Pekanbaru (9/10): Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) Kantor Wilayah Provinsi Riau bekerjasama dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Sekretariat Jenderal, menyelenggarakan Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini dengan mengangkat tema “Peran Kebijakan Fiskal Menuju Masyarakat Riau yang Mandiri dan Sejahtera”. Seminar ini digelar di Hotel Aryaduta Pekanbaru pada tanggal 9 Oktober 2014. Turut hadir dalam acara ini para pejabat dan perwakilan dari kantor vertikal Kementerian Keuangan di lingkup Provinsi Riau, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BAPPEDDA, Badan Pusat Statistik (BPS), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat, dan Akademisi dari Universitas Riau (UNRI).

Acara diawali dengan penyampaian laporan panitia, disampaikan oleh Zamruddin yang juga merupakan Plt. Kakanwil DJPBN Provinsi Riau. Selanjutnya adalah sambutan oleh Lukman Effendi, Kakanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Provinsi Riau selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Riau. Dalam sambutannya, Lukman menyampaikan bahwa kebijakan fiskal merupakan salah satu alat atau tools yang dapat digunakan dalam mencapai sasaran pembangunan. Lukman berharap, seminar yang digelar ini mampu menjadi media edukasi dan berbagi informasi terkait kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. 

Secara resmi acara dibuka oleh Indrawati Nasution yang juga merupakan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sekda Daerah Provinsi Riau. Selanjutnya adalah keynote speech oleh R.M. Wiwieng Handayaningsih, Direktur Sistem Perbendaharaan DJPBN. Dalam Kesempatannya Wiwieng menyampaikan bahwa dalam rangka mendukung perkembangan daerah agar senantiasa maju dan berkembang, perlu dilakukan belanja (spending) yang berkualitas. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi yang baik dan terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga kualitas dan efektifitas spending APBD akan optimal.

Menginjak acara inti yaitu pemaparan  materi oleh para narasumber. Pada kesempatan pertama diberikan kepada Noor Iskandarsyah, Kepala Bidang Kebijakan Subsidi, Pusat Kebijakan APBN BKF. Noor Iskandarsyah menyampaikan bahwa pertumbuhan perekonomian global diprediksi akan meningkat. Berdasarkan estimasi dari IMF, pertumbuhan ekonomi global tahun 2014 diketahui lebih baik dari tahun 2013. Sedangkan pada tahun 2015, menurut estimasi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan lebih baik dari tahun 2014.

Arah kebijakan fiskal tahun 2015 diupayakan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, strategi yang dapat ditempuh salah satunya adalah dengan cara meningkatkan anggaran untuk belanja modal yang produktif.

Selanjutnya H.B. Ismayadi, selaku narasumber  kedua yang merupakan regional economist Kementerian Keuangan, menyampaikan bahwa perlu dilakukan penyerapan anggaran yang optimal dan melakukan belanja anggaran yang berkualitas. Utamanya hal ini diperuntukkan pada belanja modal untuk menyediakan infrastruktur. Langkah ini dipandang dapat mengurangi disparitas antar wilayah di Provinsi Riau.

Selanjutnya adalah pemaparan materi oleh Heru Subiyantoro, Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, DJPK. Dalam kesempatannya, Heru Subiyantoro mengutarakan bahwa dalam membiayai pembangunan daerah, terbuka peluang bagi Pemerintah Daerah dalam menerbitkan obligasi daerah. Selain menerbitkan obligasi, terdapat langkah lain misalnya melibatkan swasta dalam pembangunan infrastruktur di daerah. Kalkulasi yang tepat tentu saja perlu dilakukan dengan baik untuk menstimulus pihak swasta agar mau berinvestasi di sektor tersebut.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari peserta seminar. Karena keterbatasan waktu dan antusiasme peserta yang cukup tinggi, beberapa peserta seminar harus rela untuk tidak kebagian waktu untuk bertanya. Kemudian acara ditutup dengan pemberian kenang-kenangan kepada para narasumber yang telah hadir memberikan materi dalam seminar ini. (pns)