GrowLab: Masuk ke Dapur Kebijakan untuk Melihat Ekonomi dengan Cara Baru

Alfinnadzifah & Zahra Rizky Fadilah (Tahun: 2026)

Buku ini berawal dari satu masalah yang cukup sederhana: ekonomi sering terasa lebih menakutkan daripada seharusnya.Ada angka, grafik, dan istilah yang kadang baru selesai dibaca saja sudah membuat kita ingin membacanya sekali lagi.Lalu kami melihat sesuatu yang menarik di GrowLab.Orang-orang yang awalnya merasa ekonomi bukan dunianya mulai bertanya. Mereka mencoba membagi anggaran, memperdebatkan pilihan, menjalankan model, melihat hasilnya, lalu kadang menemukan bahwa pilihan yang lima menit sebelumnya terasa sangat masuk akal ternyata punya konsekuensi yang tidak terpikirkan.Ada yang bingung. Ada yang berbeda pendapat. Ada yang harus mengubah pilihannya.Dan justru di situlah proses belajarnya terjadi. Pengalaman peserta GrowLab berulang kali menunjukkan bahwa yang membekas bukan hanya istilah atau angka, melainkan kesempatan untuk melihat kebijakan dari sudut yang sebelumnya tidak terlihat dan mencoba berpikir seperti orang yang harus mengambil keputusan.Dari sana muncul pertanyaan: bisakah pengalaman seperti itu dibawa ke dalam sebuah buku?Maka buku ini tidak kami susun sebagai kumpulan definisi ekonomi. Kami mencoba membuat pembaca berjalan dari hal yang sudah akrab menuju hal yang mungkin belum akrab. Dari kopi menuju PDB. Dari satu sektor menuju hubungan antarsektor. Dari angka anggaran menuju pertanyaan yang jauh lebih sulit: kalau uangnya terbatas, apa yang harus dipilih?Kami juga sengaja tidak selalu buru-buru memberikan jawaban.Kadang pembaca akan diajak menebak dulu. Memilih dulu. Belum tentu tepat.Karena kebijakan publik memang jarang sesederhana mencari satu jawaban yang paling benar. Ada tujuan, data, keterbatasan, asumsi, trade-off, dan banyak orang yang melihat persoalan yang sama dari tempat yang berbeda.Buku ini tentu tidak lahir sendirian. Ada materi, diskusi, simulasi, pengalaman penyelenggaraan GrowLab, serta cerita para peserta yang ikut membentuknya. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membangun GrowLab, berbagi pengetahuan, berdiskusi, mencoba, bertanya, mengkritik, dan memberi ruang agar proses belajar ini terus berkembang.Dan untuk kamu yang sekarang memegang buku ini: tidak perlu khawatir kalau ekonomi belum terasa seperti teman lama.Kami juga tidak akan meminta kamu jatuh cinta pada Tabel Input-Output.Kenalan dulu saja.Siapa tahu ternyata kalian bisa akur.

Mobil Listrik Kebijakan Nasional Menyongsong Masa Depan Hijau

Rustam Effendi, dkk. (Tahun: 2024)

Di tengah era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, mobil listrik hadir sebagai salah satu inovasi yang membawa harapan besar bagi masa depan transportasi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Buku ini hadir pada saat yang sangat tepat, di mana dunia sedang berusaha keras untuk mengatasi tantangan perubahan iklim dan pencemaran lingkungan. Pemerintah Indonesia sangat mendukung pengembangan teknologi ramah lingkungan, termasuk mobil listrik, sebagai bagian dari komitmen kita untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan menciptakan lingkungan hidup yang lebih sehat. Pemerintah terus berupaya merumuskan kebijakan yang bertujuan mempercepat penerapan kendaraan listrik di Indonesia, termasuk memberikan insentif fiskal dan nonfiskal bagi produsen maupun konsumen. Buku ini dapat menjadi sumber informasi yang komprehensif dan inspiratif bagi para pembaca. Tidak hanya berfokus pada pembahasan aspek teknis dan inovasi terbaru dalam teknologi mobil listrik, buku ini juga memuat ulasan mengenai kebijakan, tantangan, dan peluang yang ada di industri ini. Buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas bagi para pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat.

Perjalanan Transformasi Badan Kebijakan Fiskal: Cipta, Cita, dan Asa

Herry Hernawan (Tahun: 2023)

Keberadaan sebuah think tank dalam pemerintahan menjadi semakin krusial di tengah berbagai risiko dan ketidakpastian dalam perekonomian yang menimbulkan kompleksitas kebijakan yang semakin tinggi. Think tank tersebut berperan penting dalam melakukan analisis dan memberikan tailored policy advice yang berkualitas tinggi secara cepat dan efektif dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti untuk mengatasi permasalahan yang semakin bersifat multi dimensi.

Buku Saku Hibah Badan Kebijakan Fiskal

Badan Kebijakan Fiskal (Tahun: 2023)

Buku Saku Hibah yang diterbitkan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan, merupakan panduan ringkas mengenai pengelolaan hibah yang diterima oleh pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri. Hibah didefinisikan sebagai penerimaan dalam bentuk uang, barang, jasa, atau surat berharga yang tidak perlu dibayar kembali, dan bertujuan untuk mendukung program pembangunan nasional serta penanggulangan bencana. Buku ini menjelaskan klasifikasi hibah berdasarkan bentuk, jenis, dan sumber, serta menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya untuk mencapai tata kelola keuangan yang baik. Panduan ini juga menguraikan prosedur administratif hibah seperti konsultasi, penandatanganan perjanjian, registrasi hibah, hingga mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan. Disertai dengan landasan hukum yang kuat, buku ini menjelaskan proses pengesahan hibah, baik dalam bentuk barang/jasa maupun uang, melalui sistem yang telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Buku ini juga menyajikan contoh hibah yang telah dikelola BKF dalam lima tahun terakhir dan tantangan dalam pengelolaan hibah yang masih perlu diatasi, termasuk kurangnya pemahaman administratif dan koordinasi antarunit kerja.

Two Decades of Fiscal Decentralization Implementation in Indonesia

PKAPBN (Tahun: 2022)

Fiscal decentralization in Indonesia has come a long way in the past two decades. The milestone for implementing fiscal decentralization in Indonesia began with the establishment of Law Number 22 of 1999 on Regional Government and Law Number 25 of 1999 on Financial Balance between Central and Regional Governments. The enactment of the two laws was marked as the “Big Bang” of fiscal decentralization in Indonesia, which started a new era of regional autonomy by delegating regions with the authority to manage their fiscal budgets, both in terms of revenues and expenditures. Fiscal decentralization in Indonesia places emphasis on granting local governments discretion on expenditures in accordance with regional needs and priorities, while the revenue is still largely controlled by the central government to ensure national and state integrity. Nevertheless, the regional government has the authority to explore sources of local own-source revenue (PAD) as regulated by law.