk memberikan kontribusi diskusi konstruktif untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut.  DAFTAR ISI: 1. Kontribusi Minyak Bagi Perekonomian Indonesia. Hidayat Amir 2. Dinamika Penerimaan Negara Sektor Migas. Praptono Djunedi 3. Potret Dan Tantangan Migas Indonesia. Tri Wibowo 4. Analisis Pemilihan Skema Fiskal Bisnis Hulu Migas. Abdul Aziz 5. Cost Recovery Dan Kondisi Proyek Hulu Migas Nasional. Anda Nugroho 6. Kondisi Cost Recovery Dan Penerimaan Negara Dari Sektor Migas. Eko Wicaksono 7. Migas: Antara Indonesia Dan Malaysia. Tri Wibowo 8. Production Sharing Contract Dan Cost Recovery: Perjanjian Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi. Akhmad Yasin 9. Menakar Potensi Manfaat Dan Kerugian Psc Gross Split Bagi APBN. Abdul Aziz 10. Perkembangan Pengaturan Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi di Indonesia. Akhmad Yasin 11. Hambatan Investasi Sektor Hulu Migas di Indonesia. Praptono Djunedi 12. Meningkatkan Produksi Minyak Nasional: Mungkinkah? Hidayat Amir