Jakarta, 15/06/2023 – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu kembali mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, kali Ini dalam Rapat Kerja (raker) dengan Komisi XI DPR terkait pengambilan Keputusan RKA dan RKP Kementerian Keuangan Tahun 2024. Dalam raker kali ini, anggota Komisi XI DPR menyampaikan umpan balik atas RKA dan RKP yang telah disampaikan oleh masing-masing Pejabat Eselon I di Kementerian Keuangan pada (12/06).
“Untuk para unit eselon I, saya minta untuk betul-betul menyelesaikan dengan timeline yang ada. Untuk hal-hal yang sangat fundamental, seperti pensiun mungkin kita dari sisi desain bisa menyampaikan nanti implikasi dari sisi keuangan negara akan membutuhkan waktu yang lebih Panjang. Namun, saya rasa timeline yang disampaikan di sini akan memberikan indikasi komitmen ke arah mana roadmap tersebut,” ungkap Sri Mulyani menanggapi paparan anggota Komisi XI.
Sri Mulyani merespon terkait tanggapan DPR pada poin Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan BKF diharapkan dapat mempercepat capaian dalam penyusunan roadmap reformasi pengelolaan program penisun ASN dan TNI/POLRI oleh Pemerintah yang memberikan manfaat pensiun yang lebih baik, biaya iuran terjangkau oleh Pemerintah dan ASN, serta tata Kelola pengelolaan pensiun yang lebih baik. Selain itu, DJA dan BKF diharapkan untuk terus memperkuat kebijakan fiskal dalam penanggulangan kemiskinan yang disertai dengan pemberdayaan rakyat.
Dengan seluruh umpan balik yang dipaparkan oleh Komisi XI DPR, Menteri Keuangan mewakili pihak Pemerintah tidak ada catatan lanjutan sehingga RKA dan RKP Kementerian Keuangan Tahun 2024 disetujui kedua belah pihak dan disahkan. (fms)
Share