Workshop Penerapan Skema Availability Payment Untuk Pembiayaan Proyek Infrastruktur

Kuta - Bali (05/06): Badan Kebijakan Fiskal melalui Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (PPRF) bekerjasama dengan Universitas Udayana dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan workshop dengan judul Penerapan Skema Availability Payment untuk Pembiayaan Proyek Infrastruktur yang bertempat di Sheraton Hotel, Kuta, Bali. Acara ini dihadiri oleh perwakilan kantor Kementerian Keuangan Bali, Pemerintah Kota/Kabupaten dari beberapa daerah di Indonesia, BUMN/BUMD, dan perwakilan dari Universitas Udayana.

Workshop dibuka dengan penyampaian keynote speech oleh Kepala PPRF, Freddy R. Saragih yang menyampaikan tentang skema kerjasama pemerintah dan swasta (Public Private Partnership/ PPP), dilanjutkan dengan sambutan dari kantor perwakilan Kementerian Keuangan Bali yang diwakili oleh Rahmat Subagyo dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali. Selanjutnya, Sambutan dari Universitas Udayana yang diwakili oleh Pembantu Dekan 1, I Gusti Wayan Mulyana.

Kegiatan utama dibagi menjadi 2 sesi dengan mekanisme dimulai dengan pemaparan dari pembicara yang kemudian akan dibahas oleh panelis. Irman Boyle dari PT. Indonesia Infrastructure Finance (PT. IIF) sebagai moderator pada sesi pertama mengundang berturut-turut para pembicara pada sesi pertama untuk menyampaikan materi pembahasan. Bambang Haryono dari Bappeda Pemerintah Kota Semarang menyampaikan materi tentang “Studi Kasus PDAM Semarang”. Kepala Prasarana Wilayah Bappeda Bali, Putu Naning Widyaningsih yang mewakili Kepala Bappeda Bali, menyampaikan materi “Penerapan Skema Availability Payment untuk Proyek Pelabuhan dan Air Bersih”. Pembicara terakhir di sesi pertama, I Gede Sujana Abhiasa, dosen Universitas Udayana, menyampaikan “Potensi Penerapan Skema Availability Payment untuk Pembiayaan Proyek Infrastruktur di Daerah”.

Perwakilan dari Pemerintah Kota Surabaya sebagai pembicara selanjutnya seyogyanya akan menyampaikan materi “Penerapan Skema Availability Payment untuk Proyek Pengelolaan Sampah” berhalangan hadir, sehingga acara langsung dilanjutkan dengan pembahasan oleh panelis yang terdiri dari Wahyu Utomo dari Menteri Koordinator Perekonomian, Irwan Sitorus dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, dan Zulkarnaen Lubis dari Pemerintah Kota Medan. Di akhir sesi pertama dibuka kesempatan bagi peserta workshop untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan masukan atas substansi yang disampaikan oleh pembicara.

Pukul 14.00 WITA sesi kedua dilanjutkan setelah peserta menunaikan istirahat makan siang. Diawali dengan paparan dari PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT.PII) tentang pengenalan peran PT. PII dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, sesi kedua diisi dengan pemaparan oleh John Lee dari Indonesia Initiative Infrastructur (INDII). Pembahasan materi dimoderatori oleh Andre Wibisono dari World Bank dan dibahas oleh 3 orang panelis  yang diisi oleh  Irman Boyle dari PT. IIF, Frans Nembo yang merupakan Direktur Operasional PT. SMI, dan Yadi Ruchyandi sebagai Direktur Operasioanl dari PT. PII.

Acara ditutup dengan kesimpulan dari moderator dan harapan agar workshop yang telah dilaksanakan dapat memberikan manfaat besar bagi pembangunan infrastruktur Indonesia. (ip/ss)