BUNGA RAMPAI REKOMENDASI KEBIJAKAN - EDISI 2: Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2019

(Tahun: 2021)

Editor: Riznaldi Akbar dan Aktiva Primananda Hadiarta Kementerian Keuangan sebagai instansi pemerintah yang strategis, memiliki banyak permasalahan yang dapat dijadikan sumber inspirasi untuk dikaji, ditelaah, dan diteliti. Pada tahun 2012 merupakan awal mula Kementerian Keuangan menggagas suatu forum komunikasi dengan para Ekonom dari berbagai Perguruan Tinggi ternama di Indonesia. Dengan keberadaan forum komunikasi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah khususnya di bidang ekonomi, keuangan, dan kebijakan fiskal. Buku ini berisikan mengenai rangkuman sumbangan pemikiran dari para Ekonom yang berfokus pada topik “Upaya Peningkatan Produktivitas Indonesia untuk Menghindari Middle Income Trap� yang sangat penting bagi masa depan Indonesia dalam kaitannya dengan lanskap ketenagakerjaan dan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Terdapat tiga sub-topik yang menjadi perhatian untuk dibuat rekomendasi kebijakan, yaitu mengenai (1) Produktivitas sektor industri pengolahan, (2) Revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital, serta (3) Produktivitas tenaga kerja. DAFTAR ISI: DAFTAR FORUM EKONOM APAKAH PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN NASIONAL SUDAH OPTIMAL IMPLIKASI PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA INDONESIA TERHADAP KEBIJAKAN FISKAL DAN EKONOMI PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS DINAMIS INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN DI INDONESIA INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN KALENG: STRATEGI PENINGKATAN KINERJA EKSPOR INDUSTRI IKAN KALENG, KOTA BITUNG, SULAWESI UTARA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DI INDONESIA TANTANGAN SDM MENUJU REVOLUSI INDUSTRI 40 KESIAPAN TENAGA KERJA INDONESIA MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 MEMPERSIAPKAN TENAGA KERJA INDUSTRIAL MEMASUKI INDUSTRI 4.0 DAMPAK E-COMMERCE TERHADAP OUTPUT NASIONAL, PERMINTAAN TENAGA KERJA, PENGANGGURAN, DAN STRUKTUR UPAH TENAGA KERJA PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DI INDONESIA TANTANGAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA INDONESIA STRATEGI PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI INOVASI KETENAGAKERJAAN UNTUK PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA INDONESIA KESENJANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DAN TINGKAT UPAH DI INDONESIA PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL DAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TERHADAP PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DI PROVINSI BANTEN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA INDONESIA DAN KAWASAN ASEAN PERBANDINGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA INDONESIA DAN NEGARA ASEAN DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI 

CARA INDONESIA MENANGANI PANDEMI COVID-19 DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN

Anton Gunawan & Syahrir Ika (Tahun: 2021)

Kasus Pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 mengakibatkan adanya penurunan kondisi perekonomian, peningkatan kemiskinan dan pengangguran, serta respons kebijakan fiskal, moneter dan sektor keuangan berbagai negara di dunia. Kementerian Keuangan, khususnya Badan Kebijakan Fiskal menjadi bagian yang merumuskan berbagai kebijakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional akibat dari pandemi Covid-19. Pemerintah terus melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan efektifitas berbagai program penanganan Covid-19 serta terus melakukan perbaikan agar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan dunia usaha. Buku yang diinisiasi oleh para peneliti di Badan Kebijakan Fiskal ini menyajikan analisis mengenai begitu besarnya dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 dan bagaimana pemerintah Indonesia menangani pandemi tersebut dan mendorong pemulihan ekonomi. Berbagai dinamika dan perkembangan kebijakan pemulihan ekonomi nasional serta implementasinya disajikan dalam buku ini sebagai dokumentasi pengalaman dan pengetahuan, dan untuk memberikan gambaran seberapa besar dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor keuangan dan perekonomian Indonesia.

KAPITA SELEKTA: tujuan pembangungunan berkelanjutan di Indonesia

Dr. Adi Budiarso, FCPA & Mahpud Sujai (Tahun: 2021)

Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari 17 tujuan, diantaranya menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, Kesehatan, Pendidikan, kesetaraan gender, serta perubahan iklim. Kementerian Keuangan selaku bagian dari Pemerintah pun berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, salah satunya dengan upaya keikutsertaan dalam kemitraan global melalui kerjasama multilateral dan perubahan iklim dalam mengimplementasikan dan merevitalisasi tujuan pembangunan berkelanjutan. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) selaku unit organisasi di bawah Kementerian Keuangan menjadi salah satu institusi yang berperan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan merumuskan kebijakan fiskal yang pro-poor, pro-growth, dan pro-environment. Selain itu, BKF juga berperan untuk mendorong kepentingan Indonesia dalam kebijakan ekonomi, pembangunan dan perubahan iklim di tingkat global. Buku ini membahas berbagai artikel terkait dengan fakta dan kondisi isu-isu pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang merupakan tujuan global yang dicanangkan secara resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 September 2015. Buku ini terdiri dari tiga bagian, yaitu (1) Strategi dan Peran Pemerintah yang berisikan pembahasan terkait inovasi pelayanan publik, strategi menurunkan angka stunting di Indonesia dengan melalui peta status gizi masyarakat, kesetaraan gender dalam pasarl serta peningkatan daya saing industry melalui kebijakan upah minimum propinsi; (2) Optimalisasi Pembangunan Sektoral yang membahas terkait inklusifitas sektor pendidikan pada tahun 2010-2018, upaya dalam memerangi kemiskinan petani, pengembangan energi terbarukan, serta peluang dan tantangan wirausaha digital perempuan; dan (3) Perubahan Iklim dan Energi Hijau yang membahas mengenai belanja pemerintah untuk perubahan iklim di Indonesia yang menjadi agenda 2030, pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia, pengelolaan sampah di Indonesia, serta pengembangan transfer fiskal berbasis ekologi dari pinggiran Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE). Buku ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada publik terkait berbagai upaya yang sudah dan akan dilakukan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. DAFTAR ISI: BAGIAN I – STRATEGI DAN PERAN PEMERINTAH BAB 1 INOVASI PELAYANAN PUBLIK UNTUK MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA BAB 2 STRATEGI MENURUNKAN ANGKA STUNTING DI INDONESIA LEWAT PETA STATUS GIZI MASYARAKAT BAB 3 KESETARAAN GENDER DALAM PASAR TENAGA KERJA BAB 4 PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI MELALUI KEBIJAKAN UPAH MINIMUM PROPINSI BAGIAN II – OPTIMALISASI PEMBANGUNAN SEKTORAL BAB 1 ANALISIS INKLUSIFITAS SEKTOR PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2010-2018 BAB 2 UPAYA MEMERANGI KEMISKINAN PETANI MELALUI SUBSIDI PREMI SWADAYA PETANI KECIL MISKIN DALAM ASURANSI USAHA TANI PADI BAB 3 PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA BAGIAN III – PERUBAHAN IKLIM DAN ENERGI HIJAU BAB 1 MENUJU AGENDA 2030: BELANJA PEMERINTAH UNTUK PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA BAB 2 PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU (GREEN GROWTH) DI INDONESIA BAB 3 PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA: IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAH SAMPAH MENJADI ENERGI LISTRIK BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN BAB 4 MENGEMBANGKAN TRANSFER FISKAL BERBASIS EKOLOGI DARI PINGGIRAN TRANSFER ANGGARAN PROVINSI BERBASIS EKOLOGI (TAPE) DAN TURUNAN-TURUNANNYA

Potret Ekonomi Indonesia 2019

Aktiva Primananda Hadiarta (Tahun: 2020)

Tahun 2019 telah kita tinggalkan. Begitu banyak kejadian penting yang turut mewarnai tantangan dan dinamika perekonomian Indonesia di sepanjang tahun 2019. Peristiwa domestik yang paling menarik tentunya adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang turut berkontribusi pada beberapa indikator pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, Indonesia juga dihadapkan pada sejumlah tantangan eksternal yang turut berdampak pada perekonomian domestik, seperti eskalasi perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, penurunan permintaan global, stagnasi harga komoditas dunia, serta krisis ekonomi dan ketegangan politik di sejumlah kawasan. Memasuki tahun 2020, ekonomi global masih penuh dengan ketidakpastian. Capaiandan tantangan ekonomi nasional pada tahun 2019 dapat dijadikan refleksi dan landasan dalam menentukan arah pergerakan ekonomi di tahun 2020, melalui formulasi kebijakan fiskal, opsi kebijakan moneter, psikologis pelaku pasar, keyakinan konsumen, minat investasi, serta ekspansi usaha. Maka dari itu, diperlukan suatu referensi data dan informasi, yang dapat menangkap wajah perekonomian Indonesia di sepanjang tahun 2019, yang mencakup indikator-indikator makro ekonomi, demografi,fiskal, sektor riil, serta sektor keuangan. Penyajian data dan informasi yang sederhana dan menarik dalam bentuk infografis dan narasi singkat, akan dapat membantu pembaca memahami informasi secara komprehensif dengan lebih mudah.

Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim : Suatu Pengantar

Dr Adi Budiarso, FCPA (AUS) (Tahun: 2020)

Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat dan telah mengupayakan berbagai upaya nyata atas implementasi komitmen tersebut. Dalam rangka implementasi nyata atas komitmen tersebut, Indonesia juga telah Menyusun berbagai rencana aksi domestik guna mengurangi dampak negatif perubahan iklim. Implementasi atas berbagai inisiatif Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) tentunya membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai. Kementerian Keuangan termasuk secara khusus melalui BKF memiliki peran yang sangat besar dalam memobilisasi sumber pembiayaan perubahan iklim, baik yang bersumber dari sektor publik maupun swasta, dan dari pihak internasional maupun domestik. Mobilisasi sumber-sumber pembiayaan tersebut dapat diselaraskan dengan kebutuhan pencapaian tujuan dari upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pemenuhan kebutuhan pembiayaan ini harus dapat menjadi cerminan dari prioritas anggaran, kebijakan harga, dan peraturan finansial pasar. Untuk mencapainya diperlukan perumusan kebijakan pembiayaan perubahan iklim yang handal (reliable), menyeluruh (inclusive), serta mempertimbangkan dampak terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia.  Buku ini menyajikan berbagai hal terkait pelaksanaan peran mobilisasi sumber pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan pembiayaan perubahan iklim, dimana hal ini merupakan salah satu tantangan utama dalam mewujudkan berbagai rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Buku ini juga memberikan gambaran umum tentang isu perubahan iklim serta dampak bagi Indonesia yang dilanjutkan dengan hal-hal yang perlu diketahui sebagai dasar bagi implementasi kebijakan dalam bentuk kebijakan publik yang telah dan/atau akan diambil oleh Pemerintah di berbagai sektor. Secara khusus dipaparkan tentang perkembangan terkait dengan pembiayaan perubahan iklim yang responsive gender, terutama upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia. Pada bagian lain di buku ini juga dibahas tentang pentingnya upaya penguatan institusional berbagai pihak yang terlibat dalam pengurangan dampak perubahan iklim dan sumber-sumber alternative pembiayaan yang dapat tersedia. Dibagian akhir akan dijelaskan berbagai hal yang dapat dijadikan sebagai konsep untuk meng-address isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. BAB I DASAR-DASAR PERUBAHAN IKLIM BAB II OPSI KEBIJAKAN ADAPTASI DAN MITIGASI BAB III PERAN INSTITUSI DAN PEMBIAYAAN ALTERNATIF BAB IV THE WAY FORWARD