New York, (24/09). Pemerintah Indonesia melalui Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM), Badan Kebijakan Fiskal, mengikuti High Level Meeting on Clean Energy Transition: Renewable Energy Development dalam rangkaian UN Climate Action Week. Bertempat di West Room, Harvard Club, Kepala PKPPIM, Dr Adi Budiarso, FCPA, menekankan bahwa transisi menuju penggunaan energi terbarukan sangat penting demi menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia menuju kondisi ekonomi yang lebih sejahtera dan ramah lingkungan. Komitmen pemerintah Indonesia ditunjukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menghubungkan strategi perekonomian nasional dengan pembangunan yang berkelanjutan, pengentasan kemiskinan dan target pembangunan sektoral, termasuk penurunan emisi sesuai target nasional (National Determined Contribution).
Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan energi terbarukan dan perekonomian yang ramah lingkungan. Potensi ini terutama bersumber dari energi geothermal, solar, hydro, dan biomass yang dimiliki Indonesia. Pengembangan energi terbarukan juga memiliki potensi yang besar mengingat sebagian pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan bahan bakar diesel, Indonesia memiliki sekitar 5,2 GW pembangkit listrik diesel dan sekitar 2,3 GW pembangkit ini berada di Indonesia bagian timur. Pemerintah sendiri menargetkan 23% dari kebutuhan energi Indonesia pada 2025 bersumber dari energi terbarukan. Pemerintah juga telah mengambil kebijakan untuk melakukan eletrifikasi terhadap transportasi publik dan menyiapkan insentif bagi elektrifikasi kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat.
Untuk mencapai seluruh target ini tentu saja dibutuhkan investasi dalam jumlah yang cukup besar. Institute for Essential Services Reform (IESR) memperkirakan bahwa Indonesia membutuhkan investasi sekitar USD 80-120 miliar atau sekitar USD 8-10 Miliar per tahun hingga 2025. Menghadapi keterbatasan APBN, pemerintah Indonesia menyadari pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan sumber energi terbarukan. Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai badan usaha dengan misi khusus (Special Mission Vehicles) di bawah Kementerian Keungan untuk pembiayaan eksplorasi geothermal, energi terbarukan dan efisiensi energi melalui berbagai skema dan instrument pembiayaan. Pemerintah juga memberikan insentif fiskal berupa insentif perpajakan dan Kemitraan Pemerintah Swasta (Public Private Partnership).
Adi Budiarso juga menyatakan bahwa Indonesia menyambut baik kerja sama dan investasi dari negara-negara sahabat dan institusi internasional lainnya. Dalam kesempatan ini beliau mengapresiasi South East Asia Energy Transition Partnership (SEA-ETP) sebagai salah satu sarana yang inovatif untuk mengembangkan sumber energi yang bersih dan terbarukan di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia. SEA-ETP diharapkan dapat membantu negara-negara berkembang memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalaman dan juga mendorong komitmen negara-negara maju dan institusi internasional terhadap perubahan iklim. Dr Adi Budiarso, FCPA juga mengemukakan bahwa ada tiga poin penting untuk mengatasi masalah perubahan iklim global. (1). Koalisi kepemimpinan yang inspiratif, (2). Kreatif dalam mendesain kebijakan dan inovasi pemerintah, (3). Mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik. (pgs/adi)
Share