Jakarta, 12/06/2023 – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Kacaribu, beserta Sekretaris Badan Kebijakan Fsikal, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI. RDP ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea Cukai, Direktur Jenderal Anggaran, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). RDP ini membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Eselon I Kemenkeu.
Dalam RDP kali ini, Febrio menyampaikan terkait profil BKF, capaian kinerja dan anggaran TA 2020-2023, pengelolaan organisasi dan transformasi kelembagaan, serta rencana kerja dan pagu indikatif BKF tahun 2024.
“Kami setiap hari berusaha untuk merumuskan kebijakan makro, fiskal yang antisipatif, responsif, dan berkalanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. Kami juga merumuskan kebijakan pendapatan negara yang optimal dalam rangka peningkatan daya saing iklim usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, merumuskan kebijakan dan mengelola kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang harus bermanfaat dan mendukung kebijakan fiskal dan peningkatkan daya saing dalam negeri. Kami juga merumuskan kebijakan dan mendorong pendalaman pasar keuangan yang inklusif dan sistem keuangan yang stabil”, papar Febrio saat menjelaskan profil BKF.
Febrio menjelaskan bagaimana saat ini komposisi pegawai BKF yang mayoritas didominasi generasi milenial dan gen z, serta proses delayering yang terus dilakukan untuk menggeser jabatan-jabatan struktural menjadi jabatan-jabatan fungsional khususnya untuk jabatan fungsional Analis Kebijakan sebagai penggerak utama tusi BKF.
“Tugas utama BKF memang mengkoordinasikan perumusan kebijakan. Namun, secara langsung dan tidak langsung indikator yang menjadi feedback bagi kami adalah bagaimana menggunakan APBN sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. Terkait pertumbuhan ekonomi, tentunya sedikit banyak akan dipengaruhi oleh perumusan kebijakan yang kita usulkan dan mendapatkan arahan dari pimpinan. Kami juga meng-highlight pencapaian pengelolaan inflasi di Indonesia terutama di masa-masa ketidakpastian yang sangat tinggi dalam satu sampai dua tahun terakhir, lanjut Febrio.
Lebih jauh, Febrio menjelaskan bagaimana kebijakan fiskal telah mempercepat pemulihan ekonomi dan memperbaiki pemerataan. UU HKPD terus diimplemnetasikan untuk mendorong pemerataan. Di samping itu, bagaimana kebijakan fiskal (kebijakan APBN) semakin berkualitas sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan serta perbaikan ketimpangan. Hal-hal inilah yang menjadi feedback terhadap formulasi kebijakan yang dilakukan di BKF untuk selanjutnya menjadi rumusan bersama K/L dan Eselon I lainnya di Kementerian Keuangan.
Selanjutnya sejumlah realisasi Indikator Kinerja BKF tahun 2022 juga disampaikan oleh Febrio Kacaribu. Pertama, terkait penyelesaian RUU Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai output kolaborasi dengan Komisi XI DPR RI yang akhirnya telah disahkan pada awal tahun 2023. Kedua, BKF telah mencapai prestasi yang membanggakan terkait communique G20 usulan Indonesia yang telah disepakati dan hal ini mendapat apresiasi serta pujian dari banyak negara tentang bagaimana Indonesia mengelola situasi di dalam ketidakpastian dan di saat bersamaan G20 tetap dapat diselenggarakan dengan baik. Ketiga, persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan sebesar 100%. Keempat, tingkat fektivitas pengendalian risiko keuangan negara khususnya BKF memantau likuiditas LPS juga di atas target.
Kelima, indeks optimalisasi penyelesaian kebijakan Free Trade Agreement (FTA) & Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) juga di atas target. Keenam, indeks pengembangan kebijakan anggaran perubahan iklim di daerah terutama terkait mainstreaming bagaimana Pemerintah Daerah sudah mulai menganggarkan anggaran untuk perubahan iklim di daerah. Ketujuh, persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama internasional juga sudah melampaui target. Kedelapan, penyelesaian penyusunan agenda strategis ASEAN Chairmanship 2023 dalam Jalur Keuangan juga masih sesuai rencana untuk mencapai konsensus.
Selanjutnya, Febrio memaparkan Tujuh Fokus Strategis Program Kebijakan Fiskal TA 2024 yang meliputi: (i) kebijakan APBN yang mendukung agenda prioritas Pemerintah, (ii) revitalisasi dan hilirisasi industri, kinerja ekspor dan pemberdayaan UMKM (iii) pengembangan dan optimalisasi Kawasan khusus, (iv) kerja sama ekonomi dan keuangan internasional, (v) antisipasi dampak perubahan iklim dan transisi ekonomi hijau, (vi) implementasi UU prioritas (P2SK, HPP, SKPD), dan (vii) penyelarasan kebijakan fiskal daerah dengan nasional. Fokus strategis ini diharapkan dapat merespon isu-isu global seperti geopolitik dan perubahan iklim, agenda prioritas nasional, optimalisasi investasi serta pemerataan antara pusat dan daerah untuk dapat menyasar sasaran program rencana kerja 2024 yakni kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, inovatif, dan kredibel untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; serta diplomasi dan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang efektif.
Lebih jauh, usulan kegiatan strategis dari prioritas nasional yang di-highlight BKF diantaranya (i) analisis evaluasi dampak insentif perpajakan atas fasilitas umum dan jaminan sosial terhadap perekonomian nasional; (ii) penyusunan peraturan terkait ketentuan pengembangan dan penguatan sektor keuangan; (iii) rekomendasi kebijakan implementasi program kerja sama transisi energi global; (iv) rekomendasi kebijakan terkait penguatan kemanfaatan pooling fund bencana; (v) analisis peningkatan efektivitas belanja pegawai dalam rangka pelaksanaan reformasi birokasi; dan (vi) kajian penguatan linkage antara UMKM dan industri besar dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi. (fms)
Share