Jakarta (22/2) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu dan jajaran pejabat unit eselon I Kementerian Keuangan lainnya menghadiri konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (APBNKiTa) edisi Februari 2022 untuk memberikan informasi terkini mengenai realisasi pelaksanaan APBN hingga akhir Bulan Januari 2022.
Tahun 2022 diawali dengan gelombang baru kasus COVID-19 akibat penyebaran Varian Omicron. Meski demikian, saat ini penambahan kasus harian global terus menurun. Kasus harian di Indonesia masih meningkat namun dengan angka kematian yang relative lebih rendah. Di sisi lain, sampai dengan 18 Februari 2022 tercatat 51,5% populasi masyarakat Indonesia sudah mendapatkan dua dosis vaksin dan 3% sudah mendapatkan vaksin booster.
Perekonomian di beberapa negara telah kembali ke level pra-pandemi pada tahun 2021, termasuk Indonesia, AS dan Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q4 2021 mencapai 5,02%, atau secara keseluruhan tahun 2021 mencapai 3,69%.
Memasuki tahun 2022, pemulihan ekonomi terjaga. Aktivitas perekonomian pada bulan Januari masih kuat, baik dari sisi produksi maupun konsumsi. Indeks PMI Indonesia tercatat 53,7, meningkat dibanding Desember 2021 (53,5) dan tetap melanjutkan tren ekspansif dalam 5 bulan terakhir.
“Di bulan Januari, APBN melanjutkan kinerja yang baik. Realisasi belanja negara sampai dengan akhir Januari 2022 mencapai Rp127,2 triliun atau 4,7 persen target APBN. Belanja Negara diupayakan terus berakselerasi untuk memberikan manfaat optimal bagi masyarakat”, ujar Sri Mulyani.
Lebih jauh, Sri Mulyani menyampaikan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran TA 2022 pada pimpinan K/L yang meliputi 5 (lima) hal, yaitu: Perbaikan Perencanaan; Percepatan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Proyek; Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa; Percepatan Penyaluran Dana Bansos dan Banper yang tepat sasaran; dan Peningkatan Monitoring dan Efektivitas Belanja.
“Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp72,2 triliun atau 3,7% target APBN, terdiri dari belanja K/L sebesar Rp21,8 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp50,4 triliun,” lanjut Sri Mulyani.
Kinerja penyerapan bulan-bulan berikutnya diharapkan semakin baik seiring dengan akselerasi penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk penanganan kemiskinan ekstrem, dan pelaksanaan berbagai program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.
Program PC-PEN tahun 2022 yang akan dimonitor secara intensif diperkirakan mencapai Rp455,62 triliun, terdiri dari penanganan kesehatan sebesar Rp122,54 triliun, perlindungan masyarakat sebesar Rp154,76 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp178,32 triliun.
“APBN menjadi pelindung dari masyarakat terhadap pressure dari energi, dan dari sisi kesehatan. Ini menggambarkan APBN berperan penting sebagai instrumen pelindung masyarakat, karena guncangan dunia ini masih terjadi dari berbagai segi, seperti kesehatan omicron, komoditas akibat geopolitik, dan recovery yang tidak merata, juga kompleksitas dari kenaikan suku bunga global,” tutup Sri Mulyani (fms).
Share