Wapres: Jangan Cemaskan Imbas Krisis Global

Jakarta (Suara Karya): Wapres M Jusuf Kalla meminta masyarakat agar tidak mencemaskan imbas krisis keuangan global. Menurut dia, krisis di Indonesia saat ini hanya ada dalam pikiran.

Saat membuka Rakernas IV Hidayatullah di Batam, Kepri, Selasa, Wapres menuturkan, saat ini banyak orang mengeluhkan penurunan harga berbagai komoditas dibanding kondisi pada Januari 2008. "Namun, dibanding saat tahun 2006, harga-harga itu tetap masih di atas. Jadi, yang benar, saat ini harga kembali ke normal tahun 2006," katanya.

Wapres memberikan contoh harga jagung yang pada tahun 2006 berkisar Rp 1.000 per kg, dan naik menjadi Rp 3.000 per kg pada Juli lalu. Saat ini, harga jagung turun menjadi Rp 1.200 per kg. Artinya, dibanding posisi tahun 2006, harga jagung saat ini masih lebih baik.

Begitu pula dengan harga kelapa sawit dan komoditas perkebunan lain. "Jadi, yang sulit itu pikiran kita saja," kata Wapres.

Pada kesempatan itu, Wapres juga mengatakan bahwa pemerintah telah merevisi Peraturan Bersama 4 Menteri (PB4M) atau Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri agar pendapatan buruh tidak menurun dan tetap memiliki daya beli. "Kita tak mau pendapatan pekerja yang sudah minimal lebih turun lagi," ujarnya.

Lebih lanjut Wapres menjelaskan, jika didasarkan pada angka pertumbuhan ekonomi, pendapatan pekerja akan semakin kecil. Itu karena pertumbuhan diperkirakan mencapai 6 persen, sedangkan inflasi sekitar 11-12 persen per tahun. Jadi, kalau upah berdasar angka pertumbuhan ekonomi, maka pendapatan buruh justru turun 5 persen. Artinya, pendapatan buruh yang sudah kecil malah menjadi semakin kecil lagi.

Wapres menuturkan, imbas krisis keuangan global adalah penurunan daya beli masyarakat. Karena itu, solusi yang harus ditempuh adalah memberikan uang kepada masyarakat agar daya beli mereka naik kembali.

"Pemerintah akan berikan proyek-proyek infrastruktur yang lebih banyak," ucapnya.

Di tempat terpisah, Pelaksana Tugas Menko Perekonomian/Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyatakan, APBN 2009 sudah menampung risiko perlambatan ekonomi dan berbagai upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi. "Kebijakan APBN 2009 menggunakan asumsi makro optimis dengan menampung seluruh risiko," katanya.

Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan penerimaan perpajakan tahun depan ditetapkan moderat sebesar 20 persen dan akan terus dihitung sesuai situasi mutakhir. Sementara untuk tetap mendorong pergerakan sektor riil, pemerintah memberikan insentif pajak dengan melaksanakan UU Pajak Penghasilan yang baru dengan tarif lebih rendah. Sementara penghasilan tidak kena pajak (PTKP) ditingkatkan.

"Selain itu, pemerintah akan menggunakan seluruh instrumen fiskal, perdagangan, dan industri untuk mengantisipasi perlambatan sektor riil. Pemerintah juga menyediakan insentif pajak untuk sektor dan daerah tertentu berdasar PP Nomor 62 Tahun 2008," ujar Sri Mulyani.

Dia juga mengatakan, pelaksanaan APBNP 2008 masih aman. Realisasi defisit, katanya, diperkirakan sekitar 1,0 persen produk domestik bruto (PDB) atau lebih rendah dari target sebesar 2,1 persen. Sedangkan realisasi penerimaan perpajakan serta bea dan cukai diperkirakan melampaui target. Produksi riil minyak juga diperkirakan melebihi target, sehingga penerimaan akan meningkat.

Pemerintah juga menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri mengikuti perkembangan harga dunia dan mendorong pencairan belanja pemerintah sehingga bisa mencapai 90-95 persen pagu. "APBN 2008 diperkirakan mengalami surplus yang dapat dipakai untuk pembiayaan APBN 2009," tutur Sri Mulyani.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu Anggito Abimanyu mengatakan, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri manufaktur, khususnya yang berorientasi ekspor, tidak bisa dihindari. Permintaan pasar yang menurun menjadi penyebab utama.

Untuk mencegah PHK ini terjadi secara besar-besaran, menurut Anggito, pemerintah telah merancang APBN 2009 dengan mekanisme yang mendukung sektor riil di tengah situasi ekonomi yang tidak kondusif. "Berbagai insentif akan direalisasikan untuk mendorong kinerja sektor riil," ujarnya.

Sementara ekonom Sri Adiningsih menilai, sudah saatnya pemerintah turun tangan mengatasi imbas krisis keuangan global. Salah satu langkah strategis yang harus ditempuh, katanya, adalah penghematan anggaran dengan memangkas beragam subsidi yang salah sasaran.

Adiningsih memprediksi, krisis ekonomi dunia akan berlangsung lama. "Indonesia bisa lolos jika mampu mengelola krisis ini dengan memperbesar peran negara dalam sektor ekonomi," katanya.

Adiningsih lantas mengingatkan, pengalaman Indonesia dalam mengatasi krisis pada tahun 1997-1998 agar bisa dijadikan pelajaran berharga bagi pengambil kebijakan dalam menghadapi imbas krisis keuangan global sekarang ini. Beberapa kebijakan yang perlu dilakukan, antara lain menyelamatkan dunia usaha dari keterpurukan. Caranya dengan memberi prioritas anggaran untuk pengamanan ekonomi di dalam negeri dan menciptakan sistem jaminan sosial.

Menurut Adiningsih, perubahan kebijakan harus menjadi prioritas dengan inti masalah bagaimana mampu menghemat APBN dengan menghapus subsidi yang tidak tepat sasaran. Sesuai skenario optimistis, perekonomian baru pulih pada tahun 2010. China adalah salah satu contoh negara yang memilih menyelamatkan dunia usaha dari keterpurukan ekonomi.

"Subsidi yang salah sasaran, misalnya, subsidi minyak tanah dan listrik yang justru lebih banyak dinikmati masyarakat menengah ke atas. Padahal, mereka memiliki kemampuan membayar. Masyarakat, termasuk birokrasi di beragam tingkatan, perlu dikondisikan agar sesedikit mungkin menggunakan anggaran pemerintah. Selain itu, birokrasi juga perlu mendukung dunia usaha agar tak tergilas krisis," ucap Adiningsih.

Sementara itu, sebanyak 20 perusahaan furnitur nasional mengalami penundaan pesanan dengan nilai mencapai 70 juta dolar AS. Bahkan, jika ditambah dengan beberapa pembatalan ekspor yang lalu, maka nilainya bisa mencapai 150 juta dolar AS. Penundaan pesanan terjadi sejak triwulan ketiga 2008. Ketua Umum Asosiasi Mebel dan Kerajinan Tangan Indonesia (Asmindo) Ambar Tjahyono mengatakan, kinerja industri furnitur hingga triwulan III-2008 mencapai volume 520,1 juta unit dengan nilai 1,23 miliar dolar AS. Sedangkan pada tahun 2007 untuk periode yang sama, mencapai 517,63 juta unit dengan nilai 1,159 miliar dolar AS atau mengalami kenaikan 6,5 persen.

Ambar juga memastikan komposisi ekspor pasar furnitur ke AS sebanyak 30 persen akan melorot hingga 15 persen dari total seluruh ekspor pada tahun ini. "Memang ada komitmen pembiayaan ekspor dari salah satu bank terbesar di China. Namun, ini khusus untuk produk furnitur yang bisa diekspor," tuturnya. (M Kardeni/B Sugiharto/Andrian/Indra)