Jakarta, (24/08/2023) – Sejalan dengan agenda Keketuaan ASEAN 2023, Kementerian Keuangan telah mengadakan Dialog Tingkat Tinggi (High Level Dialogue/HLD) dengan tema "Mempromosikan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dengan Meningkatkan Upaya Kolaboratif Antara Pemerintah dan Sektor Swasta". Acara ini berlangsung di Jakarta, Indonesia, pada Kamis, 24 Agustus 2023.
Dialog Tingkat Tinggi ini diarahkan untuk menjelajahi peluang pembiayaan infrastruktur di kawasan ASEAN dan kawasan lainnya, dengan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan seperti sektor swasta, pasar modal, dana sovereign wealth fund (SWF), dan lainnya dalam investasi infrastruktur berkelanjutan. Selain itu, dialog ini juga bertujuan untuk berbagi praktik terbaik dan pengalaman terkait model pembiayaan infrastruktur yang inovatif. Acara ini mempertemukan para Menteri Keuangan ASEAN, lembaga internasional, bank pembangunan multilateral (multilateral development bank/ MDB), sektor swasta, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta.
Acara ini terdiri dari dua panel utama. Panel pertama dihadiri oleh para Menteri Keuangan negara-negara ASEAN yang membahas perspektif pemerintah terkait kesenjangan dan peluang investasi dalam infrastruktur. Mereka juga mengulas faktor-faktor yang mendorong pemenuhan kebutuhan pendanaan infrastruktur serta mengidentifikasi tantangan yang dapat menghambat partisipasi sektor swasta dalam proyek infrastruktur. Diskusi ini melibatkan tujuh Menteri Keuangan, termasuk Sri Mulyani Indrawati, dan enam Menteri Keuangan ASEAN lainnya dari Singapura, Laos, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan Filipina.
Dalam sesi ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti tiga hal krusial untuk mendukung proyek infrastruktur berkelanjutan, yaitu Kebijakan (Policy), rencana proyek (Pipeline), dan kolaborasi. Ia menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang mendukung lingkungan investasi yang kondusif, perlunya rencana proyek yang jelas dan terstruktur, serta pentingnya kerja sama kolaboratif antara berbagai pemangku kepentingan. Sri Mulyani juga membagikan pengalaman Indonesia dalam mengembangkan skema dan instrumen inovatif untuk pembiayaan infrastruktur, termasuk Kemitraan Publik-Privat (Public-Private Partnerships/PPP), Pendanaan Gabungan (Blended Finance), dan SDG Indonesia One (SIO).
"Kita perlu terus mengembangkan instrumen yang memungkinkan pembiayaan dari sektor swasta, termasuk instrumen utang seperti obligasi hijau dan sukuk. Untuk pembiayaan ekuitas dari sektor swasta, yang menuntut pengembalian lebih tinggi, instrumen seperti jaminan pemerintah dapat membantu mengurangi risiko," ungkap Sri Mulyani Indrawati.
Sementara itu, Menteri Keuangan dari negara-negara ASEAN lainnya juga menyampaikan beberapa poin penting terkait pembangunan infrastruktur, pembiayaan, serta upaya menarik dana melalui skema pembiayaan inovatif di kawasan ASEAN.
Panel kedua melibatkan para investor dari berbagai klaster pembiayaan inovatif, baik dari segi model maupun sumber pendanaan seperti SWF, dana filantropi, hibah, dan lainnya. Panelis berasal dari PT SMI, Pentagreen Capital, AIIB, UNOPS, INA, ADB, dan SEC Filipina. Diskusi pada panel ini berfokus pada respons praktis dan konstruktif terhadap tantangan dalam pembangunan infrastruktur, dengan membahas kasus-kasus model pembiayaan baru dan inovatif. Dialog ini juga membahas skema pembiayaan yang digunakan serta pertimbangan utama terkait risiko dan dampaknya, dengan penekanan pada contoh-contoh di tingkat negara yang memiliki potensi untuk diadopsi dan direplikasi oleh negara-negara anggota ASEAN lainnya.
Sebagai penutup, Suminto, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dari Kementerian Keuangan Indonesia, menekankan betapa pentingnya untuk melampaui batas-batas model pembiayaan konvensional. Meskipun kemitraan antara sektor publik dan swasta (Kemitraan Publik-Privat/KPS) telah memainkan peran signifikan dalam perkembangan infrastruktur, kita perlu menyadari bahwa inovasi dalam pembiayaan tidak terbatas pada area tersebut saja. Sektor swasta memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pembiayaan infrastruktur melalui berbagai cara dan instrumen yang kreatif. (strkm/aew)
Share