RAPBN 2009 Dirombak
kompas - Tidak sampai sebulan sejak Panitia Anggaran DPR menyetujui asumsi dasar ekonomi untuk RAPBN 2009 pada 24 September 2008, pemerintah menyampaikan skenario baru yang mengubah seluruh asumsi itu. Asumsi yang ada dianggap tidak mengakomodasi krisis ekonomi dunia.
Perubahan asumsi itu disampaikan Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati kepada Panitia Anggaran DPR dalam Rapat Kerja di Jakarta, Senin (13/10).
Menurut Sri Mulyani, perubahan asumsi perekonomian tidak bisa dihindarkan karena krisis perekonomian yang terpusat di Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan meluas ke Asia. Itu menyebabkan seluruh dunia merevisi target perekonomiannya.
Sebagai ilustrasi, target pertumbuhan ekonomi dunia direvisi tiga kali sepanjang tahun 2008, yakni sebesar 4,4 persen pada Januari 2008, kemudian turun menjadi 3,8 persen pada April 2008, dan pada Oktober 2008 menjadi 3 persen. Sementara AS yang menjadi salah satu negara tujuan ekspor utama Indonesia merevisi target pertumbuhan ekonominya dari 1,8 persen pada Januari 2008 menjadi 0,1 persen pada Oktober 2008.
Turunnya pertumbuhan ekonomi itu menyebabkan volume perdagangan turun dari 6,9 persen pada Januari 2008 menjadi 4,1 persen bulan ini, ujar Sri Mulyani.
Atas dasar itu, pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2009 diturunkan menjadi antara 5,5-6,1 persen atau turun dari asumsi yang sudah ditetapkan tanggal 24 September 2008 sebesar 6,3 persen. Sementara nilai tukar rupiah diubah dari Rp 9.150 per dollar AS menjadi Rp 9.500 per dollar AS. Adapun laju inflasi dinaikkan menjadi 7 persen, turun dari target awal, yakni 6,2 persen.
Sementara suku bunga diusulkan menjadi 8,5 persen atau meningkat dibanding sebelumnya, yakni 8 persen. Harga jual minyak mentah Indonesia diubah dari 95 dollar AS per barrel menjadi 85 dollar AS per barrel.
Risiko penurunan level pertumbuhan ekonomi tidak bisa terhindarkan karena tekanan krisis ekonomi di AS akan mengarah ke resesi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Amerika dan Eropa dipastikan negatif, ujar Menkeu.
Pembiayaan defisit
Sri Mulyani menegaskan, akibat krisis ekonomi global, pemerintah juga terpaksa mengubah target pembiayaan defisit APBN. Sebelumnya, sumber utama penutupan defisit berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN), tetapi sekarang berubah menjadi pinjaman luar negeri, secara bilateral atau multilateral.
Langkah ini dilakukan karena pemerintah kesulitan mendapatkan investor obligasi di pasar modal dunia. Kalaupun ada investor yang mau membeli surat utang pemerintah, mereka menuntut suku bunga dan biaya yang sangat tinggi, mencapai 15 persen.
Akibatnya, target penerbitan SBN diturunkan dari Rp 103,5 triliun menjadi Rp 54,7 triliun. Sebaliknya, pinjaman program yang berasal dari lembaga keuangan asing, antara lain Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, meningkat dari Rp 23,8 triliun menjadi Rp 45,7 triliun.
Permintaan atas SBN akan rendah sebab minat investor Amerika dan Eropa yang selama ini menjadi pembeli terbesar Obligasi Global RI, yakni 65 persen, akan turun, ujar Sri Mulyani.
Hati-hati
Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Rama Pratama mengingatkan pemerintah, penambahan pinjaman kepada lembaga asing perlu disikapi hati-hati. Jangan sampai pinjaman tersebut kembali menjadi kontributor atas ketergantungan APBN 2009 pada utang yang pada akhirnya menjadi beban generasi mendatang, ujarnya.
Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Suharso Monoarfa meminta pemerintah menurunkan lagi target penerbitan SBN neto menjadi hanya Rp 16,7 triliun. Ditambah dengan kebutuhan untuk membayar SBN yang jatuh tempo di 2009 Rp 46 triliun, maka maksimal penerbitan SBN sebaiknya hanya Rp 62,7 triliun, ujarnya.
Revisi ini juga berdampak pada turunnya target pendapatan negara sebesar Rp 24,3 triliun menjadi Rp 1.003,2 triliun dan anggaran belanja negara senilai Rp 21,5 triliun menjadi Rp 1.074,5 triliun. Dampak lanjutannya adalah berkurangnya nilai nominal anggaran pendidikan meskipun tetap dipertahankan di posisi 20 persen dari belanja pemerintah pusat.
Sumber: E-kliping (kompas 14 Oktober 2008)
