Pangkal Pinang, (17/9): Badan Kebijakan Fiskal kembali menyelenggarakan Seminar Kementerian Keuangan yang kali ini bertempat di Pangkal Pinang dengan mengangkat tema “Menjaga Kesehatan APBN di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global”. Seminar yang dihadiri oleh akademisi, ekonom daerah, perwakilan BPS, perbankan serta pegawai pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung (Babel) ini dibuka secara resmi oleh Syahrudin sebagai Staf Ahli Gubernur Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
Syahrudin menyampaikan dalam sambutannya bahwa menjaga kesehatan APBN di tengah-tengah perekonomian global sangatlah penting, karena perekonomian daerah dan nasional memang tidak akan pernah lepas dari perekonomian global yang penuh ketidakpastian. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, normalisasi kebijakan Amerika Serikat, moderasi pertumbuhan Tiongkok, dan perubahan iklim merupakan beberapa tantangan eksternal yang tetap harus diwaspadai oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.
“Pemerintah pusat dan daerah mau tidak mau harus bertahan serta meningkatkan pendapatan maupun belanja untuk kesejahteraan masyarakat agar tetap terlaksana dengan baik,” ujar Syahrudin. Ia menambahkan bahwa saat ini Bangka Belitung sangat bergantung pada dana perimbangan yang ditransfer oleh pusat, namun jajarannya tetap terus berupaya menggali sumber-sumber pendapatan daerah tersebut.
Sesi diskusi dibuka dan dipandu oleh Yen Yen Nuryeni, Kepala KPPN Tanjung Pandan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Materi pertama terkait “Perkembangan Ekonomi Terkini dan Pokok-Pokok Kebijakan RAPBN 2020” dibawakan oleh Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Direktur Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran.
Kunta mengatakan bahwa negara yang mempunyai banyak sumber daya alam belum tentu maju, tetapi negara yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas sudah pasti maju. Oleh karena itu, arah kebijakan fiskal di tahun 2020 akan fokus pada penguatan SDM melalui daya saing dan inovasi.
Dari sisi spasial, Devi Valeriani, Ketua Program Studi Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung yang menyampaikan kondisi makro daerah yang terkenal akan timahnya tersebut, mengatakan bahwa dari segi struktur lapangan pekerjaan, Babel termasuk kategori rendah dibawah rata-rata nasional. Sementara dari tingkat kemiskinan, daerah tersebut menempati peringkat ke-4 secara nasional pada Maret 2019.
“Oleh karena itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus berusaha mengelola APBD secara bijak dan tepat sasaran dengan cara melakukan peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lainnya,” usul Devi.
Narasumber ketiga adalah Alfiker Siringoringo, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alfiker menyampaikan beberapa hal yakni mengenai perkembangan pelaksanaan APBN 2019, pelaksanaan APBD, risiko fiskal daerah serta realisasi belanja APBN dan APBD.
Selain Seminar Kementerian Keuangan, diselenggarakan juga Kuliah Umum di Universitas Bangka Belitung membahas Perkembangan Perekonomian dan Kebijakan Fiskal Terkini yang disampaikan oleh Roni Parasian, Kepala Subbidang Investasi Badan Kebijakan Fiskal, serta acara Simulasi Penyusunan APBN dengan peserta dari generasi milenial. (scg/cs)
Share