Semarang (10/10): Badan Kebijakan Fiskal (BKF) bersama Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan kembali menyelenggarakan seminar “Kebijakan Fiskal 2013 dan Perkembangan Ekonomi Terkini” dalam rangka regional economist Kementerian Keuangan di Hotel Gumaya, Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya seminar yang sama telah dilaksanakan di Banda Aceh, Yogyakarta, Jayapura, Pekanbaru dan Lampung. Seminar ini bertujuan sebagai sarana berbagi informasi tentang kebijakan pemerintah kepada dunia akademis dan masyarakat. Dengan ini diharapkan dapat memberikan feed back masukan dan respon positif kepada Pemerintah.

Seminar dibuka oleh Prof. Drs. M. Nasir, M.Si, Ph.D, Akt Dekan Fakultas Ekonomi dari Universitas Diponegoro (Undip) yang ditunjuk mewakili Rektor yang berhalangan hadir. Beliau menjelaskan tentang perkembangan ekonomi Indonesia yang terus membaik walaupun akhir-akhir ini tertekan karena adanya perlambatan ekonomi dunia yang dipengaruhi oleh imbas perlambatan ekonomi Eropa dan Amerika yang disebabkan adanya jurang fiskal antara pemerintahan Obama dengan Senat yang menyebabkan Shutdown Government AS. Disampaikan pula pandangan bahwa sangat perlu dan pentingnya pertemuan antara pemerintah dengan akademisi, stakeholders, dan masyarakat secara umum untuk berbagi pengetahuan. Diharapkan seminar ini memberikan pencerahan dan wawasan baru, serta memberikan informasi terkini bagi semua stakeholders dan nantinya diharapkan bisa memberikan kontribusi nyata kepada negara.

Sambutan selanjutnya oleh Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Tengah oleh Dr. Edi Slamet Irianto Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I. Pada sambutannya Kakanwil menyampaikan pentingnya komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Stakeholders di daerah sehingga kebijakan dan informasi terkini bisa diterima dengan baik. Misalnya tentang kebijakan pengurangan subsidi BBM yang berakibat pada kenaikan harga BBM. Diharapkan masyarakat bisa memahami kenapa kebijakan tersebut diambil sehingga masyarakat secara umum dapat menyikapi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat ditanggapi secara arif dan proporsional. Adapun tugas dan fungsi Perwakilan Kementerian Keuangan di daerah dapat ditingkatkan agar bisa menjadi penghubung yang baik antara pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan adanya sinergi Kanwil Kementerian Keuangan dan Jaringan Ahli Ekonomi diharapkan output kinerja yang dihasilkan juga semakin cemerlang, baik dalam bentuk analisis potensi daerah yang ada maupun rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Pusat. Sehingga keselarasan informasi yang diperoleh bisa memberikan kontribusi dan manfaat yang lebih besar bagi kemajuan perekonomian nasional.

Selanjutnya sambutan dari Gubernur Jawa Tengah diwakili oleh Bapak Dadang Somantri, ADT selaku Kepala Biro Pekonomian Provinsi Jawa Tengah. Beliau menyampaikan bahwa perkembangan perekonomian dunia sangat fluktuatif dan isu shutdown pemerintahan Amerika Serikat semakin menambah kewaspadaan pemerintah untuk merespon perkembagan perekonomian dunia. Provinsi Jawa Tengah menyambut baik dan mendukung sepenuhnya 4 paket kebijakan yang diluncurkan Pemerintah Pusat. Jawa Tengah mendukung pengendalian impor dan peningkatan pertumbuhan ekspor untuk mengurangi defisit neraca perdagangan. Kebijakan impor perlu dibatasi untuk meningkatkan kedaulatan dan kemandirian ekonomi. Masyarakat Jawa Tangah yang sebagian besar berprofesi sebagai petani memerlukan dukungan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian dan dengan adanya kedaulatan dan kemandirian perekonomian terutama di sektor pertanian, maka akan semakin meningkatkan PDB Jawa Tengah. Pemberlakuan pembatasan impor produk pertanian akan membantu perkembangan produk pertanian lokal, sehingga perlambatan laju impor produk pertanian akan berdampak positif pada peningkatan pertumbuhan dan pendapatan masyarakat Jawa Tengah. Adapun seminar seperti ini sangat bermanfaat untuk mensinergikan antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga bisa mengatasi hambatan yang selama ini masih terjadi.

Selanjutnya Keynote Speech oleh Dr. Boediarso Teguh Widodo, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Jaringan Ahli Ekonomi dan segenap pihak yang selama ini telah banyak membantu tugas Kementerian Keuangan dalam rangka sosialisasi, diseminasi, pertukaran informasi, dan harmonisasi kebijakan ekonomi dan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jaringan Ahli Ekonomi ini begitu penting dalam rangka penciptaan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi daerah sekaligus ekonomi nasional yang nantinya menjadi modal dasar pembangunan nasional menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana kita cita-citakan bersama. Beliau juga menekankan bahwa pelaksanaan tugas jaringan ahli ekonomi ini begitu penting karena menyangkut terciptanya stabilitas ekonomi daerah yang menjadi modal dasar penciptaan stabilitas ekonomi dan akselerasi pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Seminar dilanjutkan dengan dipandu oleh moderator Prof. Dra. Indah Susilowati, MSc., Ph.D, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang mempersilahkan ketiga pembicara yaitu Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKF, Rofyanto Kurniawan, S.T., M.B.A, Dosen Fakultas Ekonomidan Bisnis Universitas Diponegoro, Dr Firmansyah dan Kepala Sub Direktorat Evaluasi Dana Desentralisasi & Perekonomian Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Putut Hari Satyaka, SE, M.P.P untuk presentasi.

Rofyanto Kurniawan menjelaskan perkembangan perekonomian terkini dan Dinamika APBNP 2013 – RAPBN 2014 yang mencakup perkembangan dan outlook ekonomi global, perkembangan ekonomi domestik, outlook ekonomi makro dan APBN 2013, 3 (tiga) masalah utama yang penting saat ini, tantangan ke depan, dan masalah yang sangat booming yaitu tentang subsidi BBM. Dilanjutklan Dr. Firmansyah yang berbicara tentang perkembangan  dan Dinamika Sosial Ekonomi Jawa Tengah khususnya Semarang. Pembicara ketiga, Putut Satyaka, Se, M.P.P. menjelaskan Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus.

Seminar ini diapresiasi positif oleh para peserta yang ditunjukan dengan membludaknya kapasitas ruangan yang semula hanya disediakan 200 kursi menjadi 500 kursi dan diskusi aktif pada sesi tanya jawab. (GH/IP)