Bandung, (20/9); Badan Kebijakan Fiskal sebagai focal point kerja sama ekonomi dan keuangan internasional di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang mempunyai tugas dan fungsi dalam membuat perumusan rekomendasi kebijakan, pelaksanaan serta pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral dengan pemerintah organisasi internasional non-pemerintah, Badan Kebijakan Fiskal pada hari Jumat (20/9) menyelenggarakan kegiatan debriefing kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral di Auditorium Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Bandung. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan isu serta hasil kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral yang dilaksanakan oleh Kemenkeu dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Selain itu acara ini adalah salah satu upaya BKF untuk mensosialisasikan kegiatan kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah guna menggali saran dan masukan dari masyarakat, akademisi dan praktisi atas kerja sama bilateral yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Acara ini dihadiri oleh Praktisi/Pelaku Usaha, Perwakilan Pemerintah Daerah, Asosiasi Pengusaha, Akademisi dan mahasiswa Hubungan Internasional dari berbagai universitas di Bandung.
Wakil Dekan UNPAR, Yulius Purwadi Hermawan pada sambutan pembukanya merasa bangga karena UNPAR yang ditunjuk sebagai salah satu universitas di Indonesia yang bekerja sama dengan Kemenkeu untuk menyelenggarakan kegiatan debriefing kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral. Pada sambutan lain, Kepala Kantor Wilayah, Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Sahat M.T. Panggabean, menyampaikan bahwa kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral adalah hal yang perlu dan strategis untuk dilaksanakan guna memetakan potensi ekonomi antar dua negara.
Kepala Bidang Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Bilateral, BKF, Eko Nugroho Mardi Saputro yang menjadi pembicara pada acara ini menyampaikan bahwa kerja sama bilateral yang dilakukan oleh Kemenkeu terbatas pada isu ekonomi dan keuangan, yang diselaraskan dengan Nawa Cita yang menjadi program nasional dari Presiden RI, serta dijabarkan dalam RPJMN 2015-2019 Kemenkeu memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan kerja sama internasional dengan mengedepankan kepentingan domestik dan tidak melupakan urusan global.
Adapun tujuan dari kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral ini yakni menjaga stabilitas ekonomi regional dan global, meningkatkan pendapatan negara, mendukung pengelolaan pembiayaan yang optimal dan prudent, dan mendorong belanja yang produktif dan berkualitas. “Tentunya dengan melaksanakan kerja sama internasional khususnya bilateral dapat mendorong peningkatan ekonomi Indonesia sehingga bisa naik kelas dan keluar dari status middle income trap country.” Ujar Eko.
Selain Eko Nugroho, turut hadir sebagai pembicara A. Irawan J. Hartono, Dosen Hubungan Internasional UNPAR yang memaparkan “Kerjasama Bilateral Kementerian Keuangan RI: Agenda Domestik dan Tantangan Eksternal” dan M. Zulfikar Rakhmat, Peneliti INDEF yang menyampaikan “Dinamika Implementasi Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Bilateral”.
Zulfikar menyampaikan bahwa banyak potensi kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral yang belum dioptimalkan oleh Indonesia. Salah satu contohnya Kawasan Timur Tengah, dimana negara-negara di kawasan ini merupakan negara kaya dengan sumber daya alam minyak yang melimpah, dan mereka sedang aktif mengimlementasikan kebijakan “looking east policy” yang kadang disalah artikan sebagai kebijakan melihat ke Tiongkok. Namun sebenarnya Indonesia juga dijadikan target dari kebijakan tersebut karena Indonesia dianggap sebagai negara yang strategis. Selanjutnya Zulfikar juga mengaris bawahi bahwa Soft power stage (forum dialog, pertemuan bilateral, forum negosiasi, kerja sama teknis) perlu dikembangkan untuk mempromosikan Indonesia. Soft power ini akan mempermudah hubungan bilateral Indonesia dengan negara lainnya. (atw/apa)
Share