Jakarta (21/06) – Konferensi Pers APBN KiTa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: Kinerja dan Fakta) kembali dilangsungkan secara virtual. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang didampingi oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu menjelaskan kondisi APBN dan perekonomian tanah air pada Semester I Tahun 2021.
Pada Semester I kondisi APBN dan perekonomian secara umum menunjukan tren pertumbuhan yang positif dan semakin membaik, namun adanya lonjakan kasus COVID-19 yang diikuti dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat diproyeksikan akan kembali menahan laju pemulihan ekonomi.
APBN secara cepat merespon situasi dengan mengambil langkah-langkah membantu masyarakat melalui penambahan anggaran bantuan sosial (bansos) dan anggaran penanganan COVID-19. Pemerintah juga menguatkan dukungan pada masyarkat terdampak melalui program perlinsos antara lain percepatan pelaksanaan Dana Desa dan BLT Desa, Bantuan Beras Bulog, Bansos Tunai, Diskon Listrik, dan program-program lain yang sudah berjalan
“Demikian yang kita berikan untuk 10 juta keluarga sebagai bantalan paling mendasar bagi keluarga-keluarga di Indonesia sehingga anak-anaknya tetap bisa sekolah, mendapatkan imunisasi,” ungkap Sri Mulyani.
Selain itu, penerima PKH juga akan mendapatkan Program Kartu Sembako. Pemerintah memperbanjang bantuan pada Juli-Agustus 2021 sebesar Rp200.000 per bulan. Dengan demikian, masyarakat yang berhak akan mendapat bantuan kartu sembako Rp400.000 pada 2 bulan tersebut.
"Kami menambahkan Rp7,52 triliun sehingga seluruh keluarga yang mendapatkan kartu sembako untuk bulan Juli dan Agustus ini akan mendapatkan tambahan kartu sembakonya, Rp200.000 ditambah Rp200.000, jadi Rp400.000," ujar Menkeu.
Keluarga yang masuk ke dalam keluarga penerima kartu sembako sebanyak 18,8 juta akan mendapatkan total 14 bulan bantuan dari pemerintah dengan total anggaran menjadi Rp49,89 triliun.
“Berbagai program perlinsos tahun lalu mencapai Rp220 triliun dan tahun ini kita naikkan lagi, maka kita bisa menahan kenaikan kemiskinan tidak mencapai level pemburukan di 11,2 persen tetapi di level 10,19 persen. Bahkan dengan pemulihan ekonomi, kemiskinan ini sudah mulai menurun kembali,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan tingkat kemiskinan Indonesia sempat mengalami kenaikan, yang semula 9,22 persen pada September tahun 2019 meningkat menjadi 10,19 persen pada September 2020 akibat munculnya pandemi COVID-19. Dengan pemulihan ekonomi yang terjadi pada kuartal kedua 2021, tingkat kemiskinan mulai menunjukkan perbaikan di 10,14 persen.
“Inilah yang akan kita akan lanjutkan sehingga kita bisa memulihkan kembali tidak hanya perekonomian, tapi yang paling penting kondisi kesejahteraan masyarakat kita,” tambahnya.
Sri Mulyani menekankan bahwa Kementerian Keuangan akan mengoptimalkan seluruh instrumen fiskal yang dimiliki untuk meminimalisasi dampak ekonomi akibat pemberlakuan PPKM darurat ini.
Merespon terjadinya lonjakan kasus COVID-19, Pemerintah juga menambah anggaran program penanganan kesehatan antara lain meliputi percepatan vaksinasi, penambahan supply oksigen, insentif perpajakan kesehatan, insentif nakes, dan pembangunan RS Darurat (salah satunya Asrama Haji). (fms)
Share