Deklarasi Bali Para Menkeu Asia untuk Mendorong Transparansi Pajak Global

Nusa Dua, Bali (14/07) - Menteri Keuangan negara-negara Asia yang tergabung dalam Asia Initiative menunjukkan komitmen untuk mendorong transparansi pajak global dengan menandatangani Deklarasi Bali pada 14 Juli 2022 di Nusa Dua, Bali . Asia Initiative merupakan pertemuan tingkat menteri untuk memerangi penghindaran pajak dan aliran dana gelap secara kolektif di tingkat regional.

Deklarasi Bali ditanda-tangani oleh 11 yurisdiksi yaitu Brunei Darussalam, Hong Kong (SAR), India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Macau (SAR), Malaysia, Maladewa, Singapura, dan Thailand. Selain, Menteri Keuangan Indonesia, Menteri Keuangan dari India, Jepang dan Singapura turut hadir secara langsung dalam penandatanganan tersebut. Acara ini turut dihadiri oleh berbagai organisasi internasional yang menjadi mitra dari Asia Initiative, yaitu Asian Development Bank (ADB), International Finance Corporation (IFC), Study Group on Asia-Pacific Tax Administration and Research (SGATAR) serta World Bank.

Selain penandatanganan deklarasi, para Menteri Keuangan dan pimpinan otoritas pajak sebelas yurisdikdi ini juga bertemu untuk membahas tantangan dan manfaat dari implementasi standar pertukaran informasi (exchange of information/EOI) serta keterbukaan untuk tujuan perpajakan (tax transparency). Selain itu dibahas pula mengenai dukungan yang akan diberikan oleh Asia Initiative, Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum) dan organisasi mitra dalam mendorong yurisdiksi-yurisdiksi di Asia untuk mengimplementasikan EOI dan tax transparency.

Dalam diskusi tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani selaku ketua mengungkapkan bahwa meskipun manfaat dari pertukaran informasi dan transparansi untuk tujuan perpajakan besar, tantangan yang dihadapi untuk mengimplementasikannya juga besar. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan dukungan politik dari pimpinan yurisdiksi sebagai sinyal untuk mau bergabung dalam kerjasama transparansi global untuk melawan penghindaran pajak (tax evasion) dan aliran dana ilegal (illicit financial flows). “Apabila dukungan dari level pimpinan telah didapatkan, langkah selanjutnya adalah memberikan dukungan teknis untuk implementasi standar EOI dan tax transparency yang akan berbeda-beda tergantung dari kesiapan setiap yurisdiksi,” jelas Menkeu. Peran Asia Initiative sangat krusial dalam akselerasi agenda transparansi pajak dan pertukasan informasi di kawasan Asia.

Rangkaian pertemuan tingkat Menteri Asia Initiative ditutup dengan penyampaian kesimpulan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann. Menkeu menyampaikan bahwa Asia Initiative diharapkan dapat menjadi wadah bagi yurisdiksi kawasan Asia untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman serta keahlian terkait keterbukaan informasi dan pelaksanaan EOI. Asia Initiative dapat mendorong perwujudan keterbukaan informasi untuk tujuan perpajakan global yang inklusif. Mathias Cormann, Sekretaris Jenderal OECD menyampaikan bahwa Asia Initiative ini akan memperkuat komitmen politik, menentukan prioritas regional, dan solusi khusus yang sesuai dengan tantangan di kawasan Asia. (ab/fms)