Jakarta, (24/07/2023) – Kementerian Keuangan kembali menggelar Konferensi Pers APBN Kita secara virtual, kali ini edisi Juli 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu berserta jajaran pimpinan menjelaskan Kinerja APBN Semester I 2023 yang terjaga sangat baik meski ekonomi global mengalami perlemahan dan memberi tekanan terhadap perekonomian nasional.
“Kondisi global memang menunjukkan kecenderungan perlemahan yang semakin terlihat. Kalau dilihat dari indikator PMI Manufaktur dari negara-negara yang dilakukan monitoring, 61.9% dari negara menagalami kontraksi PMI, artinya PMI ada di bawah 50. Ini negara-negara yang memiliki peran yang sangat besar di dunia, yaitu Amerika Serikat, Eropa, Jerman, Perancis, Inggris, Jepang, Korea, yang merupakan negara-negara yang selama ini mempengaruhi perekonomian dan perdagangan dunia”, buka Sri Mulyani mengawali konferensi pers.
Hingga akhir Juni 2023, pendapatan negara Rp1.407,9 T tumbuh 5,4% (yoy), belanja negara Rp1.255,7 T tumbuh 0,9% (yoy), dan surplus APBN Rp152,3 T (0,71% PDB). Kondisi #APBNKiTa yang masih surplus hingga pertengahan 2023 memberikan sinyal positif bahwa defisit tahun ini masih dapat terjaga, bahkan diturunkan.
“Hal ini juga didukung oleh kondisi ekonomi domestik Indonesia yang terjaga baik, ditunjukkan oleh indikator perekonomian yang masih bertahan di zona ekspansif, begitu juga posisi neraca perdagangan yang kembali melanjutkan surplus ke-38 meski ekspor dan impor mulai terkontraksi akibat perlemahan ekonomi global”, lanjut Sri Mulyani.
APBN akan tetap solid menjaga perekonomian dan melindungi masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan dalam bentuk Perlindungan sosial, petani dan UMKM, pendidikan, dan infrastruktur. Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 492 T dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat melalui PKH; Kartu Sembako; PBI JKN; bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik; bantuan alat dan mesin pertanian; bantuan ternak; bantuan benih ikan, kepiting, udang; subsidi dan kompensasi BBM serta listrik; subsidi LPG 3kg dan perumahan; Program Indonesia Pintar; Program KIP Kuliah; BOS (Kemenag); BOPTN; Kartu Prakerja; Infrastruktur; dan bantuan bencana.
Pada Oktober hingga Desember mendatang, Pemerintah juga akan memberikan bantuan pangan beras tambahan kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat (per keluarga mendapat 10kg/bulan).
“APBN juga tetap menjadi instrumen andalan untuk mengatasi berbagai permasalahan global. Sebagaimana hasil kunjungan saya pada pertemuan para Menteri Keuangan Gubernur Bank Sentral ke-3 G20 India pekan lalu, Indonesia menjadi salah satu negara yang diandalkan dan diperhatikan dalam menyampaikan pandangan. Tak hanya pada forum G20, tetapi juga melalui beberapa pertemuan bilateral yang saya lakukan selama di India”, ujar Sri Mulyani.
Lebih lanjut Menkeu menjelaskan bahwa banyak isu global yang kami bahas dalam forum G20, diantaranya kondisi ekonomi global dan geopolitik, climate change, pandemic fund sebagai hasil inisiatif G20 Indonesia yang sudah mulai terealisasi manfaatnya, pembiayaan transisi energi, insfrastruktur, teknologi digital, perpajakan internasional, dan tentu inklusi keuangan. (fms)
Share