Jakarta (24/09) – Pemerintah sepakati APBN tahun 2020 untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dengan fokus untuk memperkuat daya saing perekonomian dan industri melalui inovasi dan penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (RUU APBN 2020) pada Rapat Paripurna DPR-RI dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU APBN 2020.
“APBN 2020 sebagai kebijakan fiskal memiliki peran sangat penting yang akan berfokus pada lima hal: (i) peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial dengan penguatan bantuan pendidikan dan pelatihan melalui perluasan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah serta Kartu Pra Kerja dengan didukung pemenuhan kebutuhan pangan melalui kartu sembako; (ii) pengembangan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka menengah dan panjang serta penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran”, jelas Sri Mulyani.
“Kemudian (iii) pemberian insentif perpajakan dalam rangka mendukung peningkatan SDM dan daya saing untuk kegiatan vokasi dan litbang, serta industri padat karya; (iv) penguatan transfer ke daerah dan dana desa untuk pemerataan pembangunan hingga ke seluruh wilayah nusantara, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja; serta (v) penguatan dana abadi di bidang pendidikan untuk meningkatkan SDM, pemajuan kebudayaan nasional, pengembangan riset nasional, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi nasional untuk mampu menuju world class university”, lanjutnya.
Pada Rapat Paripurna kali ini, pemerintah dan anggota Dewan menyepakati indikator ekonomi makro yang menjadi basis perhitungan APBN tahun 2020, sebagaimana berikut ini:
“Pendapatan negara dalam APBN tahun 2020 direncanakan sebesar Rp2.233,2 triliun yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.865,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp367,0 triliun, serta penerimaan hibah sebesar Rp0,5 triliun”, lanjutnya.
Di samping itu, peningkatan kualitas belanja negara di tahun 2020 dilakukan melalui alokasi yang ditujukan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sektor pendidikan dan kesehatan agar dapat menciptakan generasi inovator yang kreatif dan sehat secara jasmani-rohani. Pemerintah juga akan memperluas akses pendidikan bagi siswa berprestasi dari keluarga miskin ke jenjang yang lebih tinggi dan program vokasi untuk meningkatkan skill pencari kerja yang sejalan dengan kebutuhan industri. Perbaikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga akan dilakukan mulai tahun 2019 sebagai pijakan perbaikan kebijakan di tahun 2020 serta jangka panjang kedepan.
“Pemerintah berkomitmen untuk melakukan penguatan program perlindungan sosial dan pengurangan ketimpangan. Program Keluarga Harapan juga akan terus dimantapkan dan diperkuat dengan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang kurang mampu melalui kartu sembako”, tutup Sri Mulyani. (fms/cs)
Share