Bagian laba BUMN 2008 diprediksi lampaui target
Kementerian BUMN mengisyaratkan dividen yang disumbang oleh badan usaha milik negara ke pemerintah (bagian laba BUMN) tahun ini melebihi target sebesar Rp31 triliun.
Meneg BUMN Sofyan A. Djalil mengatakan dividen yang dibagikan BUMN sejauh ini telah mencapai dari nilai yang ditargetkan. Pihaknya akan menyimpan kelebihan dana dari dividen tersebut sebagai cadangan APBN.
"Jadi saat ini sudah tercapai. Tapi ini bila APBN membutuhkan tambahan dana, kami memiliki cadangan sedikit dari spesial dividen Telkom dan Bank Mandiri," katanya akhir pekan lalu.
Namun, Sofyan tidak memerinci nilai kelebihan dari pembayaran dividen BUMN yang akan disimpan sebagai cadangan.
Kepala Badan kebijakan Fiskal Depatemen Keuangan Anggito Abimanyu meyakini dividen BUMN bisa mencapai target.
"Angka itu realistis, terutama dividen dari BUMN yang bergerak di bidang pertambangan dan energi yang saat ini sedang mengalami booming harga," ujarnya.
Departemen Keuangan akan mengumumkan nilai dividen yang disumbang oleh BUMN pada pertengahan tahun ini. Tahun lalu total laba bersih yang dicatat oleh BUMN mencapai Rp70 triliun. Pada tahun ini jumlah tersebut akan ditingkatkan menjadi Rp105 triliun.
Pemerintah sebelumnya meminta BUMN menaikkan setoran dividen menjadi Rp31 triliun, meningkat 32,47% dari target yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp23,4 triliun.
BUMN dikurangi
Sekretaris Meneg BUMN Said Didu mengatakan pemerintah akan mengurangi jumlah BUMN dengan membentuk holding perseroan.
"Semisal untuk PT Perkebunan Nusantara, dari yang saat ini sebanyak 14 perusahaan akan digabung menjadi satu. BUMN konstruksi , dari sebelumnya 17 perusahaan akan digabung menjadi enam perusahaan," tuturnya.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah menyusun peta realisasi dan potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada semua kementerian dan lembaga negara (K/L).
Binsar H. Simanjuntak, Deputi BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, mengatakan peta itu diharapkan dapat menghitung realisasi penerimaan negara dari K/L melalui kegiatan pelayanan publik setiap tahun.
Sumber : E-Kliping (Bisnis Indonesia 23 Juni 2008)
