Yogyakarta, 10 Juli 2023 – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia menyelenggarakan seminar tentang Pendanaan dan Asuransi Risiko Bencana (DRFI) dan Implementasi Kebijakan Perlidungan Sosial Adaptif (ASP) di Indonesia. Seminar yang merupakan rangkaian acara pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) ini dibuka oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Kemenkeu, Parjiono serta sambutan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset, Daerah Istimewa Yogyakarta, Wiyos Santoso, sebagai perwakilan tuan rumah.
Indonesia, sebagai negara yang rentan bencana alam, telah mengalami kerugian sebesar Rp22,8 triliun per tahun akibat bencana alam dalam rentang waktu 2000-2016. Karena itu, seminar ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan pembaruan tentang penerapan strategi DRFI dan sinerginya dengan peta jalan ASP untuk melindungi negara, masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah, dan aset Indonesia dengan lebih baik dari bencana alam.
Melalui strategi ini, kapasitas pendanaan penanggulangan bencana dapat ditingkatkan dengan pencarian alternatif sumber pembiayaan baru di luar APBN. Selain itu, sebagian risiko bencana juga dapat ditransfer melalui asuransi.
Saat ini, Pemerintah bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan instriumen strategi PARB. Instrumen ini akan menjadi yang pertama di dunia dan bertujuan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pembiayaan bencana di Indonesia di masa mendatang. Dana ini juga dirancang untuk bersifat fleksibel, responsif, berkelanjutan, serta pelengkap APBN sebagai sumber pendanaan bencana.
Pemerintah Indonesia juga tengah menyelesaikan adopsi kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif (ASP), yang bertujuan untuk menyatukan sektor perlindungan sosial, adaptasi perubahan iklim dan manajemen risiko bencana untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap bencana alam dan terkait iklim. Pengembangan ASP merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang mengamanatkan reformasi perlindungan sosial.
Dua konsep besar yang masih terus dalam proses pengembangan ini telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang dirujuk, serta diminta untuk berbagi pengetahuan juga pengalaman terkait pembelajaran pendanaan risiko bencana dan perlindungan sosial adaptif, baik tingkat regional maupun global. “Oleh karena itu, bersamaan dengan semangat kerja sama di ASEAN dan Keketuaan Indonesia tahun 2023, kami bangga dapat menyelenggarakan seminar ini sebagai upaya untuk mengarusutamakan penerapan strategi Pendanaan dan Asuransi Risiko Bencana dan Perlindungan Sosial Adaptif bagi audiens di kawasan,” kata Parjiono.
Seminar ini terdiri dari lima sesi dengan panelis mulai dari lembaga swadaya masyarakat, peneliti akademik hingga pemerintah. Sesi pertama menjelasan tentang dasar pemikiran dan progress pengembangan Strategi PARB Indonesia. Sesi kedua memperkenalkan inovasi dan inisiatif yang dipelopori dan diterapkan oleh Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan ASP. Sesi ketiga menyajikan pembelajaran, praktik terbaik, atau rekomendasi untuk lebih meningkatkan Perlindungan Sosial Adaptif di Indonesia. Sesi empat mengeksplorasi lanskap global pembiayaan perlindungan sosial darurat menuju perlindungan sosial yang sensitif terhadap anak, tanggap gender, dan adaptif. Sesi terakhir memaparkan gambaran dasar pemikiran untuk mengintegrasikan ASP dan DRFI, khususnya dari aspek pembiayaan. (aew)
Share