Pemerintah Indonesia Bahas Lebih Dalam Perlindungan Sosial di Level Asia Pasifik

Manila, Filipina (09/09) - Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF, Hidayat Amir, berkesempatan menjadi pembicara pada sesi panelis Asia and Pacific Social Protection Week 2019 yang diselenggarakan oleh Asian Development Bank (ADB). Kegiatan yang diselenggarakan di Kantor Pusat ADB di Manila, Filipina, pada tanggal 9-12 September 2019 ini merupakan sharing knowledge event antara pemerintah, lembaga pembangunan, sektor swasta, serta akademisi. Kegiatan yang memiliki tema ‘Securing the Future of Region’ ini membahas mengenai tantangan serta peluang dalam memperluas perlindungan sosial di kawasan Asia dan Pasifik.

Pada sesi ‘Financing the SDG Social Protection Agenda’ tanggal 9 September 2019, Hidayat Amir menjelaskan mengenai mobilisasi sumber pendanaan yang telah dan berpotensi digunakan untuk mendanai perlindungan sosial di Indonesia.

“Sumber pendanaan utama adalah APBN, yaitu dengan menaikan rasio pajak agar negara memiliki ruang fiskal dalam mendanai perlindungan sosial serta merelokasi belanja dengan menggunakan prinsip spending better”, jelas Hidayat Amir.

Indonesia pernah melakukan relokasi belanja subsidi kepada belanja produktif lainnya, termasuk belanja bantuan sosial. Sumber pendanaan lainnya adalah dengan meningkatkan peran pemerintah daerah, filantrofi (zakat dan wakaf), serta memperluas cakupan skema kontribusi pada perlindungan sosial.

Selanjutnya pada tanggal 10 September 2019, Hidayat Amir menjadi penanggap pada sesi ‘Exploring Community-Based Financing Arrangements for Social Protection: Microinsurance and Hometown Investments’ dengan pembicara Naoyuki Yoshino, Dekan Asian Development Bank Institute (ADBI), dan Arup Kumar Chatterjee, Principal Financial Sector Specialist ADB. Keduanya memaparkan konsep mengenai pendanaan alternatif dengan melibatkan komunitas lokal dalam membentuk lembaga pendanaan untuk perlindungan sosial dengan skema crowdfunding, yaitu dengan mendorong asuransi mikro dan lembaga investasi lokal.

“Ide tersebut merupakan alternatif di tengah pendanaan dari pemerintah yang terbatas, serta masih adanya targetting error saat proses penyaluran bantuan sosial. Beberapa inisiatif tersebut sudah ada di Indonesia, namun memang masih terkendala dalam hal mensinergikan dengan program pemerintah”, tutup Hidayat Amir. (im/fms)