Diskusi Intern BKF: Revitalisasi Tabungan Perumahan PNS

Bertempat di ruang rapat Fiskal lantai 3, Gedung R.M. Notohamiprodjo, pada hari Rabu (16/6) telah berlangsung diskusi intern Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dengan topik Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pembicara pada diskusi ini adalah Kasubbid Logistik & Pariwisata, Bidang Analisis Risiko BUMN, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (PPRF) BKF, Indria Syafelifitria. Sedangkan bertindak sebagai moderator adalah Kepala Subbidang BUMN Jasa Keuangan, Konstruksi, Dan Jasa Lainnya, PPRF BKF, Wiloejo Wirjo Wijono.

Pembicara dalam pemaparannya menyampaikan permasalahan pada pemenuhan kebutuhan perumahan PNS dan available fund yang belum digunakan secara optimal untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dalam diskusi disampaikan tentang usulan Peraturan Presiden yang baru untuk mengganti Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 14 tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. Rancangan Peraturan Presiden tersebut terutama ditujukan untuk memperbaiki produk Taperum-PNS sehingga fasilitas tersebut menarik bagi PNS dan benar-benar dapat membantu pemenuhan kebutuhan perumahan. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan terdapat dua permasalahan yang perlu disempurnakan sebelum fasilitas baru diterapkan yaitu kejelasan status kelembagaan dan pemisahan pengelola tabungan perumahan antara pengelolaan administrasi dengan pengelolaan investasi. Dengan demikian perlu adanya pemisahan tugas antara Bapertarum-PNS dengan pengelola investasi sehingga dapat terwujud governance dan transaparansi program Taperum-PNS.

Dalam kesimpulan, pembicara menyampaikan perlunya revitalisasi peran Bapertarum dalam rangka menyelesaikan back log penyediaan perumahan PNS, perlu adanya optimaslisasi available fund terkait dengan produk Bapertarum (Iuran dan Bantuan Uang Muka) serta terkait dengan pengelolaan dan penyeluran dana dapat dipertimbangkan bentuk Kontrak Investasi kolektif (KIK).

Pada sesi diskusi, para peserta yang hadir memberikan pendapat dan pandangannya terhadap materi yang disajikan dan praktek di lapangan. Salah satunya Peneliti Utama BKF, Makmun ikut memberikan pandangannya tentang perkembangan Taperum-PNS dan kendala yang dihadapi oleh PNS dalam mencari informasi Bantuan Uang Muka. Para peserta yang hadir memberikan apresiasi atas terselenggaranya diskusi intern ini dan berharap ke depan kegiatan serupa dapat terselenggara kembali karena bisa memberikan tambahan wawasan dan informasi yang sangat bermanfaat.