Ambon, (9/10): Melanjutkan rangkaian seminar yang sebelumnya digelar di beberapa kota besar di Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal bersama dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal, beserta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku kembali menggelar seminar Kementerian Keuangan di Ambon. Seminar yang diselenggarakan sebagai bentuk diseminasi Kementerian Keuangan di daerah ini dihadiri oleh perwakilan berbagai Kementerian atau Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, Asosiasi Perbankan, Asosiasi Pelaku Usaha, serta kalangan akademisi di Provinsi Maluku.
Pada kesempatan tersebut, Henny Far-Far, Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Maluku membuka seminar yang bertema “Menjaga Kesehatan APBN di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global”. Dalam sambutannya Henny berharap jika kebijakan fiskal dan moneter yang dikeluarkan pemerintah tepat, maka pertumbuhan ekonomi dapat terdorong dan daya saing juga terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini.
Seminar yang dimoderatori oleh Iwan Teguh Setiawan, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan ini menghadirkan tiga narasumber. Riznaldi Akbar, Kepala Bidang Pengembangan Model dan Pengolahan Data Makro, Badan Kebijakan Fiskal, selaku pembicara pertama menyampaikan bahwa aktivitas riil perekonomian dunia masih lemah. Pelemahan tersebut dan juga sentimen perang dagang berimbas pada penurunan harga komoditas. Dengan risiko dan ketidakpastian yang tinggi, proyeksi pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global pun terus mengalami koreksi. IMF dan World Bank memprediksi ekonomi dunia masih melemah di tahun 2019 hingga 2020.
Untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang penuh ketidakpastian, pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi dan kebijakan di tahun 2020. Beberapa diantaranya seperti pemberian insentif perpajakan untuk mendukung daya saing, peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial. Selain itu pemerintah juga akan melakukan percepatan penyelesaian 4 destinasi pariwisata super prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo.
Bertindak sebagai narasumber kedua, Teddy Christianto, Ekonom Universitas Pattimura menyampaikan kondisi ekonomi maluku di tengah ketidakpastian global. Ia menyebutkan pertumbuhan ekonomi Maluku berada pada kisaran 5% - 6,5%, diatas rata-rata ekonomi nasional. Pertumbuhan pada triwulan II (6,09%) mengalami sedikit perlambatan dari Triwulan I yang tumbuh sebesar 6,32%. Adapun beberapa permasalahan ekonomi di Provinsi Maluku, diantaranya potensi SDA yang tinggi namun belum termanfaatkan dengan baik dan maksimal, kuantitas dan kualitas SDM yang masih rendah, rendahnya investasi langsung, kesenjangan harga antar wilayah dan pulau, daya beli yg rendah (di pulau-pulau), serta ekspor yang belum optimal.
Teddy juga menyampaikan beberapa langkah konkrit atau strategis bagi pengembangan ekonomi di Maluku, yaitu menambah jumlah infrastruktur pendukung percepatan akselerasi ekonomi seperti kapal, jalan raya, kapasitas daya listrik; meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Maluku dengan melakukan sebaran sekolah, memperluas sebaran guru, dan pelatihan peningkatan skill yang berhubungan dengan pemanfaatan SDA di Maluku; serta meningkatkan nilai tambah dari komoditas pada sektor unggulan di Maluku dengan mengembangkan UMKM berdasarkan potensi lokal tersebut.
Dalam seminar tersebut hadir pula Tri Budhianto, Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Maluku yang menyampaikan kinerja fiskal daerah Provinsi Maluku. Pada kesempatan kali ini, Tri Budhianto juga memberikan penghargaan kepada 6 pemerintah daerah di Provinsi Maluku yang memperoleh Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas laporan keuangan pemerintah audited, yaitu Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Selain seminar, Badan Kebijakan Fiskal juga melakukan kuliah umum bertema “Perkembangan Ekonomi Terkini dan Kebijakan Fiskal di Indonesia” yang diselenggarakan di Universitas Pattimura dengan menghadirkan narasumber Ali Moechtar, Kepala Subbidang Analisis Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan, Badan Kebijakan Fiskal. (apt/lnf)
Share