Medan, (28/07/2026) – Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) berkolaborasi dengan Balai Diklat Keuangan (BDK) Medan menyelenggarakan Talkshow dan Bootcamp Analisis Berbasis Spasial bertajuk “Menggali Data, Mengungkap Kesejahteraan” di Aula Putri Hijau, Gedung Keuangan Negara II, Medan. Kegiatan yang dilaksanakan pada 28–29 Juli 2026 tersebut diikuti oleh perwakilan unit Kementerian Keuangan, akademisi, dan mahasiswa di Sumatera Utara.

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan kualitas analisis kesejahteraan dalam mendukung kebijakan berbasis bukti, khususnya pada tingkat regional. Seiring dengan semakin luasnya ketersediaan data, analisis kesejahteraan tidak cukup hanya mengandalkan statistik agregat, tetapi juga perlu mempertimbangkan dimensi spasial untuk menggambarkan sebaran kemiskinan, ketimpangan antarwilayah, serta penerima manfaat program sosial secara lebih kontekstual. Melalui kegiatan ini, kapasitas analisis di lingkungan Regional Chief Economist diharapkan semakin kuat, substansi Kajian Fiskal Regional semakin kaya, dan praktik baik analisis spasial dapat direplikasi oleh unit Kementerian Keuangan lainnya.

Rudi Rahmaddi selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara menekankan bahwa banyaknya data tidak secara otomatis menghasilkan pemahaman yang utuh terhadap suatu persoalan. Data perlu dibaca bersama karakteristik wilayah untuk mengetahui lokasi permasalahan, kelompok masyarakat yang paling terdampak, serta faktor yang menyebabkan kondisi antardaerah berbeda. “Mulailah dari persoalan nyata yang ingin kita jawab, bukan hanya karena kita memiliki data atau perangkat lunak tertentu,” ujarnya.

Talkshow menghadirkan Analis Kebijakan Madya Direktorat Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi DJSEF Achmad Budi Setiawan dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Dr. Wahyu Ario Pratomo, serta dipandu oleh Kepala Seksi Manajemen Pengetahuan DJSEF Adik Tejo Waskito. Achmad Budi menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perlu dilihat dari stabilitas ekonomi, penyerapan tenaga kerja, penurunan kemiskinan, dan pemerataan manfaat pembangunan. Selain masyarakat miskin, perhatian juga perlu diberikan kepada kelompok rentan dan Aspiring Middle Class yang berisiko turun kelas ketika menghadapi kenaikan harga, kehilangan pekerjaan, bencana, maupun meningkatnya biaya kesehatan.

Dalam konteks Sumatera Utara, Wahyu menguraikan perbedaan karakteristik antara pesisir timur, wilayah pegunungan, dan pesisir barat. Pesisir timur relatif memiliki aktivitas ekonomi, industri, konektivitas, dan akses pasar yang lebih berkembang, sedangkan sejumlah wilayah pesisir barat masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, energi, hilirisasi hasil produksi, dan akses distribusi. Kondisi tersebut turut mendorong perpindahan penduduk usia produktif menuju pusat-pusat ekonomi. “Infrastruktur perlu dibangun terlebih dahulu, bukan menunggu daerah itu berkembang. Di situlah peran pemerintah untuk membuka konektivitas dan menciptakan dampak ekonomi bagi wilayah sekitarnya,” jelasnya.

Pada sesi diskusi juga dibahas peran kebijakan fiskal melalui bantuan sosial, perlindungan sosial, subsidi, dan belanja pemerintah dalam menjaga daya beli serta menahan peningkatan kemiskinan. Ketepatan sasaran program perlu terus diperbaiki melalui pemanfaatan data yang lebih akurat, sementara pemerintah daerah perlu melengkapi intervensi pemerintah pusat agar masyarakat yang belum terjangkau tetap dapat memperoleh dukungan.

Setelah sesi talkshow, kegiatan dilanjutkan dengan bootcamp pelatihan pengolahan data kepada para perwakilan pegawai Kementerian Keuangan di Sumatera Utara yang mencakup pengenalan konsep dan metodologi analisis kesejahteraan menggunakan data mikro Susenas dengan fokus kepada analisis berbasis spasial. Melalui analisis berbasis spasial, pemerintah dapat mengidentifikasi kantong kemiskinan, memahami hubungan dan efek limpahan antardaerah, serta menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Hasil analisis diharapkan tidak berhenti sebagai pemetaan atau kajian akademis, tetapi dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan fiskal dan sosial yang lebih adaptif, aplikatif, dan tepat sasaran. (dr/dskpe)