BKF Kemenkeu Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Training Course on Islamic Insurance and Takaful

BKF Kemenkeu Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Training Course on Islamic Insurance and Takaful

 

Jakarta(10/10) Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM), Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank (IDB) menyelenggarakan Training Course on Islamic Insurance and Takaful. Training ini diselenggarakan mulai tanggal 10 s.d. 14 Oktober 2011 bertempat di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta.

Training dibuka oleh Bambang Brodjonegoro selaku Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Dalam sambutannya, Bambang Brodjonegoro percaya bahwa training ini menjadi pencapaian yang positif dan dapat meningkatkan kerjasama serta membangun hubungan yang lebih baik, tidak hanya antara Pemerintah Indonesia dan IDB, tetapi juga lebih umum di antara semua peserta. Beliau juga menekankan bahwa training ini sangat penting untuk diimplementasikan dalam kegiatan, baik yang relevan dan terkait dengan salah satu skema IDB pada asuransi, yang dikenal sebagai Takaful, atau topik bisnis lainnya termasuk manfaat asuransi Islam dan tantangan investasi tersebut di wilayah regional. Sambutan juga disampaikan oleh Osman Babiker, Division Manager of Islamic Research Training Institute, IDB sebagai perwakilan dari IRTI. Dalam sambutannya, Osman Babiker mengungkapkan kebanggaannya dan mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya training tersebut.

Peserta yang berpartisipasi dalam training ini tidak hanya berasal dari Indonesia, namun juga berasal dari negara-negara anggota IDB yang lain diantaranya Malaysia, Maladewa, Brunei Darussalam, Turki, dan Bangladesh. Peserta dari Indonesia diantaranya berasal dari perusahaan-perusahaan asuransi terkemuka seperti Sunlife Financial, Bumida 1967, Panin Life, Axa Mandiri dan Allianz Life serta berasal dari pegawai Kementerian Keuangan yang berasal dari BKF dan Unit Eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan.(mi)