Kementerian Keuangan sebagai instansi pemerintah yang strategis, memiliki banyak permasalahan yang dapat dijadikan sumber inspirasi untuk dikaji, ditelaah, dan diteliti. Pada tahun 2012 merupakan awal mula Kementerian Keuangan menggagas suatu forum yang dinamakan Regional Economist dan kemudian pada tahun 2015 forum tersebut menjadi Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK). Forum ini merupakan kumpulan dari ekonom yang berasal dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Dengan keberadaan FEKK ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah khususnya di bidang ekonomi, keuangan dan kebijakan fiskal.
Buku Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan Forum Ekonom Kementerian Keuangan ini berisikan rangkuman sumbangan pemikiran dari para ekonom tersebut. Terdapat dua topik utama yang menjadi perhatian untuk dibuat rekomendasi kebijakan yaitu kebijakan fiskal untuk mendorong stabilisasi neraca berjalan dan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan UMKM daerah.
Baca Download
Salah satu tantangan utama pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara saat ini adalah penghimpunan pendapatan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak. Rendahnya tax ratio menunjukkan bahwa pemerintah masih harus bekerja keras meningkatkan kemampuan menghimpun penerimaan negara melalui perbaikan sistem administrasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan perumusan kebijakan yang tepat.Â
Penyusunan suatu kebijakan yang kredibel haruslah berdasarkan hasil pengkajian, penelitian (research based policy) dan proses public hearing melalui diskusi yang melibatkan para pemangku kepentingan dan akademisi. Selanjutnya, kebijakan disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada publik untuk memastikan partisipasi aktif seluruh elemen yang terdampak oleh kebijakan tersebut.Â
Buku ini menggambarkan diskusi yang terjadi dalam proses perumusan sebuah kebijakan. Analisis dari sisi teori, ekonomi makro, praktik - praktik yang berlaku umum, hingga analisis data mikro dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintah telah mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan suatu kebijakan.
Daftar isi:
1. Persoalan Penerimaan Negara dari Sektor Pertambangan. A. Rinto Pudyantoro
2. Coal Taxation Regime on Australian, Chinese and Indonesian: Which One is More Attractive? Firmansyah H.S., Hadi Setiawan dan Singgih Ripat
3. Penerapan Model Input - Output dalam Analisis Sektor Ekstraktif Pertambangan Indonesia. Milson Febriyadi
4. Implikasi Klausul Branch Profit Tax dalam Tax Treaty: Contoh Kasus pada Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi. Chintya Pramasanti
5. Batu Bara: Dampak Negatif terhadap Lingkungan dan Kajian Kelayakannya Menjadi Barang Kena Cukai. Budhi SetyawanÂ
6. Insentif Fiskal atas Sovereign Wealth Funds: Menarik Dana Abadi Hasil Minyak Bumi untuk Pembangunan Infrastruktur Indonesia. Zainul Arifin
7. Optimalisasi Perpajakan dan Relevansinya dalam Perumusan Kebijakan. B. Raksaka Mahi
8. Analisis Ekonomi Indonesia - Singapura: Perlukan Renegosiasi Tax Treaty? Sofia A. Damayanty dan Suska
9. Menimbang Risiko Pengenaan Pajak Laba Ditahan pada Badan Usaha Perseroan Terbatas. Mohamad Nasir
10. Pajak Penjualan Barang Mewah: Konsep dan Perkembangan Pelaksanaannya di Indonesia. Suska
11. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Jasa Indonesia di Antara Negara ASEAN. Ami Muslich
12. Analisis Insentif Fiskal untuk Yacht. Purwoko
13. Laporan Belanja Perpajakan: Sejarah dan Aplikasinya di Indonesia. Pande Putu Oka Kusumawardani
Indonesian government recently deal with many important problems and issues such as urbanization, human capital, and regional development. Urbanization is one of the most common problems facing by developing countries and there is growing recognition among academicians, policy makers, and development practitioners that urbanization can help stimulating growth and development. Currently, nearly half of Indonesian's population lived in urban areas. The main cause of rapid urbanization is arguably driven by industrial activities and economic growth in several major cities, while at the same time the availability of jobs in rural areas is not attractive to young people.
Urbanization offers a wide-range of opportunities but on the other hand, it raises potential risks. The key challenge is not to control the pace of urbanization because urbanization cannot be stopped, but rather to manage urbanization properly with adequate urban planning. If managed properly, urbanization offers many benefits.
Table of Contents:
Chapter I: Urban and Sustainable Development
Chapter II: Human Capital and Future of Works
Chapter III: Financing and Regional Development
Sektor Jasa Keuangan (financial sectors) memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Selain sebagai perantara keuangan untuk mempertemukan pihak - pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus units) dengan mereka yang membutuhkan dana (deficit units), sektro ini juga menyediakan berbagai pelayanan atau jasa keuangan, seperti perlindungan risiko (bisnis maupun jiwa), pembiayaan melalui pasar modal, pelayanan modal ventura, pelayanan dana pensiun, serta pelayanan lain, seperi pegadaian, pembiayaan ekspor, koperasi, pelayanan keuangan tanpa kantor (laku pandai), dan sebagainya. Dengan peran ini, sektor jasa keuangan merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja, mendorong investasi, dan pertumbuhan ekonomi.
Sekor jasa keuangan merupakan salah satu faktor penguat fundamental ekonomi, sehingga harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Namun, saat ini pelayanan di sektor jasa keuangan belum memadai. Hal ini terlihat dari pendalaman pasar keuangan Indonesia yang masih rendah. Hal tersebut terjadi karena kurangnya inovasi dalam menawarkan model - model bisnis yang kreatif dan lemahnya kemampuan manajerial para manajer. Kondisi ini akan mempersulit pemerintah dan dunia usaha dalam memenuhi kebutuhan pendanaan investasi.
Untuk keluar dari persoalan tersebut, perlu ada inovasi, baik dari otoritas maupun pelaku usaha sektor jasa keuangan itu sendiri. Harus ada mindset baru untuk mendobrak mindset lama. Inilah yang disebut "disruptive mindset".
Daftar Isi:
1. Pemanfaatan Potensi Wakaf Sebagai Instrumen Pendorong Pengembangan Sukuk di Indonesia. Lokot Zein Nasution
2. Pasar Modal Indonesia: Perkembangan dan Permasalahan. Suparman Zen Kemu
3. Pergulatan Asuransi Syariah di Indonesia. Muhammad Afdi Nizar
4. Peningkatan Keuangan Inklusif di Indonesia Melalui Fintech Syariah. Tri Achya Ngasuko
5. Analisis Investasi dan Pembiayaan Syariah Pada Sektor Pertanian dan Bagaimana Peran Kebijakan Fiskal. Abdul Aziz
6. Kontroversi Mata Uang Digital. Muhammad Afdi Nizar
7. Korelasi Pasar Modal dan Pasar Barang: Transmisi Indeks Harga Saham ke Indeks Harga Konsumen. Yoopi Abimanyu
Tahun 2017 merupakan tahun yang penuh dengan dinamika dan interaksi kebijakan ekonomi. Dari sisi kebijakan fiskal, pada awal 2017, pemerintah melanjutkan kebijakan amnesti pajak periode III yang berakhir pada 31 Maret 2017. Kebijakan amnseti pajak ini menjadi penting dalam rangka memperluas basis pajak sehingga kedepannya rasio pajak terhadap PDB akan semakin meningkat yang sangat diperlukan untuk membiayai program - program pembangunan.
Sementara itu, defisit APBN masih tetap terjaga di bawah 3% dari PDB sesuai dengan amanat Undang - Undang. Kemudia, rasio utang pemerintah terhadap PDB tetap terjaga di bawah 30%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang ekspansif telah dikelola secara hati - hati (prudent). Dari sisi kebijakan moneter, pada tahun 2017 Bank Indonesia melanjutkan pelonggaran kebijakan moneter secara hati - hati. Dari sisi kebijakan sektor riil, pemerintah juga melanjutkan paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan selama tahun 2015 dan 2016 dengan meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid XV dan XVI selama tahun 2017. Kebijakan sektor keuangan lebih memfokuskan pada bagaimana menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong perekonomian nasional dimana peranan perbankan nasional menjadi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan ekonomi pada dasarnya merupakan interaksi yang dinamis dan sinergis antara empat kebijakan ekonomi utama yaitu kebijakan fiskal dan moneter serta kebijakan di sektor keuangan dan sektor riil. Interaksi tersebut bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif adil dan merata serta menjaga stabilitas.
Bunga rampai yang berjudul "Kebijakan Ekonomi untuk Mendorong Pertumbuhan dan Menjaga Stabilitas" ini berusahan menyampaiakan berbagai kajian yang mewakili masing - masing kebijakan ekonomi di atas.
1. Hubungan Antara E-Commerce dengan Sektor Logistik dan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia. Cornelius Tjahjaprijadi
2. Menentukan Karakteristik Teknologi dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas Faktor Produksi Indonesia. Yusuf Munandar
3. Memetakan Produktivitas Faktor Produksi Indonesia di Antara Negara ASEAN-7. Yusuf Munandar
4. Analisis Efektivitas Administrasi Perpajakan Indonesia dalam Perspektif Kelembagaan. Diani Widiastuti, Davin Andika dan M. Zainul Abidin
5. Outlook Penurunan Produksi Minyak dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia. Asep Nurwanda dan Hilda Choirunnisah
6. Korelasi Defisit Transaksi Berjalan Indonsia, Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal. Yoopi Abimanyu
7. Prospek Perbankan Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Noeroso L. Wahyudi
8. Pengendalian Aliran Modal. Yoopi Abimanyu