Jakarta, (10/09) – Era digitalisasi saat ini adalah masa yang sangat penting untuk melakukan transformasi. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF) bersama Asian Development Bank (ADB) telah menyusun join report yang berjudul ‘Innovate Indonesia: Supporting Technological Transformation in the Digital Age’.
Sebagai tindak lanjut dari kajian tersebut, BKF menyelenggarakan Round Table Discussion yang bertema Thriving Indonesia: ‘Reinforcing Strategies to Boost Productivity and Increase Competitiveness’ di Jakarta yang dihadiri oleh perwakilan ADB, pegawai BKF, peneliti, dan sejumlah akademisi lainnya.
“Kajian ini unik. Ini adalah kajian pertama yang betul-betul fokus pada Indonesia sebagai data primernya, bukan dari kajian-kajian internasional yang diproyeksikan pada kondisi Indonesia“, ungkap Winfried F. Wicklein, Country Director ADB for Indonesia.
Kepala BKF yang juga berkesempatan memberikan keynote speech pada pembukaan acara ini menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo memfokuskan agenda pemerintah selanjutnya ada pada perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. Kualitas kemampuan para pekerja di Indonesia menjadi sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi ke depannya. Hal ini tentunya juga berkaitan dengan perkembangan teknologi yang dapat memudahkan para pekerja.
“Suatu perekonomian bisa mendapat teknologi paling cepat dengan dua cara: membeli atau menciptakan. Di sisi lain, teknologi akan relatif lebih murah jika ‘ditanam’ (embed) di modal (capital). Cara termudah ya undang Foreign Direct Investment (FDI)”, jelas Suahasil lebih lanjut.
Tahun lalu pertumbuhan FDI di Indonesia masih pada kategori negatif. Namun tahun ini, pertumbuhan FDI sudah mulai beranjak positif walau dirasa masih kurang signifikan. Bank Dunia bahkan mengatakan “The cure of Indonesia is inviting FDI” (cara bangkit untuk Indonesia adalah mengundang FDI), bukan justru dengan terus menambahkan jumlah anggaran untuk tunjangan pajak (tax allowance) dan insentif pajak.
“FDI itu mau masuk ke suatu negara jika infrastrukturnya baik, logistiknya baik, pekerjanya bagus, tata kelola negaranya baik. Secara menyeluruh tercipta ekosistem yang baik”, lanjut Suahasil.
Di sisi lain, teknologi sudah dipastikan akan memperbaiki produktivitas dan daya saing. Teknologi yang baru nantinya akan menciptakan barang-barang dan jasa baru, serta dinamika baru pada ketidaksetaraan dan tata kelola ekonomi. Akan ada kelompok yang diuntungkan, namun ada juga yang dirugikan. Pemerintah harus mengelola dinamika ini nantinya secara lebih baik lagi.
“Dari kondisi ini, saya berharap ke depannya rekomendasi kebijakan tidak hanya diturunkan dari suatu kondisi ideal, namun berdasarkan kebijakan yang sudah ada. Bongkar kebijakan yang sudah ada dan pilah mana yang baik dan yang belum baik”, tutur Suahasil.
Suahasil lebih lanjut menekankan agar seluruh stakeholder yang terlibat dapat meihat lebih mendalam pada kebijakan-kebijakan yang ada saat ini dan dapat memilah kebijakan yang bisa meningkatkan produktivitas dan meningkatkan daya saing, maupun kebijakan yang masih terbelakang. Tugas besar pemerintah kedepannya adalah mempromosikan penggunaan teknologi yang lebih baik bagi para pengusaha atau produsen.
Menurut Suahasil, opsi mengurangi besaran pajak bukanlah solusi yang berkelanjutan karena pemerintah masih membutuhkan pajak untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Oleh karena itu, peran pemerintah ke depannya adalah membuat teknologi dengan harga yang lebih murah dengan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. (fms/atw)
Share