Jakarta (15/06) – Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Nathan Kacaribu, mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada Rapat Paripurna Masa Persidangan Ke-IV Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sidang yang dihadiri oleh 309 anggota DPR, baik secara virtual dan fisik, ini memiliki agenda utama ‘Penyampaian Pandangan Fraksi terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (KEM PPKF RAPBN) Tahun 2021. Sidang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar dan dibuka oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
KEM-PPKF RAPBN Tahun 2021 merupakan dokumen bahan pembicaraan pendahuluan penyusunan APBN 2021. Puan Maharani berharap KEM PPKF RAPBN 2021 dapat menjadi stimulus pemulihan ekonomi dan sosial sebagai momentum kemajuan Indonesia di berbagai bidang.
“Fokus pemerintah di 2021 adalah mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi di sektor kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, transfer ke daerah dan dana desa, serta belanja negara agar Indonesia bisa keluar dari krisis yang disebabkan oleh Covid-19 dan Middle Income Trap”, ungkap Sri Mulyani (12/05).
Sembilan perwakilan fraksi yang akan memberikan pandangan adalah Mufti Anam, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; Muchtaruddin, Partai Golongan Karya; Soepriyanto, Partai Gerakan Indonesia Raya; Achmad Hatari, Partai Nasional Demokrat; Siti Mukaromah, Partai Kebangkitan Bangsa; Suhardiduka, Partai Demokrat; Eki Awal Muharam, Partai Keadilan Sejahtera; Jon Erizal, Partai Amanat Nasional; dan Saefullah, Partai Persatuan Pembangunan.
Mufti mengapresiasi rencana pemerintah untuk melaukan reformasi anggaran, namun dengan catatan perlu dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir.
”Untuk mendorong pencapaian target APBN, reformasi pada pendapatan negara khususnya penerimaan perpajakan cukup realistis dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Proses pemulihan ekonomi dipastikan akan berpengaruh pada peran strategis kebijakan fiskal kedepan”, ujar Siti Mukaromah.
Lebih lanjut, Soepriyanto dan Eki Muharam menekankan agar pemerintah lebih fokus pada sektor pertanian dan perikanan agar terciptanya ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan.
“Pemerintah juga sebaiknya mengutamakan proses recovery sebelum melakukan reformasi di tengah pandemi ini. Pemerintah harus senantiasa mengedepankan aspek kehati-hatian dalam menyusun APBN dengan mengukur resiko fiskal yang akan muncul di masa mendatang”, jelas Suhardiduka.
Perwakilan fraksi juga menekankan bahwa dalam melaksanakan pemulihan ekonomi nasional, sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting. (fms
Share